MANAGED BY:
KAMIS
21 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 19 Juli 2018 11:17
Tiga Daerah Raih WDP
ILUSTRASI. INT

PROKAL.CO, TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan rilis yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kaltara Rabu (18/7), tiga kabupaten/kota  tersebut yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Adanya pemberian  opini WDP tersebut berdasarkan laporkan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang sudah diajukan masing-masing kepala daerah se-Provinsi Kaltara di semester satu 2018.

Merunut data yang dirangkum BPK Perwakilan Kaltara, sejak 2014 hingga 2017 Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung tercatat keempat kalinya mendapat opini WDP. Untuk Kota Tarakan baru sekali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni di tahun 2014. Menyusul di tahun 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut mendapat opini WDP.

Kebalikannya untuk Kabupaten Nunukan tercatat di tahun 2014 sempat meraih opini WDP. Namun berhasil melakukan perbaikan di 2015 hingga 2017 berhasil meraih opini WTP berturut-turut.

Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Karyadi, untuk Kabupaten Malinau, sejak 2014 hingga 2017 tak pernah alpa meraih opini WTP. “Kalau untuk Provinsi Kaltara juga demikian, sudah empat kali meraih opini WTP,” ungkap Karyadi dalam sebuah kesempatan  Ngobrol Bareng Media, Rabu (18/7).

Lebih lanjut dijelaskan Karyadi, adanya raihan WDP untuk tiga kabupaten tersebut, berdasarkan kategori permasalahan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang dilakukan sejak 2005 hingga 2017 yang ditangani BPK.

Adapun kategori LHP yang paling tinggi yakni di  kategori belanja hibah dan bansos sebanyak 59 LHP. Disusul aset tetap 57 LHP, belanja modal 57. Sementara itu untuk kesalahan penganggaran dan belanja barang dan jasa meliputi 51 LHP. Selebihnya beberapa kategori permasalahan lain yang ditangani meliputi pendapatan, kas, investigasi pemerintah daerah, persediaan, belanja bantuan keuangan/subsidi/ transfer, belanja pegawai, piutang, pengesahan pendapatan dan belanja, utang dan belanja tak terduga.

Dari hasil raihan berdasarkan pemeriksaan LKPD yang dilakukan, BPK menghasilkan rekomendasi. Adapun rekomendasi yang bisa dilakukan semisal jika berkaitan dengan ketidakcocokan  pelaporan keuangan, maka pemerintah wajib memperbaiki dengan melakukan pengembalian total kerugian atau membangun kembali sesuai konteks persoalannya.

“ Semisal dalam laporan tidak cocok, bendahara menggunakan kas ternyata mengalami kerugian, maka kerugiannya harus dikembalikan ke kas daerah,” ungkap lelaki pecinta kopi ini.

Menyoal tindaklanjut yang bisa dilakukan kata Karyadi, poin besar yang disampaikan pihaknya, khususnya di Provinsi Kaltara 95 persen pemerintah sudah melakukan tindaklanjut. Data yang dirilis pihaknya mencatat,  total 143 rekomendasi yang diajukan  dengan nilai Rp 1, 25 miliar, tercatat  128 rekomendasi  setau senilai Rp 1,7 miliar sudah dilakukan tindaklanjut oleh Pemprov Kaltara.

Lebih lanjut dipaparkan BPK, untuk pemantauan kerugian daerah sampai dengan semester satu 2018, untuk kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap, total kerugian sebesar Rp 2,86 miliar dari 20 kasus (meliputi Provinsi Kaltara 1 kasus, Bulungan 2 kasus, Tarakan 9 kasus, Malinau 3 kasus dan Tana Tidung 5 kasus). Dari total tersebut yang sudah selesai ada sekitar 8 kasus senilai Rp 272 juta, dan yang masih dalam proses angsuran masih ada 7 kasus yang memiliki nilai Rp 564 kasus.

Artinya berdasarkan data yang dirangkum BPK, masih ada sekitar 12 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 2 miliar yang masih tersisa untuk diselesaikan. Kemudian untuk kasus proses penetapan pembebanan tercatat masih ada sekitar Rp 373 juta (3 kasus) yang masih berproses.

Lebih lanjut diungkapkan Karyadi, kembali menyoal WDP, penetapan raihan WDP berdasarkan aturan standar operasional perhitungan akutansi pemerintah daerah seperti yang dilakukan beberapa daerah lainnya.

Sementara dua kabupaten yang belum pernah sama sekali meraih WDP disebabkan beberapa faktor. Secara umuum, menurut Karyadi, jika pemerintah ingin meraih opini WTP harus benar-benar serius.

“Saya melihat kurang serius untuk melakukana action plan. Dalam arti mereka ada temuan, janji akan buat action plan. Namun di mereka kurang serius.  Dan saya kira kemauan politik dari pimpinan juga dibutuhkan,” ungkapnya.

Namun terlepas dari itu, pihaknya tetap memberikan solusi. “Kami tetap mendorong pemerintah untuk memberikan yang terbaik untuk pengelolaan tersebut. Ke depannya kami menginginkan setiap bulan, pemerintah harus melaporkan progres yang sudah kami rekomendasikan,” ujarnya. Yakni pemerintah harus fokus dan melakukan koordinasi dengan instansi berkaitan dengan pendanaan baik dari BPKAD, Inspektorat dan Sekkab.

Lanjutnya lagi, rata-rata permasalahan yang muncul di dalam laporan mengenai persoalan aset. Menyusul belanja hibah, modal dan kesalahan penganggaran. “ Kesalahan penganggaran misalnya seharusnya digunakan untuk jembatan tapi dialihkan ke jalan. Inikan artinya di perencanaan pengannggaran kurang bagus. Sementara itu untuk pendapatan juga  masih kami olah datanya,” ujarnya.

Untuk pendapatan (penerimaan) menurutnya Kaltara punya potensi sumber penerimaan jika dikelola maksimal. Pihaknya saat ini masih melakukan olah data terkait sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah. “Bagaimana dari sektor migas dan batu bara serta perikanannya. Nah apakah penerimaan itu berdampak dan dikelola dengan baik? Kalau tidak dikelola baik maka pasti tidak ada penerimaan,” jelasnya. (zia/nri)

 

 


BACA JUGA

Rabu, 20 Maret 2019 11:15

Kelalaian Warga, Lahan Kembali Terbakar

TARAKAN - Kebakaran lahan kembali terjadi di RT 05 Kelurahan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:13

“WTP Bukanlah Tanda Kelulusan, tapi Kewajiban”

Dalam kaitan membangun Indonesia, masyarakat perlu memiliki pemahaman cukup untuk…

Rabu, 20 Maret 2019 11:12

Kampanyekan Heart of Borneo Jadi Wisata Dunia

JAKARTA - Tak hanya kekayaan sumber daya alam berupa minyak…

Rabu, 20 Maret 2019 11:11

PLTSa di Kunak, Kontribusi Rp 1 Miliar

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tarakan akhirnya memilih Kawasan Usaha Peternakan (Kunak)…

Rabu, 20 Maret 2019 11:11

Permen-KP 56, Bukan Pelarangan

TARAKAN- Terkait dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor…

Rabu, 20 Maret 2019 10:34

Dewi Yul Dituntut 18 Tahun Penjara

TARAKAN – Wanita cantik pengiriman sabu 1 kg yaitu Dewi…

Rabu, 20 Maret 2019 10:31

Putusan Inkrah, JPU Siap Lakukan Eksekusi

TARAKAN – Kasus perkara korupsi bahan mengajar dalam pelaksanaan Program…

Selasa, 19 Maret 2019 11:40

Gas PGN Normal, Kok Listrik PLN Ngga Nyala-Nyala...

TARAKAN - PT Medco EP menjamin pekerja yang menjadi korban…

Selasa, 19 Maret 2019 11:38

Tak Ada Jaminan PLN Sampai Kapan Padam

SEHUBUNGAN dengan adanya insiden ledakan di Stasiun Pengumpul Gas Utama…

Selasa, 19 Maret 2019 11:35

Terdengar Letupan Usai Genset Mati

TARAKAN - Diduga adanya arus pendek listrik, satu rumah di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*