MANAGED BY:
MINGGU
21 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 16 Agustus 2018 11:08
Pakai Listrik Ilegal, Bayar Rp 19,4 Juta
BISA DIKENAI DENDA: PLN mewanti-wanti penggunaan listrik secara ilegal. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Operasi Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Nunukan mengamankan sembilan meteran. Itu dilakukan lantaran pemilik terbukti menggunakan listrik secara ilegal.

Diketahui, sembilan meteran rumahan yang diamankan itu berada di Kecamatan Nunukan Selatan, yakni Kelurahan Selisun dan Kelurahan Tanjung Harapan selama Januari hingga Agustus.

Manager PT PLN Rayon Nunukan Fajar Setiadi mengatakan operasi yang dilakukan pihaknya menerjunkan anggota P2TL yang melakukan pemeriksaan di rumah-rumah warga yang terdeteksi melakukan pelanggaran.

Ia menjelaskan pengawasan terus dilakukan, sebelum melaksanakan pemeriksaan ke pelanggan rumah, pantauan dari data PLN terdapat kelainan. Seperti, pelanggan yang memiliki daya tidak sesuai dengan pemakaian.

“Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata benar ada yang melakukan pelanggaran seperti mengambil listrik tanpa melalui meteran,” ujarnya, Rabu (15/8).

Fajar menegaskan, tindakan pelanggaran yang merugikan PLN tentunya mendapatkan sanksi. Seperti, meteran listrik dicabut. Kemudian pemilik meteran harus membayar denda pemakaian.

“Pelaku harus membayar tagihan yang pemakaiannya tidak terhitung sebelumnya. Dan saat itu juga, aliran listrik di rumah yang melakukan pelanggaran langsung diputus,” tegasnya.

Dari sembilan pelanggan rumah yang telah dicabut meteran listriknya jumlah pemakaian mencapai Rp 19,4 juta untuk daya 2.200 watt.

Jika pelanggan ingin memiliki meteran kembali harus memulai dari awal. Mengajukan permohonan ke kantor PLN. Setelah itu, memperlihatkan bukti pembayatan denda telah dilunasi. “Mereka harus melakukan hal tersebut, karena di sistem kami sudah ada ketentuan dan perhitungannya,” bebernya.

Kebanyakan masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut mengaku melakukannya dengan kesengajaan. Sehingga pelanggar yang dilakukan harus mengikuti prosedur PLN, di mana harus membayar denda yang sudah ditentukan.

“Pelanggar harus mempertanggungjawabkan. Dengan begitu, denda harus dibayarkan. Karena itu merupakan aturan yang harus dilaksanakan,” urainya. (akz/lim)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*