MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 09 Agustus 2018 11:45
Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP
MEMANTAU: Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan di LTSP Nunukan, Rabu (8/8). ASRULLAH/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Layanan Terpada Satu Pintu (LTSP) Nunukan menjadi salah satu lokasi Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring. Itu dilakukan agar pemberantasan korupsi terintegritas terlasana dengan baik.

Sebab, sejak 2016 lalu LTSP atau Poros Perbatasan ini diresmikan tercatat hingga saat ini telah melayani sekira 4.453 Buruh Migran Indonesia (BMI). Adapun bentuk pelayanan yang dilakukan terdiri dari KTP, KK, akta lahir, rekomendasi paspor dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

“Untuk 2018 hingga Agustus sudah 1500 BMI telayani. Di mana waktu pelayanan selama lima hari mulai dari screening hingga foto paspor,” ujar ketua LTSP Nunukan, Iwan Kurniawan, Rabu (8/8).

Lanjutnya, melalui LTSP Nunukan, BMI undocument 2017 diketahui sebanyak 3.813 jiwa. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1.969 pada 2018 dan diharapkan 2019 mendatang tidak ada lagi BMI undocument.

Selama melakukan pelayanan, sejumlah persoalan dihadapi LTSP Nunukan. Mulai dari surat pindah BMI, perbedaan data KTP dan biometrik pada sistem paspor. Serta pemulangan dari Malaysia masih ilegal.

Diharapkan pemerintah pusat mengoordinasikan dengan beberapa provinsi asal BMI agar mempermudah izin surat pindah bagi BMI. Dan koordinasi antar kementerian seperti Kemenkumham, Kemendagri untuk menyamakan presepsi penyataan kesamaan data BMI sebagai dasar pembuatan paspor.

“Pemerintah pusat mengarahkan Kosulat Tawau memulangkan BMI yang akan berporses di LTSP Nunukan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, kedatangan deputi pencegahan KPK melakukan monitoring pelayanan LTSP Nunukan. Setelah mendengar beberapa persoalan dan kesulitan yang dihadapi. Seperti pembangunan pos gabungan yang melibatkan sejumlah instansi seperti TNI dan Polri untuk meminimalisir BMI undocument.

“Di LTSP ada beberapa instansi, BP3TKI Nunukan, Disdukcapil, RSUD Nunukan, Imigrasi Nunukan , BPJS Keternagakerjaan, Disnaker Nunukan.  Saran pelayanan pembetukan pos di Sebatik. Semua instansi telibat. Dan bukan sekadar pos ada mes bagi petugas untuk menunjang tugas,” tambahnya.

Terkait usulan tersebut, pembentukan pos sangat didiukung Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah Kaltara, KPK RI, Rusfian. Menurutnya, demi layanan BMI yang lebih baik tentunya harus dilakukan. Namun, ketika berbicara anggaran tentunya harus ada regulasi.

“Karena melibatkan sejumlah instansi harus duduk bersama. Bicara anggaran dan regulasi harus melibatkan semua. Tidak dari satu sisi saja,” pungkasnya. (akz/nri)

Judsm: Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP

 

 

 


BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 12:24

Setahun, Hasil Laut Lenyap Rp 1,4 T

NUNUKAN – Kekayaan alam Indonesia sudah sangat terkenal banyak di dunia. Termasuk hasil laut yang…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:21

Rumah di Pesisir Bisa Terima Sertifi kat HGB

NUNUKAN – program penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) oleh Badan Pertanahan Nasional…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:19

Selesai Jalan Masa Hukuman, 89 WNI Dideportasi

NUNUKAN – Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah menjalani masa hukuman di Tawau, Malaysia telah…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:06

Jalur Tawau-Sebatik Kembali Dibahas

NUNUKAN – Pemerintah Sabah Malaysia telah menerima surat dukungan terhadap pembukaan kapal feri…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:05

PNS Bukan Pekerjaan Orang Manja

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, membuka dua formasi pendaftaran calon pegawai…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:29

Hanura Tertinggi, PAN-PSI Terendah

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan, telah mengumumkan laporan awal dana kampanye (LADK),…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:17

Jamin Tak Ada Pelamar Titipan

 NUNUKAN – Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:59

Nelayan Sebatik Dapat Bantuan Kapal dari Kementerian

NUNUKAN - Nelayan di wilayah Nunukan, khususnya Sebatik, mendapat bantuan 60 unit kapal penangkap ikan…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:57

Nunukan Jadi Lokasi Penelitian Kemenhan

NUNUKAN – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia (RI) kembali menyambangi Kabupaten…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:55

Ancam Kurir Tembak di Tempat

NUNUKAN – Para kurir sabu, atau mereka yang baru mencoba menjadi kurir harus memikirkan kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .