MANAGED BY:
RABU
16 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 04 Juni 2018 14:18
BIKIN PUSING..!! THR dari APBD, Menambah Defisit
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, ADANYA Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 903/3387/SJ mempertegas dua Peraturan Pemerintah (PP). PP Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor  19 Tahun 2018 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ketigabelas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggap  memberatkan.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura mengaku anggaran THR sebelumnya telah disiapkan. Namun SE Mendagri agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggunakan APBD justru menimbulkan kesulitan. “Menyiapkan THR mengikuti gaji pokok, masih bisa dipenuhi. Tapi untuk selebihnya ingin dapatkan dari mana uangnya jika menggunakan APBD lagi,” kata Hj. Asmin Laura, kemarin (3/6).

Menurutnya, kondisi keuangan di daerah masih belum stabil. Semakin sulit dengan ditambah beban lain. Apalagi saat ini masih ada utang tunjangan penghasilan pegawai (TPP) yang belum dibayar. Jika THR menggunakan APBD, kemungkinan utang akan semakin bertambah.

Jika THR dibayarkan, maka keuangan Pemkab Nunukan akan kembali mengalami defisit hingga Rp 30 miliar. Belum lagi wacana THR tenaga honorer. “Tapi untuk honorer hingga saat ini belum ada aturan untuk diberikan THR, hanya untuk ASN saja yang harus segera diberikan THR,” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah (BKAD) Nunukan H. Asmar, S.E, mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 15 miliar untuk THR dan gaji ke-13. Sementara untuk TTP belum diberikan karena masih tahap pembahasan saat ini. “THR dan gaji ke-13 ini kan hanya namanya saja yang berbeda. Jadi, sudah disiapkan memang di APBD 2018 ini,” kata H. Asmar.

Menurutnya, pemberiaan THR kepada pegawai honorer belum dapat dipastikan apakah ada atau tidak ada. Sebab, semuanya tergantung kebijakan dan paling utama itu kondisi keuangan daerah. “Untuk proses pencairannya tinggal menunggu waktu saja. Sesegera mungkin. Sebab, semuanya sudah siap, khususnya anggaran sudah siap,” ujarnya.

 

BUTUH RP 50 MILIAR

Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan harus mengucurkan dana sekitar Rp 50 miliar dari APBD untuk kebutuhan pembayaran THR dan gaji ke-13. Plt Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat menganggap hal tersebut menjadi konsekuensi di tiap-tiap daerah.

“Terlepas anggaran kita bisa merealisasikan atau tidak, sejauh ini untuk merealisasikannya masih tersendat,” tuturnya.

Meski mengalami kendala dalam proses realisasinya, pihaknya tetap berusaha mengumpulkan sumber-sumber anggaran yang ada. “Kami sebenarnya berharap ketika pusat mengumumkan hal tersebut, ada pemberian bantuan anggaran dari pusat untuk realisasinya,” bebernya.

“Meski kami usulkan di anggaran perubahan terkait pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran tetap akan dilakukan secapat mungkin, kemungkinan mulai hari Senin ini sudah dilakukan pembayaran secara bertahap,” terangnya.

Tujuan dari SE Mendagri hanya untuk mendefinisikan muatan dari PP tentang THR dan gaji ke-13. Karena semua itu dibebankan ke APBD masing-masing, maka dari itu daerah harus lebih teliti. (nal/jnr/lim)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*