MANAGED BY:
SABTU
23 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 05 Juni 2018 14:34
Pusing Dana THR
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan keluarga sepertinya sulit direalisasikan sejumlah pemerintah daerah di Kaltara. Pemicunya karena kondisi keuangan masing-masing daerah. Dari yang masih defisit hingga terlilit utang.

Seperti diungkap Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Drs. Syafril. Keinginan pemerintah pusat melalui SE yang ditandatangani sejak 30 Mei lalu dipastikan tidak dapat direalisasikan Pemkab Bulungan. Ia mengaku di tahun sebelumnya, aparatur sipil negara (ASN) di Bulungan tidak mendapatkan THR. Namun, THR ini digantikan dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Hal ini dilakukan lantaran kondisi keuangan sangat terbebani dan tidak mampu mengakomodir seluruhnya.

“Tanpa edaran, biasanya TPP saja, bukan THR. Namun, dengan adanya SE dipastikan keuangan tidak mampu,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya.

Hanya, jika sumber keuangan tersebut berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN), kemungkinan dapat direalisasikan. “Nilainya ada beberapa miliar. Uang APBD tidak ngangkat (mampu, Red). Walaupun cari celah sekalipun. Kecuali dari APBN, bisa diproses,” ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menjelaskan SE tersebut hanya menjelaskan lebih lanjut atau penajaman perintah dari dua Peraturan Pemerintah (PP), yakni PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 19 Tahun 2018.

“Surat Mendagri ini mengingatkan pemda agar jangan sampai salah pengertian dalam menerjemahkan PP tersebut. Itu (pembiayaannya, Red) dibebankan ke APBD,” kata Syarifuddin.

Dalam SE tersebut, sudah dikonkretkan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta DPRD komponen THR dan gaji ke-13 itu hanya ada tiga. Mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan keluarga.

Sementara untuk PNS, tidak hanya tiga komponen itu, melainkan ada tambahan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. “Itu sudah ditetapkan sesuai dengan PP 18 dan 19. Artinya, sudah tidak ada lagi di luar itu,” tegasnya.

Tujuan dari SE Mendagri ini hanya untuk mendefinisikan apa muatan dari PP tentang THR dan gaji ke-13 tersebut. Karena semua itu dibebankan ke APBD masing-masing, maka daerah harus lebih teliti dan berhati-hati lagi. Sebab, gaji ke-13 dan ke-14 telah masukkan dalam pedoman APBD agar dianggarkan masing-masing daerah.

Jika itu tidak dimasukkan pada APBD, maka dilakukan penyesuaian dengan mengambil dari beberapa sumber keuangan daerah yang tersedia yang tentunya sudah sesuai dengan norma umum. “Artinya, jika tidak dianggarkan di APBD, maka boleh diambil dari belanja tidak terduga (untuk membayar THR dan gaji ke-13, Red),” sebutnya.

ARIEF SAMBANGI BPKAD

Harapan lebih dari 4.000 PNS dan honorer di lingkungan Pemkot Tarakan menikmati THR plus gaji ke-13 belum menemui titik terang. Sampai saat ini, Pemkot mengaku belum memiliki anggaran untuk merealisasikan keduanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaerudin Arief Hidayat mengaku bingung mencari anggaran untuk membayar THR para pegawainya. Maka Pemkot Tarakan masih menunggu dana transferan dari pusat maupun Provinsi Kaltara. Untuk memenuhi hak pegawainya.

“Anggaran kami belum mencukupi. Dan juga kami tidak pastikan secepat yang dimintai sesuai surat Kemendagri itu bahwa pencarian THR pada minggu pertama bulan ini sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018. Sedangkan, untuk pemberian gaji ke-13 dibayarkan pada Minggu pertama Juli 2018,” ungkap Arief ditemui usai pertemuan rapat bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tarakan.

Dijelaskan Arief, bukan rahasia umum lagi jika Pemkot Tarakan masih mengalami defisit. Pada Senin (4/6) sekira pukul 10.00 Wita,  dirinya sudah bertemu dengan Kepala BPKAD.

“Saya sudah berpesan bagaimana berkaitan dengan honor, insentif, agar supaya sebelum lebaran artinya H-7 itu sudah dibayarkan,” jelasnya.

Menurut Arief, pastinya sejumlah unit kerja di lingkungan pemerintah sedang menunggu. Misalnyainsentif guru mengaji, guru honorer, insentif ketua RT, dan pensiunan pegawai negeri. “Kami upayakan secepatnya. Itu kapan, ini sedang berproses,” katanya.

Saat disinggung apakah pembayaran THR dan gaji ke-13 dan 14 ada anggaran Pemkot? Dijelaskan Arief, untuk memberikan THR plus gaji dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp 50 miliar.

“Insyaallah minggu ini diusahakan yah. Baik gaji 13 maupun  gaji 14. Itu ada sekitar Rp 50 miliar-lah,” bebernya. (akz/eru/eza/lim)


BACA JUGA

Jumat, 22 Juni 2018 21:37

Setelah ASN, Ketua RT pun Harus Disorot

TARAKAN – Keterlibatan KM yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dalam black campaign menambah…

Jumat, 22 Juni 2018 19:10

Harapkan Hasil Penelitiannya Dimanfaatkan Masyarakat

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara).Novita…

Jumat, 22 Juni 2018 13:46

Layaknya Anyaman Dipersatukan dengan Silaturahmi

Biasanya sepekan setelah Idulfitri, sebagian umat muslim khususnya berdarah suku Jawa selalu melaksanakan…

Jumat, 22 Juni 2018 13:37

SIMPATISAN YANG HADIR SESUAI PREDIKSI

TARAKAN – Tahapan kampanye akbar pasangan calon (paslon) nomor dua Khairul dan Effendhi Djuprianto…

Jumat, 22 Juni 2018 13:28

Menpan-RB Lakukan Sidak Online

TARAKAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur…

Jumat, 22 Juni 2018 13:22

Nekat..!! ASN di Tarakan Lakukan Kampanye Hitam

TARAKAN- Oknum ASN yang diduga terlibat dalam black campaign yakni KM memang tidak dijerat ke ranah…

Jumat, 22 Juni 2018 13:18

Belum Ada Pendatang, Urus Administrasi Kepindahan

TARAKAN – Puncak arus balik ke Kaltara melalui Tarakan menggunakan jalur transportasi udara memang…

Jumat, 22 Juni 2018 12:49

Empat Hari Persiapkan Logistik TPS

TARAKAN – Mendekati hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) wali kota dan wakil wali…

Kamis, 21 Juni 2018 22:32

Pelaku Politik Uang Kabur

TARAKAN – Hari H Pilwali Tarakan semakin dekat. Di sisa-sisa masa kampanye, Panwaslu harus ekstra…

Kamis, 21 Juni 2018 14:45

Tambah Cuti, TPP Siap Dipotong

TARAKAN - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur kembali…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .