MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 09 Agustus 2018 11:45
Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP
MEMANTAU: Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan di LTSP Nunukan, Rabu (8/8). ASRULLAH/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Layanan Terpada Satu Pintu (LTSP) Nunukan menjadi salah satu lokasi Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring. Itu dilakukan agar pemberantasan korupsi terintegritas terlasana dengan baik.

Sebab, sejak 2016 lalu LTSP atau Poros Perbatasan ini diresmikan tercatat hingga saat ini telah melayani sekira 4.453 Buruh Migran Indonesia (BMI). Adapun bentuk pelayanan yang dilakukan terdiri dari KTP, KK, akta lahir, rekomendasi paspor dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

“Untuk 2018 hingga Agustus sudah 1500 BMI telayani. Di mana waktu pelayanan selama lima hari mulai dari screening hingga foto paspor,” ujar ketua LTSP Nunukan, Iwan Kurniawan, Rabu (8/8).

Lanjutnya, melalui LTSP Nunukan, BMI undocument 2017 diketahui sebanyak 3.813 jiwa. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1.969 pada 2018 dan diharapkan 2019 mendatang tidak ada lagi BMI undocument.

Selama melakukan pelayanan, sejumlah persoalan dihadapi LTSP Nunukan. Mulai dari surat pindah BMI, perbedaan data KTP dan biometrik pada sistem paspor. Serta pemulangan dari Malaysia masih ilegal.

Diharapkan pemerintah pusat mengoordinasikan dengan beberapa provinsi asal BMI agar mempermudah izin surat pindah bagi BMI. Dan koordinasi antar kementerian seperti Kemenkumham, Kemendagri untuk menyamakan presepsi penyataan kesamaan data BMI sebagai dasar pembuatan paspor.

“Pemerintah pusat mengarahkan Kosulat Tawau memulangkan BMI yang akan berporses di LTSP Nunukan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, kedatangan deputi pencegahan KPK melakukan monitoring pelayanan LTSP Nunukan. Setelah mendengar beberapa persoalan dan kesulitan yang dihadapi. Seperti pembangunan pos gabungan yang melibatkan sejumlah instansi seperti TNI dan Polri untuk meminimalisir BMI undocument.

“Di LTSP ada beberapa instansi, BP3TKI Nunukan, Disdukcapil, RSUD Nunukan, Imigrasi Nunukan , BPJS Keternagakerjaan, Disnaker Nunukan.  Saran pelayanan pembetukan pos di Sebatik. Semua instansi telibat. Dan bukan sekadar pos ada mes bagi petugas untuk menunjang tugas,” tambahnya.

Terkait usulan tersebut, pembentukan pos sangat didiukung Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah Kaltara, KPK RI, Rusfian. Menurutnya, demi layanan BMI yang lebih baik tentunya harus dilakukan. Namun, ketika berbicara anggaran tentunya harus ada regulasi.

“Karena melibatkan sejumlah instansi harus duduk bersama. Bicara anggaran dan regulasi harus melibatkan semua. Tidak dari satu sisi saja,” pungkasnya. (akz/nri)

Judsm: Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP

 

 

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 17:12

Baku Tembak dengan KKSB, Anggota Brimob Asal Nunukan Gugur di Papua

NUNUKAN – Muhammad Aldy, Putra Kabupaten Nunukan berprofesi sebagai salah…

Rabu, 20 Maret 2019 10:55

SKPT Tidak Dimanfaatkan Masyarakat

NUNUKAN – Permasalahan nelayan di Sebatik tak pernah berhenti. Walaupun…

Rabu, 20 Maret 2019 10:46

25 Maret, Terbang Perdana ke Krayan

NUNUKAN - Subsidi Ongkos Angkutan (SOA) penumpang tujuan Nunukan-Long Bawan,…

Rabu, 20 Maret 2019 10:43

Terlambat, Bupati Tegur ASN di Acara Musrenbang

NUNUKAN – Sikap dan tingkah laku aparatur sipil negara (ASN)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:41

Data KPM Tak Menjadi Dasar Penyaluran LPG 3 Kg

NUNUKAN – Meskipun diklaim tak langka, keberadaan Liquefied Petroleum Gas…

Rabu, 20 Maret 2019 10:38

Persediaan Air Bersih PDAM Menipis

NUNUKAN – Persediaan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum…

Selasa, 19 Maret 2019 11:02

Proyek Dihentikan, Dermaga Terancam Mangkrak?

NUNUKAN – Rute penyeberangan kapal feri ke dermaga feri Semaja,…

Selasa, 19 Maret 2019 11:00

Minta Segera Lunasi Utang Petani

NUNUKAN – Harga tanda buah segar (TBS) kelapa sawit masih…

Selasa, 19 Maret 2019 10:44

Terkendala SDM, Banyak Warga Tak Membayar Retribusi

NUNUKAN – Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan belum maksimal…

Selasa, 19 Maret 2019 10:43

Administrasi Nelayan Ribet Banget, Begini Reaksi Nelayan

NUNUKAN – Para nelayan di Sebatik mengeluhkan proses administrasi atau…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*