MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 10 Agustus 2018 13:32
Utang Pemeriksaan CTKI Ditangani KPK

BP3TKI: Bukan Tanggungan Kami

BUTUH PERHATIAN: Tenaga kerja Indonesia (TKI) di Pelabuhan Tunon Taka beberapa waktu lalu. BANK DATA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Hingga kini pembayaran pemeriksaan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang mengikuti program Layanan Terpadu Satu Pintu masih belum jelas. Pihak Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan menegaskan utang tersebut bukan tanggungjawabnya.

Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah Kaltara pada KPK RI Rusfian menyampaikan, pihaknya akan mencari tahu penyebab adanya utang. Artinya, harus bertemu dengan sejumlah pihak. Namun, saat ini pihaknya belum bisa langsung melakukan tindakan. Sebab, untuk melakukan investigasi bukan ranahnya. Namun, informasi terkait utang telah diterima jauh sebelumnya.

“Nanti investigasi. Informasi telah ditangkap, bagaimana penyelesaiannya, lebih intens duduk bersama untuk penyelesaiannya,” ujar Rusfian.

Ia menegaskan, jika terkait tata kelola Pemkab Nunukan pihaknya bisa menjamin dapat melakukan pengawasan. Namun, untuk LTSP Nunukan ini melibatkan sejumlah instansi. “Harus diketahui, ID warna hijau dari pencegahan,” singkatnya.

Sementara, Direktur RSUD Nunukan dr. Dulman menyampaikan, pihaknya tak mengetahui harus menyampaikan ke mana lagi untuk urusan utang yang ada. Sebab, sejak dimulai pelayanan kesehatan terhadap CTKI hingga hari ini RSUD harus menutupi biaya pemeriksaan hingga Rp 460 juta. “Sampai sekarang belum ada pembayaran. Tidak tahu mau menyampaikan ke mana lagi,” beber dr. Dulman.

Tanpa pembayaran pemeriksaan tersebut, hak petugas kesehatan, hingga perawatan alat kesehatan (alkes) harus ditutupi RSUD Nunukan. Padahal sebelumnya, Ketua LTSP telah berjanji bersedia membayar. Namun, belum ada proses pembayaran hingga saat ini.

“Kondisi ini tentunya merugikan RSUD Nunukan. Lantaran modal awal pelayanan kesehatan untuk CTKI menggunakan dana BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” katanya.

Ia menyampaikan, pihaknya tidak pernah memberatkan LTSP untuk melunasi utang. Sebab, ia menyarankan pembayaran dilakukan dengan cara diangsur dapat dilakukan. Dikarenakan, Rp 460 juta itu merupakan jasa pelayanan, jasa sarana hingga bahan habis pakai (BHP) dibutuhkan.

“Kami meringankan bisa dicicil. Tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran dilakukan,” ungkapnya.

Kepala BP3TKI Nunukan Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan menegaskan, utang pemeriksaan CTKI tidak terkait dengan BP3TKI Nunukan. Sebab, pembiayaan tersebut telah disalurkan. Hanya, ada oknum yang tidak melaksanakan pembayaran tersebut.

“Persoalan utang itu tidak ada kaitan dengan BP3TKI. Itu persoalan oknum. Karena uang itu tidak digunakan BP3TKI. Melainkan perorangan,” tegasnya.

Ia menyarankan, agar persoalan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib jika dianggap pidana. Dikarenakan, itu bukan tanggungan BP3TKI. Sehingga, ia menegaskan tidak akan membayar. “Dilaporkan ke polisi saja, sudah saya jelaskan, bukan utang BP3TKI. BP3TKI tidak akan bayar sepersen pun. Bukan utang BP3TKI itu uang person,” tegasnya.

Untuk diketahui, LTSP ini merupakan program yang diprakarsai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tergetnya, mengurangi jumlah TKI ilegal. Tak hanya itu, progam ini juga memberikan one stop service atau pelayanan satu pintu bagi para TKI yang akan bekerja di negeri jiran, Malaysia melalui Nunukan.

Tak tanggung-tanggung, program Poros Sentra Pelayanan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan ini diresmikan Februari, 2016 lalu dilakukan langsung Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di kantor BP3TKI Nunukan. (akz/lim)

 

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 17:12

Baku Tembak dengan KKSB, Anggota Brimob Asal Nunukan Gugur di Papua

NUNUKAN – Muhammad Aldy, Putra Kabupaten Nunukan berprofesi sebagai salah…

Rabu, 20 Maret 2019 10:55

SKPT Tidak Dimanfaatkan Masyarakat

NUNUKAN – Permasalahan nelayan di Sebatik tak pernah berhenti. Walaupun…

Rabu, 20 Maret 2019 10:46

25 Maret, Terbang Perdana ke Krayan

NUNUKAN - Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) penumpang tujuan Nunukan-Long Bawan,…

Rabu, 20 Maret 2019 10:43

Terlambat, Bupati Tegur ASN di Acara Musrenbang

NUNUKAN – Sikap dan tingkah laku aparatur sipil negara (ASN)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:41

Data KPM Tak Menjadi Dasar Penyaluran LPG 3 Kg

NUNUKAN – Meskipun diklaim tak langka, keberadaan Liquefied Petroleum Gas…

Rabu, 20 Maret 2019 10:38

Persediaan Air Bersih PDAM Menipis

NUNUKAN – Persediaan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum…

Selasa, 19 Maret 2019 11:02

Proyek Dihentikan, Dermaga Terancam Mangkrak?

NUNUKAN – Rute penyeberangan kapal feri ke dermaga feri Semaja,…

Selasa, 19 Maret 2019 11:00

Minta Segera Lunasi Utang Petani

NUNUKAN – Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit masih…

Selasa, 19 Maret 2019 10:44

Terkendala SDM, Banyak Warga Tak Membayar Retribusi

NUNUKAN – Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan belum maksimal…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Administrasi Nelayan Ribet Banget, Begini Reaksi Nelayan

NUNUKAN – Para nelayan di Sebatik mengeluhkan proses administrasi atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*