MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 12 Juni 2018 14:55
Ultimatum ASN, Jangan Terima Parsel
TAK TERIMA PARSEL: Para ASN Pemerintah Kota Tarakan tidak diperkenankan menerima parsel Lebaran dalam bentuk apapun. BANK DATA

PROKAL.CO, TARAKAN -  Aparatur sipil negara (ASN) dilarang keras menerima parsel hari raya dalam bentuk apapun. Hal tersebut dianggap masuk dalam gratifikasi.

Plt Wali Kota Tarakan, Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan sudah memberikan imbauan kepada setiap ASN yang ada, sebelum cuti bersama. Semua ASN juga sudah mengetahuinya, diharapkan agar tidak menerima apapun yang diberikan.

“Jadi kami sudah menyurati semua ke dinas-dinas yang ada, agar tidak menerima parsel atau apapun yang berkaitan dengan hari raya,” katanya.

Semua sudah disampaikan, sehingga diharapkan setiap ASN dapat mematuhinya. Karena siapa pun ASN yang mendapatkan parsel merupakan gratifikasi. Dan jika masyarakat melihat ada ASN yang menerima parsel, maka dapat di laporkan.

“Silahkan dilaporkan, karena itu sudah masuk dalam gratifikasi. Jika ditemukan maka pihaknya akan langsung memprosesnya dengan melihat terlebih dahulu posisi kewajarannya,” ungkapnya.

Alasan dilarangnya menerima parsel atau sejenisnya dikarenakan, untuk mengantisipasi atau mewaspadai untuk hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dan ini juga sudah menjadi imbauan dari pusat, provinsi, dan hingga sampai ke daerah.

“Memang ASN sudah harus hati-hati, jangan sampai terbawa suasana lalu menerima begitu saja,” ujarnya.

Tetapi memang yang patut untuk diwaspadai yakni parsel dari orang lain yang tidak dikenal atau ada orang berkunjung. Tetapi jika dari keluarga yang memberikan maka masih dapat ditoleransi. Karena jika keluarga tentu menjadi hal yang berbeda.

“Kalau keluarga sendiri yang memberikan pasti hanya untuk sekadar memberi. Tetapi yang patut diwaspadai jika dari orang lain atau yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau instansi-instansi,” jelasnya.

Untuk sanksinya, pihaknya masih melihat terlebih dahulu kelayakannya dan juga kewajarannya dari laporan yang diberikan. Karena nantinya akan ditindaklanjuti dari pengawasnya lalu setelah itu dipikirkan apa yang harus dilakukan. “Semuanya harus ada penyelidikan terlebih dahulu, tidak mungkin langsung memberikan sanksi,” pungkasnya.

Sebelumnya,  Koordinator Wilayah Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kaltara, Chandra Sulistio Reksoprodjo mengatakan, KPK melalui surat imbauan dengan nomor B/3754/GTF.OO.O2/01-13/2018 tertanggal 4 Juni 2018 tersebut, selain menekankan perihal penggunaan kendaraan dinas juga memuat hal-hal lainnya.

Di antaranya terkait gratifikasi. Katanya gratifikasi yang dimaksud adalah penerimaan berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kaduluarsa dalam waktu yang singkat, dan dalam jumlah yang wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan pada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahan. "Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan itu ke KPK," katanya Chandra.

Selanjutnya adalah larangan penyalahgunaan wewenang. Seperti permintaan dana, sumbangan atau hadiah sebagai THR kepada masyarakat atau korporasi baik secara lisan mau pun tertulis. Penyalahgunaan wewenang ini merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang bisa diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak hanya itu pimpinan BUMD/BUMN diminta menekankan pada jajarannya untuk tidak menerima gratifikasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatannya.  Termasuk pihak korporasi (perusahaan) juga diingatkan tidak memberikan grafikasi dalam bentuk apa pun dan dengan tujuan apa pun. "Apa bila penerimaan gratifikasi itu dalam keadaan tertentu terpaksa diterima, maka wajib dilaporkan ke KPK 30 hari kerja sejak menerima gratifikasi," pungkasnya. (*/naa/nri)


BACA JUGA

Senin, 15 Oktober 2018 13:30

Jajal Tanjakan Gang-Gang

TARAKAN - Puluhan goweser dari berbagai komunitas sepeda di Bumi Paguntaka,Sabtu (13/10) ikut ambil…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:36

Kampanye, DPRD Harus Cuti

LARANGAN penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye wajib dipatuhi para anggota dewan perwakilan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:35

APBD-P 2018 Menunggu Pembahasan

TARAKAN - Pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:33

Pengungsi Sulteng Banyak Mengaku Warga Kaltara

PALU- Setelah melakukan penyisiran terhadap warga Kaltara di beberapa titik lokasi bencana gempa dan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:30

Bantuan Parpol Kaltara Masih Tetap

PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Utara kembali menyalurkan bantuan keuangan (bankeu) kepada sejumlah parpol…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:29

Bertahan di Indekos, Ikut Menjarah demi Bertahan Hidup

Gempa seketika mengguncang Palu. Seluruh warga berhamburan menyelamatkan diri, Jumat 28 September petang.…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:50

Siswa Sayat Tangan Bukan karena Minuman

TARAKAN – Produk minuman Torpedo sudah dievaluasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:48

DLH Berharap Peran RT dan Lurah

TARAKAN - Maraknya pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab,…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:43

Kesulitan Dapatkan Pendanaan

TARAKAN – Peran pelatih di dunia olahraga, tugas pokok utamanya ialah sistem kepelatihan yang…

Minggu, 14 Oktober 2018 22:38

Terpukul Kehilangan Oscar, Penggantinya Belum Pasti

TARAKAN – Saat ini kerisauan para pelatih tinju Kaltara masih dirasakan, pasca satu atletnya yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .