MANAGED BY:
KAMIS
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 21 Juni 2018 22:32
Pelaku Politik Uang Kabur

Polres Tarakan Masih Mencari HS

Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TARAKAN – Hari H Pilwali Tarakan semakin dekat. Di sisa-sisa masa kampanye, Panwaslu harus ekstra kerja keras untuk bisa menjerat oknum-oknum yang melakukan dugaan pelanggaran pemilu yang berujung pelimpahan kasus ke ranah pidana. Beberapa waktu lalu, Panwaslu sudah melimpahkan kasus dugaan money politic (politik uang) yang berbentuk bagian sembako seperti beras dan minyak goreng warga. HS selaku oknum yang diduga merupakan salah satu pendukung paslon ini dianggap tidak memiliki itikad baik, karena tidak menghadiri panggilan pemeriksaan yang dilakukan Polres Tarakan. Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman mengatakan, jika oknum tersebut, saat ini masih dalam pencarian aparat kepolisian. “Kabar yang saya terima saat ini oknum tersebut belum memenuhi panggilan dan masih dalam pencarian oleh Polres Tarakan,” ungkap Sulaiman. Menurut Sulaiman, sebelum oknum yang diduga melakukan politik uang ini diserahkan ke Polres Tarakan. Mereka telah dilakukan rapat bersama antara pihak sentra Gabungan Penegak Hukum (Gakumdu) untuk memaparkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus tersbut. “Sebelumnya kan kita sudah memeriksa saksi-saksi yang yang mengetahui peristiwa itu untuk dimintai keterangan. Awalnya empat orang. Dan saat pemeriksaan intensif dilakukan didapatilah satu oknum ini sehingga langsung kami serahkan ke Polres Tarakan,” ujarnya Lebih lanjut Sulaiman menjelaskan, penerima politik uang bisa juga dikenakan saksi sesuai sanksi bagi pemberi dan penerima politik uang sudah jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). “Penerima maupun pemberi jelas terancam hukuman pidana minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun penjara. Hanya saja, untuk penerima ini sulit untuk kita deteksi. Siapa-siapa saja yang menerima,” ucapnya. Sedangkan untuk siapa paslon di balik pembagian sembako ini. Dijelaskan Sulaiman juga tidak dijelaskan siapa. “Saat dilakukan pemeriksaan oknum ini juga tidak menyebutkan siapa Paslonnya. Dan kami juga tidak bisa menjustifikasi ini dari salah satu paslon. Bisa saja dijebak atau sebaliknya. Dan itu semuanya butuh data,” bebernya. Terpisah, Tim Gakkumdu dari Polres Tarakan, AKP Choirul Jusuf mengatakan, terduga pelaku hingga saat ini belum memenuhi panggilan dari penyidik untuk menjalani pemeriksaan. “Sudah dilakukan pemanggilan dalam, terduga pelaku tidak memenuhinya, saat ini kita sedang melakukan pencarian terhadap pelaku,” tuturnya. Terkait apakah status terduga pelaku tersebut masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), hal tersebut tidak bisa dilakukan, karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan masa penyidikan hanya memiliki jangka waktu 14 hari. “Setelah melewati masa penyidikan kasus akan gugur dengan sendirinya karena kedaluarsa. Untuk mengantisipasi itu kami terus mencari hingga 29 Juni,” tutur pria yang juga menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Tarakan ini. Pria dengan tiga balok di pundaknya ini juga mengungkapkan bahwa setiap perkembangan kasus ini, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Bawaslu Tarakan. “Kemarin kita sudah melakukan pemanggilan beberapa saksi dan saksi ahli, sementara untuk terduga pelaku masih dilakukan pencarian hingga batas kadaluarsa,” pungkasnya. MASIH SELIDIKI DUGAAN PELANGGARAN PILKADA Dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang merujuk pada salah satu paslon kembali terjadi. Postingan salah seorang pengguna media sosial (medsos) di Facebook dengan nama Jokoharman. Dalam postingnya pemilik akun memperlihatkan foto-foto beberapa barang yang terdiri dari sikat gigi, pasta gigi, shampo, sabun mandi, sabun cucian piring, uang pecahan Rp 50 ribu serta foto salah satu paslon yang dibungkus dalam plastik bening. Terkait hal tersebut, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan, Sulaiman mengatakan, dia sudah mengetahui adanya postingan yang menunjukkan dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon. “Sudah tahu, tapi kami tidak serta merta langsung melakukan proses tindak lanjut, kalau bukti, saksi serta siapa yang akan dijadikan pelaku pelanggaran belum jelas,” bebernya. Untuk itu pihaknya akan melakukan penelusuran terlebih dahulu dengan mulai mencari saksi dan bukti-bukti yang berkaitan dengan postingan tersebut. “Kami akan lakukan penyelidikan dulu, bila sudah cukup dan memiliki potensi pelanggaran akan kita lakukan registrasi,” bebernya. Setelah dilakukan registrasi, akan dilakukan pembahasan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), untuk menentukan pasal yang akan dikenakan. “Kalau dilihat dari fotonya, bisa dikenakan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 187 A ayat 1 dan ayat 2, karena berkaitan dengan memberikan barang yang melebih jumlah maksimal yang ditentukan PKPU, bisa dikenakan sanksi pidana,” ungkapnya. Terkait hal ini, Sulaiman sudah memberikan informasi awal yang didapatkan ke Tim Penindakan Pelanggaran Bawaslu Tarakan untuk menelusuri siapa pemilik akun yang memposting pertama tersebut. “Berdasarkan informasi sementara yang didapatkan akun itu abal-abal,” ujarnya. (eru/jnr/nri)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopirĀ  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…

Rabu, 18 Juli 2018 11:50

Tambah Flight di Rakernas Apeksi

TARAKAN – Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Rabu, 18 Juli 2018 11:47

Karena Rindu Orang Tua, Pulang ke Tarakan Bermalam

Rasa kaget dan tidak percaya, ketika mendengar kabar bahwa Muhammad Riharja sudah berpulang menghadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .