MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 09 Agustus 2018 11:45
Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP
MEMANTAU: Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemantauan di LTSP Nunukan, Rabu (8/8). ASRULLAH/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Layanan Terpada Satu Pintu (LTSP) Nunukan menjadi salah satu lokasi Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring. Itu dilakukan agar pemberantasan korupsi terintegritas terlasana dengan baik.

Sebab, sejak 2016 lalu LTSP atau Poros Perbatasan ini diresmikan tercatat hingga saat ini telah melayani sekira 4.453 Buruh Migran Indonesia (BMI). Adapun bentuk pelayanan yang dilakukan terdiri dari KTP, KK, akta lahir, rekomendasi paspor dan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).

“Untuk 2018 hingga Agustus sudah 1500 BMI telayani. Di mana waktu pelayanan selama lima hari mulai dari screening hingga foto paspor,” ujar ketua LTSP Nunukan, Iwan Kurniawan, Rabu (8/8).

Lanjutnya, melalui LTSP Nunukan, BMI undocument 2017 diketahui sebanyak 3.813 jiwa. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1.969 pada 2018 dan diharapkan 2019 mendatang tidak ada lagi BMI undocument.

Selama melakukan pelayanan, sejumlah persoalan dihadapi LTSP Nunukan. Mulai dari surat pindah BMI, perbedaan data KTP dan biometrik pada sistem paspor. Serta pemulangan dari Malaysia masih ilegal.

Diharapkan pemerintah pusat mengoordinasikan dengan beberapa provinsi asal BMI agar mempermudah izin surat pindah bagi BMI. Dan koordinasi antar kementerian seperti Kemenkumham, Kemendagri untuk menyamakan presepsi penyataan kesamaan data BMI sebagai dasar pembuatan paspor.

“Pemerintah pusat mengarahkan Kosulat Tawau memulangkan BMI yang akan berporses di LTSP Nunukan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Nunukan Kombes Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, kedatangan deputi pencegahan KPK melakukan monitoring pelayanan LTSP Nunukan. Setelah mendengar beberapa persoalan dan kesulitan yang dihadapi. Seperti pembangunan pos gabungan yang melibatkan sejumlah instansi seperti TNI dan Polri untuk meminimalisir BMI undocument.

“Di LTSP ada beberapa instansi, BP3TKI Nunukan, Disdukcapil, RSUD Nunukan, Imigrasi Nunukan , BPJS Keternagakerjaan, Disnaker Nunukan.  Saran pelayanan pembetukan pos di Sebatik. Semua instansi telibat. Dan bukan sekadar pos ada mes bagi petugas untuk menunjang tugas,” tambahnya.

Terkait usulan tersebut, pembentukan pos sangat didiukung Koordinator Supervisi dan Pencegahan Wilayah Kaltara, KPK RI, Rusfian. Menurutnya, demi layanan BMI yang lebih baik tentunya harus dilakukan. Namun, ketika berbicara anggaran tentunya harus ada regulasi.

“Karena melibatkan sejumlah instansi harus duduk bersama. Bicara anggaran dan regulasi harus melibatkan semua. Tidak dari satu sisi saja,” pungkasnya. (akz/nri)

Judsm: Alami Kendala, KPK Monitoring LTSP

 

 

 


BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 12:39

Kades Jangan Campuri Pemilu

NUNUKAN –  Proses pemilihan umum (pemilu) 2019 mulai terasa, para…

Senin, 17 Desember 2018 12:37

BMI Harus Waspada Penculikan

NUNUKAN – Konsulat Republik Indonesia (KRI) mengeluarkan surat edaran kepada…

Senin, 17 Desember 2018 12:34

Warga Protes Dikenakan Pajak Restoran

NUNUKAN – Penolakan warga terhadap penarikan pajak restoran 10 persen…

Senin, 17 Desember 2018 11:43

Terjun dari Lantai Dua, Nyawa MS Tak Tertolong

NUNUKAN – Pria berinisial MS (25) nekat lompat dari lantai…

Senin, 17 Desember 2018 09:54

Bawaslu Mewaspadai Mobilisasi BMI

NUNUKAN –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan menegaskan akan melakukan pengawasan…

Senin, 17 Desember 2018 09:53

Polres Amankan 5 Kg Sabu

NUNUKAN – Hanya dalam sebulan terakhir, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)…

Senin, 17 Desember 2018 09:52

Layanan Rute Nunukan-Tawau Belum Terealisasi

NUNUKAN - pemerintah untuk membuka jalur penyeberangan Nunukan-Tawau (Malaysia) di…

Senin, 17 Desember 2018 09:49

Harga Sembako Jelang Nataru Stabil

HARGA sembako menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) dipastikan stabil.…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:54

Perdagangan Perbatasan Harus Dilegalkan

NUNUKAN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:52

Jelang Nataru, Pelni Tidak Tambah Armada

NUNUKAN – Menghadapi arus mudik penumpang tujuan Balikpapan, Parepare, Makassar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .