MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Minggu, 22 Juli 2018 00:45
Soal Ini, PLN dan Pemkot Beda Sikap

Pajak PJU Naik Diduga Tanpa Perda dan Sosialisasi

KENAIKAN: Penarikan pajak penerangan umum (PJU) sebanyak lima persen akan dibebankan ke masyakarat. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TARAKAN – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tarakan Mariyam menampik jika Pemerintah Kota (Pemkot) telah melakukan penarikan pajak penerangan jalan umum (PJU) sebesar 5 persen kepada warga. Mariyam mengaku jika pajak PJU 5 persen masih sebatas wacana.

Ia menyebut jika pajak yang ditarik saat ini, masing sebesar 2 persen. Dipungut oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) berdasarkan penugasan dari Wali Kota Tarakan.  “Pajaknya hanya 2 persen dari omzet PJU yang masuk ke PLN. Dan itu dari PLN semua yang mendata, menghitung dan melaporkan dan menyetorkan,” jawab Mariyam yang dikonfirmasi Radar Tarakan, kemarin (21/7).

Menurut Mariyam, besaran 5 persen pajak PJU tak dapat dikatakan naik dari pajak 2 persen sebelumnya. Menurutnya lagi, wacana itu hanya mengembalikan besaran pajak, bukan menaikkan. 

Sebelumnya, kata dia, sebelum dikelola pemerintah pusat besaran pajak PJU sebesar 5 persen. Kemudian dilakukan revisi sebesar 2 persen. Kata dia lagi, penurunan itu atas permintaan PLN. 

“Ini bukan dinaikkan, tetapi dikembalikan. Karena beberapa tahun lalu, itu 5 persen. Karena kami juga sudah pertimbangkan,” ujarnya.

Pajak sebesar 5 persen, akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). “Sebenarnya itu kan perintah undang-undang, kalau sedikit keras, mungkin PAD kita bisa lumayan,” ujarnya.

Mariyam mengungkapkan penarikan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jika diterapkan 5 persen, dari pertimbangannya sudah pas dan tidak tinggi maupun kurang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan. “Dari 5 persen, itu sudah lumayan. Tidak terlalu tinggi, karena ini menjadi salah satu potensi PAD yang bisa untuk didongkrak,” jelasnya.

Selama ini yang menjadi penyumbang terbesar PAD hanya dari pajak restoran dan rumah makan yang diambil 10 persen. Sementara pajak PJU masih sangat kecil dan masih harus melalui proses pengkajian. “Tetapi ini belum dilakukan, masih wacana. Kami juga belum ada komunikasi dengan DPRD apalagi pemerintah kota,” tuturnya.

 

PLN TARIK 5 PERSEN BERDASAR PERDA

Seperti diungkap PLN, penarikan pajak sebesar 5 persen telah diberlakukan sejak Juli ini. General Manager PLN Kaltim-Kaltara Riza Novianto Gustam mengakui penyesuaian dari 2 persen ke 5 persen pajak PJU berdasarkan penugasan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

“Baru Juli ini penyesuaian. Begitu ada instruksi, kami tarik. Ketika kami ubah, pasti ada dasarnya. Tentu surat Wali Kota. 

Kami hanya ditugaskan memungut. Enggak mungkin kita memungut sembarangan,” kata Riza, tadi malam.

Kenaikan pajak PJU terungkap setelah ratusan voucer listrik gagal dialami warga. Riza menjelaskan, kenaikan itu kemudian berdampak pada sistem tolen PLN.

Kamis (19/7) pagi sejumlah pelanggan mengeluhkan voucer listrik yang gagal. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Layanan Khusus (ULK) Tarakan mengungkap jika jumlah pelanggan yang mengalami hal serupa mencapai ratusan. Dengan nominal token bervariasi.

Riza mengatakan terjadi penolakan oleh sistem PLN atas kasus tersebut. Voucer yang dimasukkan gagal, karena adanya perubahan tarif.

“Kemarin ada perubahan tarif Peraturan Daerah Penerangan Jalan Umum Tarakan. Dari 2 persen menjadi 5 persen. Di sistem belum diubah menjadi 5 persen. Sementara kami memasukkan nilainya 5 persen. Ada ketidaksamaan. Perda PJU, yang mengeluarkan Pemkot Tarakan. Pajak penerangan jalan. Setiap token, itu kan di dalam struk PPJ. Sekarang ada perubahan. Sewaktu dia berubah, sistem ini tidak langsung berubah. Ini kan bertahap,” urai Riza.

“Kenapa sistemnya menolak voucer, karena ada penyesuaian pajak itu. Dari 2 persen menjadi 5 persen. Itu kami lakukan sejak adanya Perda baru. Sistem itu menyesuaikan Perda. Ada Perda baru lagi. Kami koordinasi dengan Pemerintah Kota dalam hal ini. Saya kira, sosialisasi itu ranahnya dari Pemkot. Kami hanya dititipkan oleh Pemkot. Persoalan sosialisasinya di Pemkot-nya,” jelas Riza lagi.

Sementara itu, Ketua Komisi II Adnan Hasan Galoeng yang dikonfirmasi soal kenaikan pajak PJU belum bisa berkomentar banyak. Adnan malah keheranan ketika dikonfirmasi soal kemungkinan adanya revisi Perda tentang pajak PJU.

“Harus ada payungnya (dasar hukum). Tapi, saya konfirmasi dulu kepada teman-teman. Tapi, saya kok baru tahu yah. Karena sepengetahuan saya, Perda pada 2013 sebesar 5 persen. Kemudian direvisi pada periode DPRD 2014-2019 menjadi 2 persen. Tapi waktu itu PLN masih berstatus anak perusahaan. Belum berstatus seperti sekarang. Saya enggak tahu setelah sekarang, setelah menjadi ULK. Saya jujur belum tahu, coba saya tanya teman dulu,” singkat Adnan meminta pewarta menunggu keterangan lebih lanjut. (*/naa/lim) 

loading...

BACA JUGA

Senin, 17 Desember 2018 13:03

Cantik Instan Berbahaya

Memiliki wajah yang cerah, putih, halus, tanpa flek hitam dan…

Senin, 17 Desember 2018 13:00

Temukan Dua Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Capaian imunisasi measles dan rubella (MR) di Tarakan belum cukup…

Senin, 17 Desember 2018 12:55

Mau BPJS Sehat, Naikkan Iuran!

TARAKAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai memikirkan rencana…

Senin, 17 Desember 2018 11:42

Ekspor Kepiting Dibuka, Pengusaha Harus Patuhi Aturan

TARAKAN - Terhitung 15 Desember tahun ini hingga 5 Febuari…

Senin, 17 Desember 2018 11:40

Ahli Sebut Terdakwa Lakukan Maladministrasi

TARAKAN – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan bahan ajar…

Senin, 17 Desember 2018 11:36

Jamin Hak Pilih hingga Hari H

TARAKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan telah melakukan pencatatan…

Senin, 17 Desember 2018 11:31

“Kesannya seperti Resmi”

TARAKAN - Belum adanya unit khusus yang menangani pengujian tera…

Senin, 17 Desember 2018 11:27

Tiada Hari Tanpa Baca Radar Tarakan

Ekspresi bahagia terlihat di wajah Candra Wijaya (54) dan istrinya…

Senin, 17 Desember 2018 10:48

DPT Kaltara Naik 12.445 Pemilih

TARAKAN – Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2019…

Senin, 17 Desember 2018 10:47

Ragam Pencapaian di HUT ke-21

TARAKAN - Kota Tarakan saat ini telah menginjak usia 21…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .