MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 10 Agustus 2018 13:58
HAYUU KAMU...!! KPK Bakal Balik Lagi

Cek Fisik Sheet Pile di KTT Belum Rampung

BAKAL BERLANJUT: Tim Penyidik Bareskrim Polri dan KPK mengambil sampel struktur beton sheet pile atau turap di Kecamatan Sesayap, Kamis (9/8). JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TANA TIDUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri menuntaskan pemeriksaan fisik proyek sheet pile atau turap senilai Rp 505 miliar di Kecamatan Sesayap dan Sesayap Hilir, Tana Tidung, Kamis (9/8). Terhitung tim bekerja di lapangan selama empat hari.

Imam, salah satu anggota tim mengatakan, pengecekan itu berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Pengecekan fisik dilakukan menyangkut kualitas dan volume proyek. “Ini untuk menentukan apakah ada indikasi tindak korupsi atau tidak, yang berkaitan ada tidaknya kerugian negara dari pemeriksaan ini. Kami belum bisa memastikan penjelasan terkait pemeriksaan ini, karena harus diuji terlebih dahulu yaitu melalui proses pemeriksaan laboratorium nantinya,” ujar Imam saat ditemui, Kamis (9/8) siang.

Tambah Imam, pemeriksaan didahului dengan menguji struktur tanah dan mengambil sempel struktur beton turap. Menurutnya, pemeriksaan masih akan dievaluasi oleh tim ahli teknis konstruksi untuk menilai kesesusaian.

Tim berpindah-pindah selama melakukan pemeriksaan. Setidaknya ada enam titik di dua kecamatan yang diperiksa.  “Ini memang tahapan kedua yang kami lakukan untuk pengambilan sampel dan uji ketahanan fisik proyek. Setelah kami uji ternyata masih ada yang kurang terpaksa kami balik lagi. Sehingga nanti jika dikatakan, cukup baru kami akan berhenti,” jelasnya.

Menurut Imam, penyidik akan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang berwenang jika dalam pengecekan fisik ditemukan ketidaksesuaian. Penyidik akan menyelidiki lebih jauh terkait pelaksanaan lelang hingga pengerjaannya dengan standar prosedur penanganan dugaan tindak pidana korupsi.

“Bisa jadi dari proses analisis ada sampel yang kurang atau susah dibaca, maka kami akan balik lagi mengambil sampelnya. Secara keseluruhan hasil pemeriksaan ini masih dalam tahap pendalaman sangkaan penyimpangan atas proyek sheet pile,” jelas Imam.

Merinci, proyek turap di dua kecamatan masing-masing Kecamatan Sesayap senilai Rp 337 miliar, dikerjakan PT Waskita Luhribu KSO dan di Kecamatan Sesayap Hilir senilai Rp 168 miliar, dikerjakan PT Dharma Perdana Muda. Proyek masuk di tahun anggaran 2010-2013 yang kemudian di-adendum hingga 2015.

Ini merupakan kali kedua KPK dan Bareskrim turun melakukan pengecekan fisik proyek turap. Pengecekan pertama dilakukan pada pertengahan Senin 9 April lalu. Koordinasi dan supervisi penindakan itu dilakukan selama 7 hari.

 

SOAL KERUGIAN NEGARA, MASIH RANAH BARESKRIM

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara Karyadi menjelaskan terdapat mekanisme baru menyoal pendampingan BPK dalam dugaan tindak pidana korupsi. Namun, pendampingan itu baru akan dilakukan ketika kasus telah memasuki tahap penyidikan.

“Mekanisme harus didahului dengan ekspos, kalau meminta (perhitungan kerugian) BPK, itu sudah ada tersangkanya, kasusnya sudah dalam tahap penyidikan, bukan penyelidikan,” terang Karyadi.

Sesuai mekanisme permohonan perhitungan kerugian negara (PKN), penyidik wajib menyertakan dokumen dan bukti yang relevan, cukup dan valid. “BPK kan diminta. Kalau sudah terpenuhi, kami kan sebenarnya mengawal,” urai Karyadi mengenai peran BPK dalam setiap pendampingan kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Lebih jauh, mekanisme saat ini dengan melibatkan Auditor Utama Investigasi (AUI) BPK. Kewenangan penuh atas pendampingan menyangkut kasus dugaan tindak berada di Auditama Investigasi BPK. “Intinya, harus melalui AUI. Terlepas itu misalnya diserahkan ke perwakilan. Tapi, perwakilan hanya sebatas melakukan perhitungan, itu jika AUI menyerahkan,” bebernya.

Soal kasus di Tana Tidung, Karyadi mengaku tak berwenang memberi jawaban. “Itu (kerugian negara proyek turap KTT) saya enggak bisa jawab di sini. Ini prosesnya masih penyelidikan. Permohonan perhitungan kerugian negara itu masih ranahnya Bareskrim, saya enggak berwenang menjawab itu. Gitu yah,” kata Karyadi tanpa bermaksud mengecewakan pewarta.

Sementara itu beberapa pejabat di Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang dikonfirmasi Radar Tarakan menolak untuk memberikan keterangan terkait kegiatan KPK di wilayah mereka. (*/rko/lim)

 

KPK Bakal Balik Lagi

 


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

SUSAHNYA..!! Sampai-Sampai Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:51

Wawali Arief di Simpang Jalan

TARAKAN - Tak terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) calon legislatif 2019, Khaeruddin Arief Hidayat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .