MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 16 Juli 2018 16:16
Pura-Pura Miskin Tidak Diterima
RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, Jalur keluarga miskin (gakin) dengan kuota minimal 50 persen, dengan maskimal tidak terbatas dimanfaatkan banyak pendaftar peserta didik baru di jenjang sekolah sekolah menengah atas (SMA) sederajat.

----

UNIKNYA saat dilakukan verifikasi, beberapa anak didik yang mendaftar menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM), malah tidak tergolong miskin. Seperti temuan di SMA Negeri 2 Tarakan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala SMAN 2 Tarakan Zahara Mardewati mengungkapkan terdapat sembilan peserta didik yang tidak lolos saat dilakukan verifikasi. Ia mengatakan, pada saat pendaftaran sementara berlangsung, sekiranya 28 Juni lalu, pihak sekolah langsung melakukan verifikasi bagi peserta didik yang mendaftar menggunakan SKTM.

Mulai dari lingkungan rukun tetangga (RT) tempat tinggal peserta didik, lalu menuju kediaman atau rumah yang bersangkutan. Ternyata hasil verifikasi, kesembilan peserta didik tersebut sebenarnya mampu dan tidak tergolong keluarga miskin. “Jadi pada saat tanggal 28 Juni, kami langsung pergi di domisilinya, kami langsung jalan. Mereka itu mampu, tapi mungkin coba-coba supaya diterima karena nilainya rendah,” bebernya.

Kemungkinan anak didik tersebut memiliki nilai rendah, yakni rerata 20 ke bawah sehingga menggunakan jalur gakin ini. Apalagi kuota untuk gakin minimal 50 persen, dengan maksimal yang tidak dibatasi. Maka kebanyakan masyarakat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan SKTM dan mendaftar melalui jalur gakin.

“Karena jalur gakin kan tidak dibatasi, minimal 50 persen, untuk maksimalnya tidak dibatasi. Jadi mereka menggunakan kesempatan ini,” jelasnya.

Awalnya kesembilan peserta didik tersebut tidak mengetahui bila tidak lolos verifikasi, tidak dapat mendaftar lagi di sekolah negeri. Namun setelah diarahkan pihak sekolah, akhirnya kesembilan anak didik tersebut mencabut berkas, dan kemungkinan mendaftar di sekolah swasta.

“Tidak dapat diterima kembali ke sekolah mana saja dan harus mendaftar di sekolah swasta. Awalnya mereka tidak tahu kalau sudah tidak bisa diterima. Jadi setelah kami memberitahu, mereka langsung cabut berkasnya,” terangnya.

Kuota gakin yang dibutuhkan yakni 180 orang. Pada kenyataannya hanya 108 peserta didik yang diterima. Adapun peserta didik melalui jalur gakin kebanyakan menggunakan kartu Indonesia pintar (KIP) dan program keluarga harapan (PKH).

Sementara untuk rombongan belajar (rombel) maksimal terisi 36 peserta didik. Meski beberapa kursi yang masih kosong, tidak ada lagi penerimaan siswa baru untuk memenuhi kuota tersebut. “Jadi ada enam orang yang tidak daftar ulang, karena diterima di sekolah lain, kebanyakan di Jawa. Tapi kami harus patuhi jadwal PPDB, dan Kepala Dinas bilang tidak bisa diisi lagi, tidak bisa buka pendaftaran lagi,” tutupnya.

 

 

 

Polemik penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMA/SMK sederajat terus berpolemik. Kepala Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Ahmad mengatakan, penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak serta merta menjadi tanggung jawab pihaknya. Apalagi SKTM itu tidak diterbitkan pihaknya.

Sementara keluarga miskin (gakin) tentu sudah terdaftar dan masuk di dalam data base pusat. Yang memiliki kartu Indonesia pintar (KIP), program keluarga harapan (PKH), kartu keluarga sejahtera (KKS).

“Perlu diketahui kalau ada yang menyalahgunakan SKTM, ya yang disalahkan adalah orangnya. Kemudian, siapa yang mengeluarkan, karena bukan dari Dinas Pendidikan,” tutur Ahmad.

Ia mengatakan, gakin yang terdaftar di basis data pusat dan memiliki KIP maupun PKH, maka dapat diloloskan. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) 14/2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), keluarga miskin yang tidak teregister di dalam basis data maka dapat menggunakan SKTM. Dengan catatan dilakukan verifikasi.

“Kalau kami mau jahat, pakai KIP dan PKH saja yang lolos. Tidak ada pakai SKTM, tapi kan di Permendikbud tidak begitu. Boleh pakai SKTM tapi dengan catatan dilakukan verifikasi, langsung datang ke rumahnya,” jelasnya.

Apabila masyarakat mengetahui atau mendengar informasi mengenai penyalahgunaan SKTM tersebut, maka segera dilaporkan ke Disdikbud setempat.

Maka masyarakat yang melapor dapat membantu menunjukkan keberadaan oknum yang menyalahgunakan SKTM tersebut. Oknum masyarakat yang menyalahgunakan pun dapat ditindaklanjuti atas dasar penipuan. “Jadi jangan sekolah yang dipermasalahkan. Kalau ada yang mampu tapi mengaku miskin, laporkan! Nanti sama-sama ke lapangan, Ombudsman juga bantu kita, nanti dilaporkan ke polisi karena orang itu melakukan penipuan,” imbaunya.

Adapun sanksi bagi oknum masyarakat yang menyalahgunakan SKTM, yakni tidak dapat mendaftar di sekolah negeri manapun, melainkan harus ke sekolah swasta.

“Maka dia tidak bisa daftar lagi di jalur prestasi, zonasi, mutasi maupun reguler. Awalnya kan itu untuk yang miskin, kenapa masuk di situ? Kalau mau daftar lagi tidak bisa, karena kami hanya daftar satu kali saja,” jelasnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan Permendikbud menyatakan kuota gakin minimal 20 persen. Namun setelah melihat kondisi yang ada di wilayah Kalimantan Utara, kemungkinan 20 persen tidak mampu menampung gakin yang ada di wilayah masing-masing.

Agar gakin dapat tertampung, maka Disdikbud Kaltara menggunakan minimal 50 persen untuk gakin.

“Kami melihat lebih dari 20 persen, masih ada sekitar 30 persen sesuai data anak yang ikut ujian SMP. Kalau hanya 20 persen, nanti tidak semua tertampung. Sementara kami wajib menerima anak miskin. Maka kami pakai minimal 50 persen,”

Meski demikian, setelah terdaftar melalui PPDB online di tingkat SMA hanya tercatat 28,8 persen anak dari gakin. Sementara di tingkat SMK, hanya tercatat 38,8 persen anak dari gakin.

“Kalau gakin 50 persen, apakah semuanya miskin? Ternyata tidak, SMA masih ada 71,2 persen anak mampu. SMK masih ada 61,2 persen yang mampu,” lanjutnya.

Kemudian melalui PPDB offline, dari 10.730 siswa lulusan SMP, Dinas Pendidikan menerima sekitar 8.200 peserta didik atau 77,16 persen. Dalam artian tersisa 22,84 persen yang tidak diterima di sekolah negeri dan dapat melanjutkan di sekolah swasta.

“Masih ada 2 ribu anak bisa tersebar di 33 sekolah di Kaltara. Kalau kami mau terima semua, nanti yang di swasta berteriak. Intinya kalau tidak diterima karena nilainya rendah, atau tidak mau masuk swasta. Akhirnya merembet ke SKTM, maka itu bisa dilaporkan kalau menyalahgunakan,” tegasnya.

Ia mengaku berdasarkan pengamatan di lapangan, peserta didik yang berasal dari gakin lebih memilih masuk ke sekolah kejuruan atau SMK. Dengan alasan begitu lulus, memiliki keterampilan dan dapat dipergunakan untuk mencari pekerjaan.

Sementara peserta didik yang lebih memilih masuk di tingkat SMA, karena pada dasarnya memiliki pengetahuan yang lebih. Sehingga masih ada harapan bagi anak tersebut untuk mendapatkan beasiswa dan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

“Kalau kebetulan nilainya rendah dan masuk zonasi. Tapi rata-rata yang kami lihat rata-rata, gakin masuk ke SMA itu memang pintar-pintar, masih berharap dapat beasiswa, masih mau kuliah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Sigit Muryono menegaskan, PPDB sudah ditutup dan per 9 Juli peserta didik sudah masuk dalam masa perkenalan lingkungan sekolah.

“Pokoknya ikuti aturan, semuanya sudah selesai. Tanggal 6 Juli sudah daftar ulang. Jangan mengada-ada lagi, yakinlah kalau kami sudah ikuti sesuai aturan,” tegasnya.

Tidak ada perbedaan antara sekolah swasta maupun negeri, apalagi sekolah unggulan. Dalam hal ini anak berprestasi dapat tersebar dan menjadi kesempatan bagi sekolah swasta untuk berkembang.

“Sekolah swasta juga turut andil di dalam pembangunan pendidikan di Kaltara, negara dan bangsa,” katanya.

Ia pun menegaskan, bagi peserta didik yang mampu maka dapat melanjutkan di sekolah swasta. Evaluasi terus dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Kaltara menjadi yang terdepan.

“Kapan lagi kita mengutamakan masyarakat miskin. Orang mampu tidak diterima di sekolah negeri jangan protes, Anda lebih mampu, besyukur, jangan mendadak miskin gara-gara anaknya sekolah swasta,” tutupnya.

SKTM TIDAK DITERBITKAN LAGI

Penggunaan SKTM yang diberikan kepada masyarakat yang mengaku miskin hanya untuk yang tidak teregister. Tetapi saat ini, SKTM tidak lagi dikeluarkan oleh kelurahan.

Lurah Pantai Amal Triongko mengatakan, pihaknya tidak menerbitkan SKTM karena sudah bukan menjadi kewenangan kelurahan lagi tetapi tim antar instansi yang berhak untuk menentukan.

“Kami tidak ada mengeluarkan SKTM, meski banyak yang meminta. Karena saya tidak ingin bantuan itu malah menjadi masalah kembali,” katanya.

Pihaknya sendiri tidak, menerbitkan SKTM dikarenakan saat ini telah ada beberapa kartu yang dapat membuktikan sebagai masyarakat miskin. Beberapa kartu itu telah diterbitkan langsung dari pusat dengan melalui berbagai proses. “Semua itu dilakukan tim, dan bukan dari kami. Karena itu, biar pun banyak yang meminta SKTM, saya tidak mau terbitkan. Karena sudah cukup dengan kartu yang diterbitkan oleh pusat,” jelasnya.

Hal senada dikatakan oleh Lurah Lingkas Ujung Endi, juga tidak menerbitkan SKTM karena sudah ada masyarakat miskin yang terkaver dengan beberapa kartu yang langsung diterbitkan oleh pusat dari hasil verifikasi tim. “Semua yang ada meminta SKTM, tidak kami berikan. Karena semua sudah ada yang teregister,” ungkapnya.

Dikatakannya, banyak masyarakat yang juga menginginkan untuk dibuatkan SKTM. Tetapi pihaknya hanya menampung dan berusaha untuk memasukkan dalam data register.

“Sifatnya hanya ditampung, tetapi tidak langsung jadi. Karena sifatnya hanya menampung saja,” tambahnya.

Sementara itu, Lurah Pamusian Nani Fitriati mengatakan SKTM sudah tidak ada sejak 2009, karena sudah tidak boleh diterbitkan kecuali untuk yang sudah tervalidasi, yang telah ada surat keputusan yang sudah memegang kartu jaminan sosial.

