MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 10 Agustus 2018 13:47
Revisi RTRW Hanya Sampai Draft
BERPROSES: KBM Tanjung Selor merupakan salah satu wilayah yang akan disesuaikan pada revisi Perda RTRW Bulungan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan mulai berproses tahun ini. Namun, Pemkab Bulungan hanya menargetkan progres revisi tersebut hanya sampai penyelesaian draft.

Sebab, rencana awal pelaksanaannya membutuhkan waktu sekitar delapan bulan. Namun, pada fakta di lapangan waktu yang tersisa tahun ini hanya sekitar empat bulan lagi untuk pelaksanaannya, karena sempat terkendala masalah bankeu dari provinsi yang baru diterima Pemkab Bulungan.

Saat ini beberapa langkah telah dilakukan Pemkab Bulungan bersama tim penyusun revisi RTRW dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Salah satunya menggelar pertemuan pendahuluan sebagi dasar untuk melakukan kajian kondisi ruang di Bulungan sesuai review hasil PK 2016.

Kepala Bappeda dan Litbang Bulungan, Isnaini mengatakan, saat ini ada pola baru yang digunakan dan harus disinkronkan dengan data di lapangan sesuai dengan hasil PK 2016 agar dapat lebih terukur.

“Ada ketentuan yang harus diperhatikan. Itu dilakukan supaya semua perubahan yang dilakukan dapat lebih rasional,” ujar Isnaini kepada Radar Kaltara usai melakukan pertemuan dengan tim dari UGM di Kantor Bupati Bulungan, Kamis (9/8).

Isnaini menjelaskan, saat ini ada lagi pedoman baru, yakni Permen ATR/BPN nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara PK RTRW Kabupaten. Sehingga perlu adanya penyesuaian substansi serta metode evaluasi. Ini di samping adanya Perda RTRW Kaltara nomor 1 tahun 2017 tentang RTRW Kaltara 2016-2036.

Boleh atau tidaknya dilakukan revisi Perda nomor 4 tahun 2013 tentang RTRW Bulungan itu, tergantung dari adanya persetujuan dari Kementerian ATR/BPN. Namun, angka yang ada pada 2016 dinilai sudah mengalami perubahan. “Inilah makanya kita kembali lakukan penyesuaian data,” katanya.

Disinggung mengenai rencana pola RTRW yang terdiri dari 17 poin dengan total luas lahan 1.219.444,16 hektare (ha), terdapat yang tidak sesuai seluas 357.120,16 ha atau sekitar 29,29 persen. Adapun 17 poin itu di antaranya hutan, mangrove, perkebunan, permukiman, pertambangan pertanian, sawah, dan tambak. (selengkapnya di grafis)

Sementara, Ketua DPRD Bulungan, Syarwani mengingatkan kepada tim yang dipercayakan untuk melakukan revisi Perda RTRW ini agar dapat lebih teliti dalam menentukan langkah ke depannya.

“Kita tetap memberikan dukungan dan support terhadap program strategis nasional (PSN) yang ada, salah satunya rencana pembangunan KIPI (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) itu,” bebernya.

Namun, tentu banyak hal yang perlu jadi perhatian di dalamnya. Karena, kawasan yang ada saat ini tentu sudah ada sebagian yang mengalami perubahan. Salah satunya kegiatan yang sudah nyata di lapangan seperti perkebunan di Tanjung Palas Timur. Tentu jika ingin dimasuki program KIPI, harus diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang pada akhirnya menghambat kedua kegiatan itu.

“Jadi yang saya stressing di sini adalah dalam konteks perubahan tata ruang Bulungan itu sendiri. Ini harus ekstra hati-hati. Jangan sampai nanti revisi perda yang sudah ada ini bisa berimplikasi pelanggaran hukum,” imbuhnya.

Politisi Partai Golkar ini mengakui bahwa izin perkebunan di Tanah Kuning dan sekitarnya itu legal dan bahkan sebagian besar sudah tercatat sebagai hak guna usaha (HGU). Tentu, untuk merevisi itu tidak hanya dari pemerintah daerah. Tapi banyak institusi lain, hingga ke kementerian yang terkait juga harus mengetahui dan menyetujui itu.

“Sehingga jika clear di awal, maka ke depannya sudah tidak ada permasalahan lagi. Semuanya sudah pada posisi mengetahui semua itu,” tegasnya.

Anggota DPRD Bulungan dua periode ini optimistis, jika pada pelaksanaan dan pembahasannya nanti melibatkan semua pihak terkait untuk duduk bersama, tentu persoalan yang terjadi saat ini pasti akan rampung. (iwk/eza)

Revisi RTRW Hanya Sampai Draft


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 20:29

Polda Bidik Kasus Pidana Khusus

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)…

Jumat, 17 Agustus 2018 20:24

Bangunan SPN Masih Butuh Miliaran Rupiah

TANJUNG SELOR – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menghibahkan lahan berikut gedung…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:31

Biaya BBNKB 15 Persen Dinilai Memberatkan

TANJUNG SELOR - Penerapan beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 15 persen dirasa perlu…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:30

BPSK Terima Laporan Dugaan Beredarnya Beras Plastik

TANJUNG SELOR – Laporan adanya dugaan beras plastik yang beredar di pasar tradisional di Ibu Kota…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:24

Setiap Rumah Wajib Kibarkan Bendera

TANJUNG SELOR - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun yang akan jatuh…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:20

Tak Terima Mutasi Sistem Transaksional

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Ishak…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:18

Berkas Dikembalikan, Dianggap Tidak Lengkap

TANJUNG SELOR – Perkara  kecelakaan laut Speedboat (SB) Harapan Baru beberapa bulan lalu, …

Kamis, 16 Agustus 2018 12:16

Bupati: Disanksi Sesuai Bentuk Pelanggaran

TANJUNG SELOR -   Bupati Bulungan H. Sudjati berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada…

Rabu, 15 Agustus 2018 22:30

Optimistis Bebas Lokalisasi Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Program penutupan lokalisasi di Kaltara khususnya Tarakan-Nunukan memang sempat…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:39

Usulan CPNS Diminta Terperinci

TANJUNG SELOR – Penetapan waktu pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .