MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 19 Juli 2018 21:12
Transportasi Online Dianggap Ilegal

Grab Klaim Sudah Kantongi Izin 

AKSI DAMAI : Para pengemudi transportasi konvensional yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tarakan melakukan aksi penolakan transportasi online di depan Kantor DPRD Tarakan, Kamis (19/7).

PROKAL.CO, TARAKAN – Kemarin, aksi damai kembali dilakukan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Tarakan, yang mana menolak beroperasinya taksi online yang hingga kini belum memilki izin operasi.

Perwakilan taksi konvensional Tarakan, Sugianto mengatakan jika taksi online dibiarkan beroperasi terus tanpa izin, maka akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Sehingga mereka berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan mengambil kebijakan yang lebih serius. 

Tak hanya itu, mereka pun pernah mendapati salah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) yang masih berseragam lengkap, di jam-jam kerja beropeasi sebagai pengemudi taksi online. Dikhawatirkan akan banyak yang mengikuti. Karena itu, pihaknya menuntut penutupan aplikasi transportasi online untuk wilayah Bumi Paguntaka. 

“Sesuai aspirasi dari teman-teman taksi konvensional, mengerucut pada dua hal. Menutup aplikasi dan menolak adanya transportasi online,” ujarnya.

Sementara itu, salah seorang personel SPTI Tarakan, Abdullah mengatakan kesepakatan awal dari pemegang saham dari aplikasi taksi online sudah berjanji akan tetap menaungi taksi konvensional yang sudah ada di Kota Tarakan, bukan menambah sopir. 

“Kami sudah sadari, kalau ingin memajukan Kota Tarakan, sudah seharusnya diganti. Dan sudah setuju, tetapi harus ada bantuan dari pemerintah jika transportasi online harus masuk,” ujarnya.

Pihaknya menolak adanya taksi online di Tarakan, karena sudah lelah setiap hari harus mengulang menahan pengemudi taksi online yang beroperasi tanpa izin. Sehingga berharap adanya kebijakan dari pemerintah yang dilakukan untuk mencegah taksi online beroperasi tanpa izin. 

“Katanya ada transportasi online membuka lapangan pekerjaan, tetapi tidak seperti ini. Menindas lapangan pekerjaan kami, masyarakat kecil,” ujarnya.

Pihaknya sendiri siap untuk mengikuti perkembanga teknologi, tetapi dengan dibimbing dan dibantu. Agar dapat mengikuti perkembangan teknologi, artinya dapat diakomodir, bukan dibiarkan berlarut terus tanpa adanya penyelesaian apapun.

Sementara itu, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan untuk pengemudi online yang didapati sebagai ASN akan ditindaklanjuti. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan disiapkan sanksi.

“Itu pelanggaran, karena tidak ada izinnya, saya imbau masyarakat untuk membantu pemerintah, karena perushaan transportasi online tersebut tidak ada izinnya. Dianggap ilegal,” ujarnya. 

Untuk sanksinya sendiri akan diberikan secara urutannya, mulai dari peringatan sampai hingga tindakan. Sofian mengimbau, taksi online tidak memiliki izin, dilarang untuk beroperasi.

“Besok kami mengundang pengelolaya untuk dimintai keterangan, sehingga menjadi lebih jelas,” tambahnya.

Ketua DPRD Tarakan, Salman Aradeng menambahkan, dari hasil rapat disepakati transportasi online tidak dapat beroperasi di Tarakan. Dan pemerintah kota tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk proses pemutusan izin untuk taksi online di tingkat provinsi kecuali mematuhi aturan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 rentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yakni melibatkan angkutan umum yang sudah ada.

“Kami nantinya akan mengundang pihak mereka untuk menyampaikan hasil rapat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kapolres Tarakan, AKBP Yudhistira Midyahwan mengatakan pihaknya mendukung tindakan yang diambil oleh Pemkot Tarakan bahwa untuk angkutan sudah seharusnya memiliki izin dari Dinas Perhubungan Tarakan. Baik izin trayek maupun izin KIR. Selama belum dipenuhi dari syarat-syarat plat nomor, identitas, dan semuanya maka akan ditindak di lapangan bila ada beroperasi angkutan orang atau barang yang tidak izin maupun SIM.

“Akan kami tilang untuk dibawa ke pengadilan,” ujarnya.

Pihaknya mengimbau kepada angkutan umum untuk tidak berbuat main hakim sendiri, maupun swipping. Jika menemukan maka harus menginfokan kepada aparat keamanan, sehingga pihaknya yang akan menindak dan menilang melalui peraturan yang sudah ada.

“Penilangan akan dilakukan sesuai prosedur, di tempat atau di pos lalu lintas. Tindakan sudah kami lakukan sejak dua bulan terakhir sudah 12 taksi online yang ditilang,” pungkasnya. 

Terpisah, saat dikonfirmasi, Perwakilan Transportasi Online Grab Tarakan, Indra menyampaikan kehadiran Grab saat ini adalah untuk masyarakat, pihaknya tetap memperjuangkan untuk bisa merealisasikan kehadiran Grab di Kota Tarakan.

"Alhamdulillah dukungan dari masyarakat selama ini memberikan semangat kepada kami untuk memperjuangkan kehadiran kami di sini," ujarnya.

Dirinya mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara sudah mengeluarkan surat menyetujui izin operasional di Kaltara khususnya Tarakan.

"Saat ini kita hanya tinggal melaksanakan uji KIR, setelah uji KIR akan keluar SK dari Gubernur Kaltara langkah terakhir itu," bebernya.

Syarat uji KIR ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, hal ini menjadi acuannya untuk merealisasikan kehadiran Grab di Tarakan.

"Saat ini kita sudah berada di pasal  48 yang bunyinya apabila gubernur sudah menyetujui izin operasional, yang kami lakukan adalah rekomendasi yang dikeluarkan wali kota, dari rekomendasi itu kita melakukan uji KIR dan nantinya mendapatkan tanda khusus tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)," tuturnya.

Dirinya mengungkapkan saat ini tergantung dari Wali Kota  Tarakan lagi, apakah memberikan rekomendasinya atau tidak.

"Yang jelas tadi pagi kami sudah berkoordinasi dengan Dishub Tarakan untuk melakukan uji KIR, tapi entah kenapa alasannya miss komunikasi sehingga dibatalkan, karena menunggu keputusan dari Wali Kota Tarakan," bebernya. (*/naa/jnr/nri)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…

Rabu, 12 Desember 2018 12:59

Jumlah DPTHP Berkurang 442 Pemilih

TARAKAN- Meski telah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan…

Rabu, 12 Desember 2018 12:41

Mulyawati Divonis Delapan Tahun Penjara

TARAKAN - Majelis hakim menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada…

Rabu, 12 Desember 2018 12:38

Pelaku Curanmor dan Spesialis Jambret Berhasil Dibekuk

TARAKAN - Spesialis jambret dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil…

Rabu, 12 Desember 2018 12:34

Pemilih di Lapas Dibagi Dua Kategori

TARAKAN - Pemilihan umum yang akan digelar pada April mendatang…

Rabu, 12 Desember 2018 12:33

Tiga Puskesmas Tunda Reakreditasi

TARAKAN – Banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun menjadi salah satu…

Rabu, 12 Desember 2018 12:31

Nelayan Tuntut Pemerataan BBM

TARAKAN - Tak tahan dengan pembagian BBM bersubsidi yang diduga…

Rabu, 12 Desember 2018 12:30

Tiga Minggu Tak Diangkut, Sampah Menumpuk

TARAKAN - Pemandangan tidak sedap terlihat di RT 03 Jalan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .