MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 12 Juni 2018 18:47
THR Dibayar Tak Ikuti Aturan

Disnakertrans Klaim Penyaluran Tunjangan Lancar

TAK SESUAI: Pemberian THR untuk buruh, sebagian di antaranya tidak sesuai regulasi yang ada. Foto: Bank Data

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk karyawan perusahaan swasta di Bulungan dan Kalimantan Utara (Kaltara) umumnya diklaim berjalan lancar. Namun ternyata masih ada beberapa buruh yang tidak menerima tunjangan sesuai yang sudah ditentukan.

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Bulungan sudah menerima laporan adanya tiga karyawan di salah satu perusahaan perkebunan sawit di Desa Baratan, yang menerima THR dengan Rp 1 juta rupiah.

Ketua SBSI Kaltara, Yulius didampingi Ketua SBSI Bulungan, Agustinus, mengungkapkan, gaji bulanannya pun tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Bulungan sekira Rp 2,6 juta. "Gaji bulanannya cuma Rp 1,5 juta. THR yang diterima cuma Rp 1 juta," tegasnya kepada Radar Kaltara, Selasa (12/6).

Menurut Yulius, ketiga karyawan masing-masing Sahrul, Abdul Saad dan Hermansyah ini sudah tiga tahun bekerja. Sesuai ketentuan, bagi karyawan dengan masa kerja di atas satu tahun, THR dibayar dengan besaran satu kali gajian sesuai UMK. Sedangkan dengan masa kerja 1 tahun ke bawah di atas satu bulan dibayar secara proporsional. "Tapi ini tidak," tegas dia.

Laporan tersebut katanya, langsung diteruskan ke Posko Pengaduan THR di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara Jalan Katamso, Tanjung Selor.

Namun belum dapat ditindaklanjuti lebih jauh mengingat pemangku kebijakan di Posko Pengaduan sedang cuti bersama Idulfitri. "Saya sudah kami hubungin sudah cuti katanya. Tapi nanti setelah masuk kerja akan kami teruskan lagi," ujar dia.

 

Lebih lanjut dia menjelaskan, persoalan itu tetap perlu mendapat solusi. Sebab merupakan hak karyawan yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan. "Kami tunggu masuk kerja dulu. Pastinya data-datanya sudah siap," tegasnya.

Ia menambahkan, kasus serupa pernah terjadi tahun lalu. Hanya saja dari sisi waktu cukup untuk segera menyelesaikannya sehingga pihak perusahaan segera memenuhi kewajibannya. "Tahun lalu ada. Tapi begitu dikonfirmasi akhirnya dibayar juga,"pungkasnya

Untuk diketahui saat ini jumlah anggota SBSI se-Kaltara tercatat mencapai 2 ribuan. Terbanyak di Kabupaten Bulungan mencapai 1 ribuan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinaskertrans Kaltara, Asnawi menuturkan permasalahan itu telah diselesaikan secara baik-baik antara penyedia jasa (perusahaan) dengan karyawan.

Pelaporan itu pun terjadi karena kesalahpahaman terkait aturan acuan dalam pembayaran tunjangan tersebut. “Sempat ada, tapi sudah kami tindak lanjuti dan selesai semua,” ungkapnya kepada Radar Kaltara.

Asnawi yang ditelpon awak media ini mengaku sedang dalam perjalanan mudik ke Balikpapan ini mencotohkan, ketidakpahaman akan aturan pembayaran THR itu seperti adanya karyawan yang menuntut tunjangan. Padahal statusnya bukan karyawan tetap. Bahkan baru beberapa bulan bekerja di perusahaan. “Dari segi aturan kan tidak seperti itu,” imbuh Asnawi.

Walau demikian, ia memastikan akan tetap menerima laporan utamanya dari karyawan swasta sebelum dan sesudah Idul Fitri. Di lembaran informasi posko pengaduan yang telah disebarkan ke lima kabupaten/kota se-Kaltara itu telah tercatat nomor kontak dirinya. “Tetap akan kami tindak lanjuti jika masih ada laporan yang masuk,” tegasnya.

Bahkan sebagai kepala bidang yang ditunjuk langsung Gubernur Kaltara Irianto Lambrie untuk mengawal posko itu, Asnawi telah meminta tim pengawas Disnakertrans Kaltara memonitor proses pembayaran THR. “Akses kontak pengaduan nomor saya, sudah saya bagikan ke kabupaten/kota,” tutur dia.

Berdasarkan laporan tim pengawas di lapangan, pelaksanaan pembayaran THR berjalan lancar. Artinya belum ada laporan yang faktanya benar-benar bertentangan dengan ketentuan yang mengikat. “Alhamdulillah rerata laporan dari pengawas tidak ada masalah,” tutupnya. (isl/nri)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 15 Januari 2019 13:56

6.060 WP di Kaltara Belum Taat

TANJUNG SELOR – Dari total 9.413 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan…

Selasa, 15 Januari 2019 13:54

TBS Malinau Dijual ke Nunukan

MALINAU  - Petani kelapa sawit di Kabupaten Malinau belakangan ini…

Selasa, 15 Januari 2019 13:52

Terminal Tipe A Tunggu Restu Kemenhub

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:49

Terapkan Metode Cara Membaca Wartawan

Membaca sebuah buku hingga saat ini masih menjadi kebiasaan yang…

Selasa, 15 Januari 2019 13:43

Sekprov: Jangan Jadikan Kaltara Batu Lompatan

TANJUNG SELOR - Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara), sudah tiga…

Selasa, 15 Januari 2019 13:41

Hari Ini Batas Akhir Pemberkasan

TANJUNG SELOR – Sesuai ketentuan yang ditetapkan, hari ini (15/1)…

Selasa, 15 Januari 2019 13:40

Polda Bidik Prostitusi Online

TANJUNG SELOR - Aktivitas prostitusi menjadi atensi bagi Kepolisian Daerah…

Senin, 14 Januari 2019 15:19

Dua Kecamatan Krisis Listrik

NUNUKAN – Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan…

Senin, 14 Januari 2019 15:17

Kajian Pemilihan Ibu Kota Belum Dianggarkan

TANJUNG SELOR – Sejak ditetapkan sebagai Ibu Kota Kalimantan Utara…

Senin, 14 Januari 2019 15:16

Usulkan Jembatan Timbang ke Kemenhub

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebutkan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*