MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 19 Juli 2018 11:18
KPK Tegur Syarat Pemberian TTP ASN
ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, NUNUKAN – Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mendapat teguran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, syarat yang terapkan hanya berdasarkan absensi pegawai setiap harinya.  Sehingga, apa yang dilakukan dinilai tidak sesuai dan penuh dengan kecurangan.

“KPK mempertanyakannya syaratnya itu. Kenapa hanya absensi saja. Sementara, hasil kerjanya tidak terlihat,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Kaharuddin SS kepada media ini kemarin.

Ia mengatakan, syarat tersebut dapat saja dimanipulasi. Padahal, jumlah TTP ASN yang selama ini diterima cukup tinggi. Sehingga dianggap tidak sebanding dengan kinerja yang diakukan. “Makanya, pemerintah daerah itu diminta menggunakan syarat yang lebih nyata dan berkeadilan. Artinya, sesuai dengan kinerja yang dilakukan,” ujarnya.

Asisten Administrasi, Umum dan Pemerintahan Sekertariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Muhammad Amin SH membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, evaluasi yang diberikan KPK tersebut akhirnya diterima Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid. Sehingga, pemberian TTP diubah menjadi tunjangan kinerja (tukin).  “Makanya kami disuruh memperbaiki. Dan, menggunakan standarisasi atau rumus yang pakai Kemenpan-RB selama ini,” ujarnya.

Disebutkannya, ada tiga unsur penilaian agar tukin dapat diterima. Yaitu, absensi elektronik atau kehadiran, kinerja atau capaian kerja, dan disiplin pegawai. Tunjangan kinerja ini melekat dengan tugas-tugas seluruh jabatan yang dimiliki oleh ASN yang pada dasarnya memiliki jabatan. Terdapat dua pengelompokan besar jabatan. Yakni jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu.

“Jabatan fungsional umum itu ASN yang diberi tugas-tugas, misalnya di bidang administrasi umum seperti tata usaha, surat-menyurat dan sebagainya. Sedangkan jabatan fungsional tertentu yang memiliki spesifikasi tugas tersendiri,” jelasnya.

Saat ini, kata Muhammad Amin, Bagian Organisasi Setkab Nunukan sedang mempersiapkan analisas jabatan, analisa beban kerja (ABK) serta menentukan kelas jabatan ASN yang ada. Hasilnya nanti akan menjadi standarisasi dalam pemberian tukin ke ASN. “Tukin ini menjadi tanggung jawab APBD. Jadi, besarannya nanti berdasarkan kemampuan daeah saja. Jika PAD tinggi, maka standarisasi tukin bisa tinggi pula,” pungkasnya. (oya/nri)

 

 


BACA JUGA

Kamis, 16 Agustus 2018 12:22

Biaya Bervariasi, Tergantung Kebutuhan Caleg

NUNUKAN – Pertarungan pemilihan umum (pemilu) 2019 mulai terasa, aroma pesta demokrasi mulai panas.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:13

Swasembada Ayam, Pemerintah Tak Mampu Hentikan Pasokan Luar

NUNUKAN – Meskipun merasa telah swasembada ayam, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan ternyata…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:10

Kasus Pungli Sebatik Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN – Setelah setahun dilakukan penyidikan, kasus dugaan pungli agen pelayaran di Sebatik…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:08

Pakai Listrik Ilegal, Bayar Rp 19,4 Juta

NUNUKAN – Operasi Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:07

BAHAYA..!! Wabah Flu Burung Kembali Mengancam

NUNUKAN – Wabah flu burung kembali mengancam wilayah Sabah, Malaysia. Saat ini mulai diantisipasi…

Rabu, 15 Agustus 2018 12:56

Penanganan Abrasi Tanggung Jawab Kemen PUPR

NUNUKAN – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ari Yusnita mengaku telah menyampaikan…

Rabu, 15 Agustus 2018 11:57

Cuaca di Tanah Suci Mencapai 44 Derajat

NUNUKAN - Cuaca panas yang terjadi di Tanah Suci saat ini mencapai 44 derajat selsius. Sehingga, jamaah…

Rabu, 15 Agustus 2018 11:52

Menuju Lumbis Ogong, Perahu Karam

NUNUKAN – Rencana anggota legislator Nunukan yang ingin melakukan reses bersama masyarakat di…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:26

Calo TKI Diduga Lindungi Tersangka

NUNUKAN – Kepolisian dan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya…

Selasa, 14 Agustus 2018 16:15

Andalkan Dana Bagi Hasil

NUNUKAN – Sumbangsih pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Nunukan dinilai masih minim. Untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .