MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 06 Agustus 2018 12:10
Pemprov Kaltara Adang Serangan TKA

Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, Parlemen Siapkan Raperda

ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Di antaranya dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi.

Bahkan, saat ini Pemprov Kaltara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang saat ini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara untuk disahkan menjadi payung hukum tetap.

Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Komaruddin mengatakan, ada beberapa penekanan dari lembaga legislatif pada raperda tersebut. Salah satunya, investor harus lebih memprioritaskan pemberdayaan tenaga kerja lokal dibanding TKA.

“Untuk penggunaan TKA, kami menekankan hanya yang punya skill di bidangnya, karena kita juga memahami bahwa perusahaan pasti membutuhkan SDM yang siap pakai,” ujar Komaruddin kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Sabtu (4/8).

Namun, pihaknya tidak menginginkan adanya TKA yang tidak memiliki skill masuk ke provinsi termuda di Indonesia ini. Termasuk jika masih ada tenaga kerja lokal yang memiliki skill sama dengan TKA, perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal.

Dijelaskannya, raperda TKA itu merupakan salah satu yang diprioritaskan untuk disahkan. Sebab, banyak dampak positif dari pemberdayaan tenaga kerja lokal tersebut, mulai dari menurunkan angka pengangguran hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

“Jika kita tidak atur, maka akan sangat susah untuk menekan angka pengangguran dan tentunya angka kemiskinan pasti akan semakin bertambah,” sebutnya.

Komaruddin mengharapkan, upaya peningkatan kualitas SDM lokal tersebut dapat lebih dimaksimalkan. Melihat di provinsi ke-34 ini mayoritas investasi di bidang pertambangan, maka diharapkan SDM lokal dapat dilatih mengenai teknis di pertambangan.

“Jadi, perusahaan atau investor yang berinvestasi di Kaltara sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Karena skill-nya sudah terjamin tidak kalah dengan TKA,” tegasnya.

Tak hanya itu, instansi terkait seperti Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat memonitor seluruh perusahaan yang beraktivitas di Kaltara agar kerja sama dapat terjalin dengan baik.

Setidaknya, investor dapat menghubungi instansi terkait untuk menyampaikan adanya lowongan kerja agar dapat dipublikasikan ke masyarakat. Sementara, untuk masuknya investor ke salah satu daerah perbatasan Indonesia ini, menurutnya tidak ada masalah.

“Silakah investor sebanyak-banyaknya datang berinvestasi ke Kaltara. Tapi dengan catatan harus memenuhi ketentuan yang ada di daerah terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie menilai sebagai provinsi baru, Kaltara sangat welcome (terbuka) kepada siapa pun yang ingin datang dan berinvestasi. Baik itu investor asing atau Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi dari dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Menurut Irianto, alasan utama Pemprov Kaltara begitu gencar berbenah bidang infrastruktur untuk menarik perhatian investor adalah untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara sendiri.

Namun ada persoalan lain dari kedatangan investor tersebut, yaitu perihal tenaga kerja asing (TKA). Gubernur menegaskan, pihaknya mengingatkan bagi investor asing yang akan masuk ke Kaltara cukup membawa TKA untuk tenaga ahli saja.

“Untuk tenaga kerja lain dapat memaksimalkan tenaga kerja lokal saja. Saya minta yang didatangkan hanya tenaga ahli saja,” ungkap Irianto Lambrie.

Investor diingatkan lebih memprioritaskan tenaga kerja dari kalangan masyarakat lokal untuk kepentingan pengerjaan teknis di luar tenaga ahli itu. Keseriusan Gubernur diwujudkan upaya melahirkan produk hukum daerah berupa perda yang nanti menjadi payung hukum untuk menekan arus TKA di perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kaltara. “Itu (legalitas hukum, Red) bisa saja dilakukan selaku perwakilan pemerintah pusat,” imbuh dia.

Irianto yakin investor yang akan dan telah masuk ke Kaltara berkomitmen tidak mendatangkan TKA untuk tenaga buruh kasar. Misalnya investasi pembangunan PLTA Peso. “Ini kan kita tidak punya tenaga ahlinya,” ujarnya.

PLTA yang direncanakan memproduksi daya 9.000 megawatt (mw) tersebut akan dibangun oleh PT Kayan Hydro Energi dengan menggandeng China Power Investment, investor asal Tiongkok.

Selain PLTA, investor asing yang tertarik masuk ke Kaltara adalah perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), Hyundai. Termasuk China Harbour (BUMN) Tiongkok. Serta sederat perusahaan asing lainnya.

Lanjutnya, Pemprov Kaltara cukup berhati-hati perihal TKA. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kepmenakertrans) nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Juga Kepmenakertrans nomor 35 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16t 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Tentang keterlibatan tenaga kerja lokal dan non lokal, ia menambahkan, pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait percepatan sertifikasi jasa konstruksi di Kaltara.

Setidaknya sebanyak 260 tenaga kerja sudah tersertifikasi. DPUPR-Perkim menargetkan 500 tenaga kerja konstruksi bersertifikat tahun ini. Pelatihan dan sertifikasi itu upaya mengimplementasikan Undang-Undang (UU) nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Amanatnya adalah kewajiban tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat keterampilan (SKT) dan sertifikat keahlian (SKA).

“Ini berkaitan penyiapan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di Kaltara untuk merealisasikan kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (iwk/isl/eza)

 


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:26

PLN Kaltimra Cek Kondisi PLTU, Ini yang Ditemukan

TANJUNG SELOR - Guna mendapatkan informasi mengenai pemadaman bergilir yang…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:25

KPU Diserang, Satu Demonstran Ditembak

TANJUNG SELOR – Massa tiba-tiba menyerbu kantor Komisi Pemilihan Umum…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:23

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Pemilu

TANJUNG SELOR - Ribuan personel siap dikerahkan guna mengamankan pelaksanaan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:22

Tak Netral, ASN Dapat Dipidanakan

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Sekretaris Provinsi (Sekprov)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:21

Dua Bus Damri Akan Dikomersilkan

TANJUNG SELOR – Jika sesuai rencana, dalam waktu dekat ini…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:25

Mampu Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

SOA Barang Masih Proses Lelang

TANJUNG SELOR - Subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang diprogramkan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

Kaltara Miliki Prospek Pengembangan Transportasi Darat

Sejak 22 Februari 2019, Tri Wijono Djati resmi mengepalai jabatan …

Sabtu, 23 Maret 2019 10:22

Caleg Stres, RSD Siapkan Dokter Kejiwaan

TANJUNG SELOR - Meskipun di beberapa rumah sakit (RS) di…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:19

Tak Disiplin, Diskualifikasi Menanti

TANJUNG SELOR - Sebanyak 453 calon pegawai negeri sipil (CPNS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*