Nany melanjutkan, kemungkinan adanya persyaratan tambahan dari instansi terkait. Sehingga peserta didik yang tidak terdaftar sebagai gakin atau di luar basis data, dapat meminta surat keterangan tidak mampu dari ketua RT setempat.

“Kalau tidak salah yang PPDB ini ada persyaratan tambahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi,” lanjutnya.

Meski memiliki surat keterangan tidak mampu dari ketua RT, kelurahan pun tak serta merta langsung mengeluarkan surat rekomendasi. Namun dari kelurahan mengeluarkan surat dengan format yang menjelaskan kebenaran akan keberadaan mau pun  status ekonomi yang bersangkutan. Surat pernyataan itu pun ditandatangani di atas materai dan wajib dipertanggungjawabkan.

“Apakah benar dia tinggal di daerah kami, status pekerjaan orang tuanya, pendapatannya berapa nanti lampirkan slip gaji, kalau petani buat surat pernyataan benar gajinya dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Sedangkan untuk memverifikasi kebenaran di lapangan, biasanya sekolah mempunyai tim tersendiri. Sementara dari kelurahan memfasilitasi dengan memberikan surat keterangan.

Kan ada 14 indikator yang dinyatakan masuk gakin. Makanya gakin tidak bisa dilihat dari satu sisi. Kalau home visit itu dari sekolah, kami tidak ikut. Mungkin dari sekolah punya kriteria atau yang lebih diprioritaskan, dari sekolah yang tentukan,” katanya.

Ia mengatakan, hanya sembilan orang yang meminta SKTM di Kelurahan Pamusian. Itu pun keluarga yang sudah terdaftar di dalam basis data. Apalagi 2017 lalu, kuota untuk keluarga miskin berkurang. “Kalau SKTM itu kan kuota dari pusat. 2017 kemarin kuota menurun 20 persen,” tutupnya. (*/one/*/naa/lim)

Pura-Pura Miskin Tidak Diterima

 


BACA JUGA

Selasa, 16 Oktober 2018 17:07

Proyek SPBE ‘Mati Suri’

TARAKAN – Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kota Tarakan sempat bergulir…

Selasa, 16 Oktober 2018 17:02

Pemulangan Gelombang Kedua Berakhir

PALU - Wajahlebih ceria 32 warga Kaltara yang menjadi korban tsunami dan gempa di Sigi, Palu dan Donggala,…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:50

Anak Juga Punya Hak Berpendapat

TARAKAN- Anak merupakan aset penerus bangsa yang sewajarnya memperoleh hak-haknya di dalam keluarga…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:36

Balado Kulit Pangsit

Pedas dan kriuk, humm gimana rasanya? Kulit pangsit yang digoreng dan dimasak dengan cabai yang diulek…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:35

Kacang Sembunyi Karamel

Suka dengan kue kacang sembunyi? Nah, kreasikan kacang sembunyi dengan bungkusan kulit pangsit. Tekstur…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:33

Lumpia Pangsit Isi Sayur

Gorengan yang disajikan dengan cabai rawit utuh, dimakan selagi masih hangat, gurih dan enaknya lumpia…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:31

Pie Pisang

Bumbu kacang selalu menjadi pilihan sebagai saus gorengan. Salah satunya saus pie pisang. Potongan pisang…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:30

Kudapan Ringan dari Kulit Pangsit

MAKANAN ringan kerap digemari saat bersantai. Salah satu bahan utama membuat camilan adalah kulit pangsit.…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:27

Jaksa Masih Pelajari Berkas

BERKAS kasus pencemaran nama baik Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie sudah diserahkan ke Kejaksaan…

Selasa, 16 Oktober 2018 16:25

Buku Rekening dan ATM Terdakwa Disita

TARAKAN - Sidang perkara Lia Lusiana alias Tata dan Dorkas dalam agenda pemeriksaan saksi sudah selesai.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .