MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 18 Juli 2018 11:37
Pemkot Tarakan Belum Taati Instruksi Gubernur
Kepala Dinsos Kaltara, Sugiono. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan agar segera membetuk tim pemulangan Wanita Tuna Susila (WTS). Sebab, dari lima kabupaten kota di Kaltara, hanya Pemkot Tarakan yang belum bertindak.

Padahal, program Kementerian Sosial (Kemensos) 2019 bebas lokalisasi menjadi tanggung jawab daerah untuk menyukseskannya. Bahkan, upaya itu telah mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kaltara. Salah satunya dengan terbitnya Instruksi Gubernur nomor 1/2018 tentang Pembentukan Tim Pemulangan WTS.

Kepala Dinsos Kaltara, Sugiono menyebutkan, kabupaten seperti Tana Tidung, Malinau dan Bulungan sudah melaksanakan instruksi tersebut. Dan dalam dekat ini Nunukan juga melakukan. Sedangkan, Tarakan pembentukan tim saja belum dilakukan.

“Sampai sekarang Tarakan buat SK saja belum. Padahal mulai dari kementerian hingga pemprov sudah memerintahkan. Jika ini tidak dilakukan tentunyan harus tanggung jawab sendiri. Bayangkan instruksi menteri dan Gubernur tidak ditaati,” Sugiono kepada Radar Kaltara.

Dijelaskan, dengan ada pembentukan tim, Pemkot Tarakan tidak bekerja sendirian. Bersama tim yang terdiri dari kepolisian, TNI, tokoh masyarakat, agama untuk duduk bersama agar pencanangan program dari pusat itu dilakukan. Sebab, sejumlah daerah sudah melaksanakan.

Keberadaan lokalisasi ini dinilai dapat memicu tindak kejahatan. Belum lagi aktivitas WTS tidak dibenarkan. Sebab melanggar Undang-Undang (UU) perdagangan orang. “Semua pihak duduk bersama dengan pengelola. Karena kegiatannya melanggar aturan yang ada,” bebernya.

Ia menegaskan, jika hingga akhir tahun Pemkot Tarakan tidak juga memulangkan WTS, tentunya Pemkot Tarakan harus bertanggung jawab.  Dikarenakan, pembiayaan WTS hingga sampai ke masing-masing pemerintahan daerah yang mana tidak lagi ditanggung Kemensos. Sebab, Kemensos telah memberikan waktu untuk melaksanakan pemulangan WTS di setiap daerah.

“Dari Kemensos biaya pemulangan dan lain-lain ditanggung. Namun, pemulangan hingga batas yang telah ditentukan yakni akhir tahun. Jika dilakukan pada 2019 mendatang, maka Pemkot Tarakan harus menanggung semua biaya,” tegasnya.

Dijelaskan, pembiayaan pemulangan hingga kampung halaman dan bantuan untuk modal usaha diberikan kepada WTS. Dari dinsos setempat mengusulkan jumlah WTS, kemudian yang disetujui data serta nomor rekening WTS dikirim. Sehingga, bantuan yang diberikan langsung diterima WTS tersebut.

“Jadi ketika dipulangkan ke kabupaten asal, Dinsos setempat akan bergabung dengan petugas dinsos yang memulangkan. Setelah itu didata kemudian bersama-sama mengantarkan hingga ke rumah WTS. Dengan begitu WTS ini diharapkan tidak lagi kembali ke pekerjaan sebelumnya,” jelasnya.

Terpisah, Wali Kota Tarakan, Sofian Raga mengatakan pihaknya masih akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk membahas masalah ini.

“Karena itu harus dibicarakan dalam membuat keputusannya seperti apa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Tarakan, Eko P. Susanto mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi, namun semua tergantung dari arah kebijakan dari Wali Kota Tarakan sebagai pengambil kebijakan.

“Apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan akan kami ikuti. Jadi masih menunggu,” ungkapnya.

Berbicara lokalisasi, sebenarnya yang menjadi kewenangan sosial hanya terkait dengan prostitusinya, terbatas bahkan hanya untuk pelayanan rehabilitasi untuk prostitusinya. Untuk tempat, ataupun perizinannya, maupun penertibannya tentunya berhubungan dengan peraturan daerah.

Untuk kebijakan Gubernur, dari dinas sosial tentu menindaklanjuti tetapi pihaknya tentu harus mengetahui batasan kewenangan yang dimiliki. Di mana hanya sebatas fungsi pelayanan rehabilitasi bagi prostitusinya. Karena dalam kompleks itu berkaitan dengan berbagai pihak, yakni prostitusi, mucikari, aktivitas prostitusi, keberadaan kompleks, dan pemberi izin.

“Jika harus ditertibkan, kami sebenarnya hanya menyelesaikan pelayanan untuk prostitusinya. Mereka itu mau diapakan nanti, itulah yang kami urus,” jelasnya.

Dengan melakukan koordinasi dengan kementerian, karena salah satu rekomendasinya yakni memulangkan prostitusi. Saat ini, Tarakan juga telah memiliki perda yang mengatur hal ini yakni sesuai Perda Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila.

“Ini sebagai langkah-langkah agar Indonesia bebas prostitusi di tahun 2019. Meski eksekusinya di tahun 2019, tetapi sudah seharusnya persiapannya sudah dilakukan,” uajrnya.

Lebih lanjut dia mnejelaskan, untuk persiapan, pihaknya juga sudah melakukan pendataan sehingga jika ada langkah-langkah yang harus diambil maka akan mendukung kebijakan yang ada. Tetapi yang ditakutkan jika sudah dilakukan penindakan akan kembali lagi. Atau bahkan di tempat asalnya ternyata tetap melakukan hal yang sama.

“Kami sudah data, by name by address-nya. Kami sudah melaksanakan pengkajian tentang keinginan mereka,” ungkapnya.

Pihaknya akan melakukan pembinaan yang sesuai dengan kompetensi keahlian para pekerja di lokasi maupun lokalisasi tersebut. Usai dibekali kompetensi, jika menemukan pekerja yang berasal dari luar kota dan ingin dipulangkan, maka dapat dikoordinasikan.

“Biaya pemulangan selama ini sudah kami koordinasikan. Pemerintah pusat melalui kementerian sosial menyiapkan alokasi anggaran, sekadar untuk mendukung kegiatan ini. Begitu juga dengan pemerintah provinsi, siap. Tinggal tanggung jawab kami,” ujarnya.

Ia mengharapkan agar penyelesaian masalah ini dapat ditangani secara total. Menurutnya pengaturan referensi kebijakan menjadi hal penting, sebab saat ini tidak ada ketentuan atau peraturan yang memberikan dukungan untuk pembersihan lokasi maupun lokalisasi.  (akz/*/naa/eza/nri)

Pemkot Tarakan Belum Taati Instruksi Gubernur

loading...

BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 20:29

Polda Bidik Kasus Pidana Khusus

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)…

Jumat, 17 Agustus 2018 20:24

Bangunan SPN Masih Butuh Miliaran Rupiah

TANJUNG SELOR – Setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menghibahkan lahan berikut gedung…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:31

Biaya BBNKB 15 Persen Dinilai Memberatkan

TANJUNG SELOR - Penerapan beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 15 persen dirasa perlu…

Kamis, 16 Agustus 2018 21:30

BPSK Terima Laporan Dugaan Beredarnya Beras Plastik

TANJUNG SELOR – Laporan adanya dugaan beras plastik yang beredar di pasar tradisional di Ibu Kota…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:24

Setiap Rumah Wajib Kibarkan Bendera

TANJUNG SELOR - Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun yang akan jatuh…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:20

Tak Terima Mutasi Sistem Transaksional

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Ishak…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:18

Berkas Dikembalikan, Dianggap Tidak Lengkap

TANJUNG SELOR – Perkara  kecelakaan laut Speedboat (SB) Harapan Baru beberapa bulan lalu, …

Kamis, 16 Agustus 2018 12:16

Bupati: Disanksi Sesuai Bentuk Pelanggaran

TANJUNG SELOR -   Bupati Bulungan H. Sudjati berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada…

Rabu, 15 Agustus 2018 22:30

Optimistis Bebas Lokalisasi Tahun Ini

TANJUNG SELOR – Program penutupan lokalisasi di Kaltara khususnya Tarakan-Nunukan memang sempat…

Rabu, 15 Agustus 2018 20:39

Usulan CPNS Diminta Terperinci

TANJUNG SELOR – Penetapan waktu pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .