MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 19 Juli 2018 20:06
Kewenangan Aset Jalan di Bulungan Tak Jelas
STATUS: Jalan poros Tanjung Palas menuju Salimbatu yang merupakan salah satu aset yang dikembalikan provinsi ke kabupaten. FOTO: PIJAI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Belasan ruas jalan di Bulungan hingga kini belum dapat dibangun secara masksimal. Informasi yang berkembang, status jalan yang sebelumnya sudah dialihkan ke Pemprov Kaltara itu, dikembalikan ke Pemkab Bulungan.

Namun, aset dalam bentuk jalan yang dikembalikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur tahun 2018 itu belum diserahkan secara resmi. Akibatnya, pengelolaannya jadi mengambang. Sehingga muncul pertanyaan menjadi kewenangan siapa?

Bupati Bulungan, H. Sudjati mengaku, jika memang pemprov mengembalikan pengelolaan aset jalan tersebut, mau tidak mau pihaknya akan menerima. Hanya saja, untuk pengerjaannya sudah tidak dapat diusulkan lagi pada tahun ini.

“Kita tidak dapat mengerjakan itu tahun ini. Status jalan itu sebelumnya masih jalan provinsi, kita juga tak bisa anggarkan apa-apa. Karena masih ngambang. Jalan ini ‘tak bertuan’,” ujar Sudjati kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Untuk total keseluruhan, mantan Sekkab Bulungan ini tidak dapat menyebutkan secara rinci. Namun, diperkirakan, panjang jalan yang dikembalikan itu sekitar 300 kilometer (km), di antaranya ruas jalan Tanah Kuning, Peso, dan Salimbatu.

Sementara ini, pemkab hanya bisa pasrah, karena belum bisa berbuat apa-apa. Sudjati menjelaskan, saat ini tidak hanya jalan yang menjadi fokus utama pemerintah pada aset yang dikembalikan itu, tapi juga infrastruktur lain seperti jembatan juga belum tuntas.

“Kita tetap terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Bulungan. Tapi kita juga belum bisa berbuat banyak, di samping kewenangannya belum pasti. Ketersediaan anggaran juga jadi persoalan,” katanya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan, P. Tumanggor mengatakan, untuk aset jalan itu yang lebih paham Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) selaku instansi teknis. Sedangkan, Kepala Bidang Aset BPKAD Bulungan, Asperiansyah mengaku, memang ada beberapa ruas jalan yang dikembalikan ke Bulungan dari provinsi. Jika dikembalikan, pasti ada revisi lagi. Apakah sudah waktunya SK itu dilakukan revisi atau belum.

Tentunya, pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika diterima pemkab, maka secara otomatis harus diinput kembali, karena sebelumnya telah dikeluarkan dari data aset Pemkab Bulungan. “Pastinya jika diterima, aset itu akan dikelola kembali melalui dinas teknis,” sebutnya.

Sementara, Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Bulungan, Fakhrudin mengatakan, selaku instansi teknis, hingga saat ini pihaknya masih menjalankan sesuai dengan SK tahun 2015. Adapun untuk SK tahun 2018, belum ada. “Pastinya, kami sifatnya yang sudah matang (sudah selesai proses administrasi, Red),” jelasnya.

Ia mengaku, memang ada informasi pengembalian aset tersebut. Namun, sejauh ini belum dapat dipastikan apakah diterima atau tidak, karena untuk menentukan semua itu harus melalui proses rapat bersama dengan sejumlah pihak terkait.

Untuk diketahui, sesuai Permen PUPR nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan. Salah satunya tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan, penetapan fungsi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP dan JLing-P dilakukan secara berkala paling singkat lima tahun dengan keputusan Gubernur.

Adapun pada ayat (2), dalam menetapkan ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P dan semua ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Gubernur harus memperhatikan keputusan Menteri tentang penetapan ruas jalan sebagai JAP dan JKP-1. (iwk/eza)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 20:29

Polda Bidik Kasus Pidana Khusus

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)…

Jumat, 17 Agustus 2018 20:24

Bangunan SPN Masih Butuh Miliaran Rupiah

TANJUNG SELOR – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menghibahkan lahan berikut gedung…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:31

Biaya BBNKB 15 Persen Dinilai Memberatkan

TANJUNG SELOR - Penerapan beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 15 persen dirasa perlu…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:30

BPSK Terima Laporan Dugaan Beredarnya Beras Plastik

TANJUNG SELOR – Laporan adanya dugaan beras plastik yang beredar di pasar tradisional di Ibu Kota…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:24

Setiap Rumah Wajib Kibarkan Bendera

TANJUNG SELOR - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun yang akan jatuh…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:20

Tak Terima Mutasi Sistem Transaksional

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Ishak…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:18

Berkas Dikembalikan, Dianggap Tidak Lengkap

TANJUNG SELOR – Perkara  kecelakaan laut Speedboat (SB) Harapan Baru beberapa bulan lalu, …

Kamis, 16 Agustus 2018 12:16

Bupati: Disanksi Sesuai Bentuk Pelanggaran

TANJUNG SELOR -   Bupati Bulungan H. Sudjati berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada…

Rabu, 15 Agustus 2018 22:30

Optimistis Bebas Lokalisasi Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Program penutupan lokalisasi di Kaltara khususnya Tarakan-Nunukan memang sempat…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:39

Usulan CPNS Diminta Terperinci

TANJUNG SELOR – Penetapan waktu pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .