MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 10 Agustus 2018 13:32
Utang Pemeriksaan CTKI Ditangani KPK

BP3TKI: Bukan Tanggungan Kami

BUTUH PERHATIAN: Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Pelabuhan Tunon Taka beberapa waktu lalu. BANK DATA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Hingga kini pembayaran pemeriksaan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mengikuti program Layanan Terpadu Satu Pintu masih belum jelas. Pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan menegaskan utang tersebut bukan tanggungjawabnya.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah Kaltara pada KPK RI Rusfian menyampaikan, pihaknya akan mencari tahu penyebab adanya utang. Artinya, harus bertemu dengan sejumlah pihak. Namun, saat ini pihaknya belum bisa langsung melakukan tindakan. Sebab, untuk melakukan investigasi bukan ranahnya. Namun, informasi terkait utang telah diterima jauh sebelumnya.

“Nanti investigasi. Informasi telah ditangkap, bagaimana penyelesaiannya, lebih intens duduk bersama untuk penyelesaiannya,” ujar Rusfian.

Ia menegaskan, jika terkait tata kelola Pemkab Nunukan pihaknya bisa menjamin dapat melakukan pengawasan. Namun, untuk LTSP Nunukan ini melibatkan sejumlah instansi. “Harus diketahui, ID warna hijau dari pencegahan,” singkatnya.

Sementara, Direktur RSUD Nunukan dr. Dulman menyampaikan, pihaknya tak mengetahui harus menyampaikan ke mana lagi untuk urusan utang yang ada. Sebab, sejak dimulai pelayanan kesehatan terhadap CTKI hingga hari ini RSUD harus menutupi biaya pemeriksaan hingga Rp 460 juta. “Sampai sekarang belum ada pembayaran. Tidak tahu mau menyampaikan ke mana lagi,” beber dr. Dulman.

Tanpa pembayaran pemeriksaan tersebut, hak petugas kesehatan, hingga perawatan alat kesehatan (alkes) harus ditutupi RSUD Nunukan. Padahal sebelumnya, Ketua LTSP telah berjanji bersedia membayar. Namun, belum ada proses pembayaran hingga saat ini.

“Kondisi ini tentunya merugikan RSUD Nunukan. Lantaran modal awal pelayanan kesehatan untuk CTKI menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” katanya.

Ia menyampaikan, pihaknya tidak pernah memberatkan LTSP untuk melunasi utang. Sebab, ia menyarankan pembayaran dilakukan dengan cara diangsur dapat dilakukan. Dikarenakan, Rp 460 juta itu merupakan jasa pelayanan, jasa sarana hingga bahan habis pakai (BHP) dibutuhkan.

“Kami meringankan bisa dicicil. Tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran dilakukan,” ungkapnya.

Kepala BP3TKI Nunukan Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan menegaskan, utang pemeriksaan CTKI tidak terkait dengan BP3TKI Nunukan. Sebab, pembiayaan tersebut telah disalurkan. Hanya, ada oknum yang tidak melaksanakan pembayaran tersebut.

“Persoalan utang itu tidak ada kaitan dengan BP3TKI. Itu persoalan oknum. Karena uang itu tidak digunakan BP3TKI. Melainkan perorangan,” tegasnya.

Ia menyarankan, agar persoalan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib jika dianggap pidana. Dikarenakan, itu bukan tanggungan BP3TKI. Sehingga, ia menegaskan tidak akan membayar. “Dilaporkan ke polisi saja, sudah saya jelaskan, bukan utang BP3TKI. BP3TKI tidak akan bayar sepersen pun. Bukan utang BP3TKI itu uang person,” tegasnya.

Untuk diketahui, LTSP ini merupakan program yang diprakarsai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tergetnya, mengurangi jumlah TKI ilegal. Tak hanya itu, progam ini juga memberikan one stop service atau pelayanan satu pintu bagi para TKI yang akan bekerja di negeri jiran, Malaysia melalui Nunukan.

Tak tanggung-tanggung, program Poros Sentra Pelayanan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini diresmikan Februari, 2016 lalu dilakukan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di kantor BP3TKI Nunukan. (akz/lim)

 

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 12:22

Biaya Bervariasi, Tergantung Kebutuhan Caleg

NUNUKAN – Pertarungan pemilihan umum (pemilu) 2019 mulai terasa, aroma pesta demokrasi mulai panas.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:13

Swasembada Ayam, Pemerintah Tak Mampu Hentikan Pasokan Luar

NUNUKAN – Meskipun merasa telah swasembada ayam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan ternyata…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:10

Kasus Pungli Sebatik Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN – Setelah setahun dilakukan penyidikan, kasus dugaan pungli agen pelayaran di Sebatik…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:08

Pakai Listrik Ilegal, Bayar Rp 19,4 Juta

NUNUKAN – Operasi Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:07

BAHAYA..!! Wabah Flu Burung Kembali Mengancam

NUNUKAN – Wabah flu burung kembali mengancam wilayah Sabah, Malaysia. Saat ini mulai diantisipasi…

Rabu, 15 Agustus 2018 12:56

Penanganan Abrasi Tanggung Jawab Kemen PUPR

NUNUKAN – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ari Yusnita mengaku telah menyampaikan…

Rabu, 15 Agustus 2018 11:57

Cuaca di Tanah Suci Mencapai 44 Derajat

NUNUKAN - Cuaca panas yang terjadi di Tanah Suci saat ini mencapai 44 derajat selsius. Sehingga, jamaah…

Rabu, 15 Agustus 2018 11:52

Menuju Lumbis Ogong, Perahu Karam

NUNUKAN – Rencana anggota legislator Nunukan yang ingin melakukan reses bersama masyarakat di…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:15

Andalkan Dana Bagi Hasil

NUNUKAN – Sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan dinilai masih minim. Untuk…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:10

Patroli Tuntaskan Blank Pos Area

NUNUKAN -  Sebanyak 450 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) bakal ditempatkan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .