MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 06 Agustus 2018 12:10
Pemprov Kaltara Adang Serangan TKA

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, Parlemen Siapkan Raperda

ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Di antaranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Bahkan, saat ini Pemprov Kaltara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara untuk disahkan menjadi payung hukum tetap.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Komaruddin mengatakan, ada beberapa penekanan dari lembaga legislatif pada raperda tersebut. Salah satunya, investor harus lebih memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal dibanding TKA.

“Untuk penggunaan TKA, kami menekankan hanya yang punya skill di bidangnya, karena kita juga memahami bahwa perusahaan pasti membutuhkan SDM yang siap pakai,” ujar Komaruddin kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Sabtu (4/8).

Namun, pihaknya tidak menginginkan adanya TKA yang tidak memiliki skill masuk ke provinsi termuda di Indonesia ini. Termasuk jika masih ada tenaga kerja lokal yang memiliki skill sama dengan TKA, perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

Dijelaskannya, raperda TKA itu merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk disahkan. Sebab, banyak dampak positif dari pemberdayaan tenaga kerja lokal tersebut, mulai dari menurunkan angka pengangguran hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Jika kita tidak atur, maka akan sangat susah untuk menekan angka pengangguran dan tentunya angka kemiskinan pasti akan semakin bertambah,” sebutnya.

Komaruddin mengharapkan, upaya peningkatan kualitas SDM lokal tersebut dapat lebih dimaksimalkan. Melihat di provinsi ke-34 ini mayoritas investasi di bidang pertambangan, maka diharapkan SDM lokal dapat dilatih mengenai teknis di pertambangan.

“Jadi, perusahaan atau investor yang berinvestasi di Kaltara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Karena skill-nya sudah terjamin tidak kalah dengan TKA,” tegasnya.

Tak hanya itu, instansi terkait seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memonitor seluruh perusahaan yang beraktivitas di Kaltara agar kerja sama dapat terjalin dengan baik.

Setidaknya, investor dapat menghubungi instansi terkait untuk menyampaikan adanya lowongan kerja agar dapat dipublikasikan ke masyarakat. Sementara, untuk masuknya investor ke salah satu daerah perbatasan Indonesia ini, menurutnya tidak ada masalah.

“Silakah investor sebanyak-banyaknya datang berinvestasi ke Kaltara. Tapi dengan catatan harus memenuhi ketentuan yang ada di daerah terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menilai sebagai provinsi baru, Kaltara sangat welcome (terbuka) kepada siapa pun yang ingin datang dan berinvestasi. Baik itu investor asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Irianto, alasan utama Pemprov Kaltara begitu gencar berbenah bidang infrastruktur untuk menarik perhatian investor adalah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara sendiri.

Namun ada persoalan lain dari kedatangan investor tersebut, yaitu perihal tenaga kerja asing (TKA). Gubernur menegaskan, pihaknya mengingatkan bagi investor asing yang akan masuk ke Kaltara cukup membawa TKA untuk tenaga ahli saja.

“Untuk tenaga kerja lain dapat memaksimalkan tenaga kerja lokal saja. Saya minta yang didatangkan hanya tenaga ahli saja,” ungkap Irianto Lambrie.

Investor diingatkan lebih memprioritaskan tenaga kerja dari kalangan masyarakat lokal untuk kepentingan pengerjaan teknis di luar tenaga ahli itu. Keseriusan Gubernur diwujudkan upaya melahirkan produk hukum daerah berupa perda yang nanti menjadi payung hukum untuk menekan arus TKA di perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kaltara. “Itu (legalitas hukum, Red) bisa saja dilakukan selaku perwakilan pemerintah pusat,” imbuh dia.

Irianto yakin investor yang akan dan telah masuk ke Kaltara berkomitmen tidak mendatangkan TKA untuk tenaga buruh kasar. Misalnya investasi pembangunan PLTA Peso. “Ini kan kita tidak punya tenaga ahlinya,” ujarnya.

PLTA yang direncanakan memproduksi daya 9.000 megawatt (mw) tersebut akan dibangun oleh PT Kayan Hydro Energi dengan menggandeng China Power Investment, investor asal Tiongkok.

Selain PLTA, investor asing yang tertarik masuk ke Kaltara adalah perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Hyundai. Termasuk China Harbour (BUMN) Tiongkok. Serta sederat perusahaan asing lainnya.

Lanjutnya, Pemprov Kaltara cukup berhati-hati perihal TKA. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Juga Kepmenakertrans nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16t 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tentang keterlibatan tenaga kerja lokal dan non lokal, ia menambahkan, pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait percepatan sertifikasi jasa konstruksi di Kaltara.

Setidaknya sebanyak 260 tenaga kerja sudah tersertifikasi. DPUPR-Perkim menargetkan 500 tenaga kerja konstruksi bersertifikat tahun ini. Pelatihan dan sertifikasi itu upaya mengimplementasikan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Amanatnya adalah kewajiban tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keterampilan (SKT) dan sertifikat keahlian (SKA).

“Ini berkaitan penyiapan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di Kaltara untuk merealisasikan kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (iwk/isl/eza)

 


BACA JUGA

Selasa, 18 Juni 2019 12:15

Tidak Direspons, Warga Ancam Golput

TANJUNG SELOR – Warga Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah…

Selasa, 18 Juni 2019 12:11

Gubernur Instruksikan Beri 'Surat Cinta'

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto…

Selasa, 18 Juni 2019 12:10

Kapasitas Hanya Ratusan, Dihuni Ribuan Warga Binaan

TANJUNG SELOR – Sejak Januari, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bulungan sudan…

Selasa, 18 Juni 2019 12:09

Jadikan Valentino Rossi Ikon di Spanduk Imbauan

Siapa yang tak mengenal Valentino Rossi. Ya, nyaris seluruh pecinta…

Selasa, 18 Juni 2019 11:53

KPU Usulkan Rp 35 M untuk Pilbup

TANJUNG SELOR – Menjelang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Senin, 17 Juni 2019 12:21

Pemkab Diminta Aktif Atasi Persoalan BBM

TANJUNG SELOR – Persoalan pengetap di Tanjung Selor seperti tidak…

Senin, 17 Juni 2019 12:19

Arus Balik Berakhir, Pengawasan Tetap Ditingkatkan

TANJUNG SELOR - Meskipun puncak arus balik melalui Pelabuhan Kayan…

Senin, 17 Juni 2019 12:18

Disdikbud Buka Jalur Repatriasi untuk Anak TKI

TANJUNG SELOR - Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun…

Senin, 17 Juni 2019 12:17

Warga Inisiatif Tarik Iuran, Sehari Terkumpul Rp 3,2 Juta

Per 15 Juni lalu, setiap pengendara yang melintas di Jembatan…

Senin, 17 Juni 2019 12:14

Ombudsman Sarankan Pasang CCTV di Taman

TANJUNG SELOR – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*