MANAGED BY:
RABU
19 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 20 Juni 2018 22:01
Lagi, Gagal Jerat Oknum ASN ke Jalur Hukum

KM Diusulkan Sanksi Disiplin

Ketua Panwaslu Tarakan, Sulaiman.

PROKAL.CO, TARAKAN – Perhelatan Pilwali Tarakan tinggal menghitung hari, namun hingga kini Panwaslu Tarakan kembali gagal membawa kasus oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melakukan politik praktis di masa-masa kampanye para pasangan calon (paslon).

Mengingat jumlah PNS yang ada di Tarakan kurang lebih ada empat ribu dan posisinya yang strategis di tengah-tengah masyarakat. ASN merupakan kekuatan yang paling rentan dipolitisasi.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN harus netral dan tidak melakukan aksi dukung-mendukung terhadap kontestan pilkada. Namun, bak ibarat masuk telinga kanan keluar telinga kiri, jargon itu sekadar dipandang sebelah mata sebagian oknum.

Tanpa efek jera nyata yang terlihat. Hal tersebut terbukti mendekati perhelatan pesta pilkada serentak. Oknum ASN kembali terlibat dalam black campign. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan kembali harus bekerja ekstra.

Baru-baru ini, oknum ASN berinisial KM sempat dibidik Panwaslu karena diduga terlibat black campign,  yang mana proses pemeriksaannya telah selesai dilakukan. 

Dari hasil pemeriksaan KM diketahui hanya sebagai staf tenaga operasional di salah satu instansi. Hal itu lah yang membuat Panwaslu Tarakan sulit untuk menggiringnya ke jalur hukum.

Padahal sebelumnya, Panwaslu bertekad untuk bisa membawa kasus KM ini ke jalur hukum. Lantaran potensi pelanggaran disiplin yang dilakukan KM sudah dipastikan ada. Namun, hal tersebut kembali gagal dilakukan. 

Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman mengungkapkan, KM telah dilakukan pemeriksaan intesif dengan tim Panwaslu. Adapun jabatannya hanya merupakan staf operasional.

“KM Sudah kita proses. Intinya untuk ASN untuk proses–proses kami tetap melakukan. Namun memang juga tetap mengutamakan hukuman disiplin bagi ASN,” ungkap Sulaiman.

Ditegaskan Sulaiman, pihaknya telah merekomendasikan KM untuk dikenakan sanksi disiplin ASN. Sama halnya dengan tiga oknum ASN sebelumnya. 

“Sanksi disiplin ASN sudah kita proses. Untuk proses pembuktian disiplin itu mudah sekali sebenarnya. Yang susah itu pembuktian pidananya. Karena harus dibuktikan unsur-unsurnya. Dan yang dilarang dalam hukum pidana itu kan sanksi pidananya disebutkan pejabat ASN,” bebernya.

Dijelaskan Sulaiman, pihaknya mengalami kesulitan untuk membuktikan karena jabatan ASN. 

“Sementara KM, ini hanya sekedar Staf tenaga operasional. Sehingga yah masih terus dilakukan pendalaman. Cuman untuk sanksi disiplin ASN itu sudah pasti kena,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Pria berinisial KM, oknum ASN yang terlibat dalam black campaign di media sosial (Medsos) beberapa waktu lalu, membuat Bawaslu meradang. Pasalnya, baru saja selesai menindaklanjuti dan menyelesaikan kasus tiga oknum ASN yang terlibat dalam kampanye di salah satu paslon. Ternyata tidak cukup menjadi pelajaran bagi lainnya.

Ketua Bawaslu Tarakan Sulaiman mengungkapkan, saat ini pihaknya baru saja melakukan pemeriksaan terhadap dua dari tiga saksi yang dipanggil. Berkaitan dengan unggahan video kampanye di group WhatsApp.

“Saksi yang kami periksa  itu. Orang yang sempat ribut dengan KM, di group WhatsApp karena atas unggahan video kampanye untuk mengajak memilih salah satu paslon tersebut,” ungkap Sulaiman, usai temu media dalam rangka peran media massa dalam pengawasan losgistik dan kampanye Pilkada 2018 di kantor Panwaslu, Selasa (5/6).

Terpisah, Plt Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan, mengaku belum mendapatkan atau mengetahui langsung soal surat resmi  rekomendasi hukuman disiplin dari Panwaslu terkait pemeriksaan KM. Hanya saja dia sudah mengetahui proses yang sudah dilakukan terhadap KM.  

“Saya tahu aja. Untuk surat resminya saya belum tahu. Dan kemungkinan satu dua hari ini sudah di meja BKD itu suratnya,” ucap Arief.

Adapun soal hukuman disiplin, lanjut Arief, pihaknya akan melihat apakah indikasi yang dilakukan terbilang ringan, sedang atau kah berat.

“Kami lihat rekomendasi dari panwaslu. Tentunya di setiap kejadian seperti ini berbeda-beda sanksinya dan dipastikan berbeda sanksi yang sudah dijatuhkan keempat oknum ASN sebelumnya,” ucapnya. (eru/nri)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 18 Desember 2018 14:29

Fasilitas Taman Berkampung Dirusak

TARAKAN - Wajah Bumi Paguntaka menjadi lebih indah dengan hadirnya…

Selasa, 18 Desember 2018 14:28

KPU: Kardus Tak Berbeda dari Aluminium

TARAKAN - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggunakan kotak…

Selasa, 18 Desember 2018 12:29

Ahli Sebut Video dari Terdakwa Asli

TARAKAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan saksi ahli digital…

Selasa, 18 Desember 2018 12:15

Laporan Warga Asing Dominan Illegal Fishing

TARAKAN - Beberapa perusahaan yang ada di Kaltara memakai jasa…

Selasa, 18 Desember 2018 12:14

PDAM Segera Tambah Satu Unit Pompa Utama

TARAKAN - Belum maksimalnya pelayanan air bersih di Kota Tarakan,…

Selasa, 18 Desember 2018 12:08

Sampah Semesta Belum Terlaksana Semua

TARAKAN - Program Sampah Semesta yang digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot)…

Senin, 17 Desember 2018 13:03

Cantik Instan Berbahaya

Memiliki wajah yang cerah, putih, halus, tanpa flek hitam dan…

Senin, 17 Desember 2018 13:00

Temukan Dua Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Capaian imunisasi measles dan rubella (MR) di Tarakan belum cukup…

Senin, 17 Desember 2018 12:55

Mau BPJS Sehat, Naikkan Iuran!

TARAKAN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai memikirkan rencana…

Senin, 17 Desember 2018 11:42

Ekspor Kepiting Dibuka, Pengusaha Harus Patuhi Aturan

TARAKAN - Terhitung 15 Desember tahun ini hingga 5 Febuari…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .