MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

ADV

Senin, 16 Juli 2018 21:13
BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Gandeng Kejaksaan

Untuk Mendukung Komitmen UHC Gubernur Kaltara

MITRA STRATEGIS: BPJS Kesehatan Tarakan gandeng pihak kejaksaan sebagai upaya mendukung program strategis nasional JKN-KIS.

PROKAL.CO, class="Body">TARAKAN - Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang telah menandatangani komitmen untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC). Dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk memastikan 100 persen penduduknya atau minimal 95 persen dari total penduduknya menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada 1 Desember 2018.

Dengan adanya komitmen UHC dari Gubernur Kalimantan Utara ini kemudian menjadi dasar bagi Pemprov Kaltara dalam menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk mempercepat UHC di Kaltara yang hingga saat ini sudah sekitar 87,17 persen penduduknya menjadi peserta JKN-KIS. Karena itu,  masih sekitar 7,83 persen lagi untuk menuju predikat UHC.

Sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen UHC Gubernur Kaltara, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan berupaya untuk mengoptimalkan pendaftaran kepesertaan dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) sektor swasta dengan menggandeng kejaksaan. Kerja sama ini sebagai upaya penegakan kepatuhan bagi badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program JKN-KIS.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, dr. Wahyudi Putra Pujianto mengungkapkan bahwa di dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional disebutkan bahwa kejaksaan berkewajiban melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap badan usaha, BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalisasi pelaksanaan program JKN.

Ini sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden No.8 ini, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama strategis melalui kesepakatan bersama/MoU antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Kaltimtengseltara dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di tingkat provinsi. Demikian halnya di tingkat kabupaten/kota dengan Kejaksaan Negeri Tarakan, Nunukan, Bulungan dan Malinau tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Melaui kesepakatan bersama ini, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan bersama-sama dengan Kejaksaan di wilayah Kalimantan Utara berupaya untuk mengoptimalkan berbagai upaya yang diperlukan untuk memastikan semua badan usaha, BUMN dan BUMD mendaftarkan 100 persen karyawannya melalui mekanisme yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Kejari Tarakan, Rachmat Vidianto, SH, MH, menambahkan program JKN-KIS bersifat wajib seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang apabila dilanggar, khususnya bagi pemberi kerja/badan usaha, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Pemberian Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

“Diharapkan setiap badan usaha paham betul akan kewajibannya dan ikut mendukung pelaksanaan program pemerintah (JKN-KIS) ini. Upaya-upaya sosialisasi dan edukasi tetap akan dikedepankan agar pemahaman dapat paripurna sehingga dapat terbentuk komitmen dari badan usaha tersebut untuk patuh dan terus mendukung program strategis nasional tersebut,” ujar Rachmat. Dikatakannya, jika masih belum melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya-upaya lanjutan dalam konteks kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan ini dapat dijalankan.

Dengan adanya kemitraan strategis antara BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dengan Kejaksaan di wilayah Kalimantan Utara ini diharapkan mampu mendorong percepatan UHC di Provinsi Kalimantan Utara. Ini sekaligus mendukung komitmen yang telah ditanda tangani oleh Gubernur Kalimantan Utara bahwa pada 1 Desember 2018 minimal 95 persen penduduk Kaltara sudah menjadi peserta JKN-KIS. Termasuk seluruh badan usaha di wilayah Kalimantan Utara. (adv/har)


BACA JUGA

Kamis, 17 September 2015 15:41

Upaya Ciptakan Ketahanan Pangan

<p><strong>MALINAU</strong> - Rembug tani guna mewujudkan program swasembada beras…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .