MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 31 Mei 2018 13:08
Nah Gimana Nih, DPP KNPI Menolak Musprov Ulang

OKP Disarankan Ajukan Surat Pernyataan

ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, JAKARTA – Musyawarah Provinsi (Musprov) II Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar di Tanjung Selor, Sabtu (26/5), menuai pro dan kontra dari sejumlah organisasi kepemudaan (OKP). Puluhan OKP yang menolak dan memilih walk out (WO) dari ruang Musprov saat itu mendesak Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI untuk menggelar Musprov ulang. Musprov tersebut dinilai penuh rekayasa dan banyak pelanggaran konstitusi di dalamnya.

Menyikapi hal itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI M Rifai Darus menegaskan, Musprov KNPI Kaltara sudah final. Jika ada yang merasa tidak puas dengan hasil Musprov atas penilaian tidak sesuai aturan, tidak perlu ada ancaman pembentukan dualisme dan lain sebagainya. “Tapi silakan layangkan surat pernyataan ke DPP. Dari OKP mana dan tahapan mana yang dinyatakan tidak sesuai. Itu harus diperjelas,” ujarnya kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya, Rabu (30/5). 

Dia meminta kepada pemuda untuk tidak emosional dalam menghadapi sebuah dinamika. Jangan ada OKP yang keluar saat sidang Musprov belum dimulai. Artinya, saat berbicara masalah tahapan, harus mengikuti tahapan dulu. “Pastinya semua jalan. Catatan DPP pada Musprov itu, ada sekelompok OKP yang melakukan walk out ketika tahapan belum dimulai,” sebutnya.

Dalam hal ini, dia meminta agar smeua pihak tidak terpancing dengan kondisi atau dinamika yang ada, sehingga kemudian menyebabkan daya intelektual menjadi hilang dan tidak terkontrol. Selain itu, dia juga menegaskan tidak perlu ada yang mengancam untuk membentuk dualisme, karena KNPI itu tidak ada dualisme.

“Kaltara ini sudah memulai segala sesuatunya dengan dinamika yang bagus. Jadi, mari bersama bergandengan tangan. Bagaimana mau membangun Kaltara jika ego dari masing-masing tidak dapat dipertemukan,” tuturnya.

Pastinya, dia mengaku sangat yakin bahwa pemuda provinsi termuda Indonesia ini bisa menjadikan daerahnya lebih baik lagi. “Kita harus siap menerima kenyataan. Jadikan itu sebagai pengalaman, agar lain kali jika mau protes ikuti dulu semua tahapan dalam forum, bukan di luar forum,” imbuhnya.

 

PANITIA: BALON TAK PENUHI PERSYARATAN

Protes yang dilakukan Aliansi Pemuda Kaltara Penegak Konstitusi terhadap DPP KNPI atas hasil Musprov Kaltara dinilai salah alamat. Sebab, pelaksanaan Musprov yang berlangsung di Tanjung Selor dinilai dipastikan sesuai dengan anggaran dasar (AD), anggaran rumah tangga (ART) dan pedoman organisasi (PO).

Itu disampaikan Ketua Steering Committee (SC) Musprov KNPI II Kaltara Tomy Labo. Ia sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan sejumlah OKP memilih walk out (WO). Ia menceritakan, WO yang dilakukan sejumlah OKP dikarenakan keinginan mereka agar status kepesertaan segera dibahas. Padahal, sedang berlangung pembahasan tata tertib. Untuk menuju pembahasan kepesertaan berlangsung pada pleno keempat.

“Mereka (OKP yang WO, Red) tidak bersabar. Saya jelaskan untuk pembahasan kepesertaan ada dua tahap lagi (pleno keempat, Red),” ujar Tomy Labo, Rabu (30/5).

Disebutkannya, peserta penuh pada Musprov sebanyak 39 OKP. Jumlah tersebut berdasarkan dokumen pertama saat dilaksanakan Musprov. Sehingga, OKP yang baru mengikuti Musprov ke-II hanya menjadi peserta peninjau. Untuk jadi peserta penuh tentunya pada Musprov ke tiga. “Tentunya sesuai aturan berdasarkan AD/ART dan PO yang merupakan hasil kongres KNPI di Papua,” singkat mantan Ketua DPD KNPI Malinau ini.

Lanjutnya, SC menerima dua calon ketua DPP KNPI Kaltara. Di mana, syarat dukungan untuk calon sebanyak tiga dari DPD KNPI kabupaten/kota dan enam OKP yang merupakan peserta Musprov pertama KNPI Kaltara. Untuk dukungan Haryadi Hamid ada tiga DPD KNPI, di antaranya DPD KNPI Tarakan, KTT dan Bulungan. Dari OKP ada sembilan dukungan.

Sedangkan Komaruddin, ada empat dukungan yakni DPD KNPI Nunukan dan Malinau memberikan dukungan tunggal. Sedangkan, KTT dan Bulungan dua dukungan (Komaruddin dan Haryadi). Serta, dari OKP ada 30 dukungan.

Kemudian SC melakukan verifikasi berkas dukungan yang diserahkan pada Jumat (25/5) sekira pukul 17.00 Wita. Hasilnya, dukungan dari DPD KNPI Tarakan dibatalkan dengan alasan masa kepengurusan telah selesai pada Mei 2017 lalu.

Sedangkan, hasil verifikasi OKP ditemukan ada enam OKP yang memberikan dukungan ke Hariyadi merupakan rekomendasi ganda dan dibatalkan. “Untuk DPD KNPI Tarakan kalaupun karateker bukan atas nama Haryadi (memberikan dukungan ke dirinya sendiri, Red). Sehingga, dari segi administrasi syarat dukungan DPD harus tiga dan OKP sembilan, tentunya Haryadi dinyatakan gugur dan tidak bisa diajukan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, seharusnya SC menyatakan Haryadi gugur pada pencalonan. Namun, itu tidak dilakukan. Sebab, ia ingin proses Musprov berjalan secara elegan. Dan langkah untuk berkomunikasi dengan Haryadi telah dilakukan. Namun, tidak diindahkan dan lebih memilih WO. “Kami ingin memfasilitasi agar tetap elegan. Tetapi tidak diindahkan, malah tetap memaksakan untuk maju,” tambahnya.

Ketika disinggung terkait desakan agar Musprov KNPI kembali digelar, pihaknya menegaskan tidak mungkin dilakukan. Sebab, hasil Musprov yang telah dilaksanakan mendapat pengakuan dari DPP melalui Sekjen dan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP dinyatakan sah. 

“Dari DPP yang menutup Musprov dinyatakan sah. Kalaupun dualisme siapa yang akan memberikan SK. Pelaksanaan Musprov sudah sesuai aturan yang ada. Tidak ada intervensi, saya menjamin itu,” urainya. (iwk/akz/eza/lim)


BACA JUGA

Jumat, 19 Juli 2019 09:44

Ramaikan Pawai Pembangunan

TARAKAN – Pawai pembangunan akan dilaksanakan dalam 31 hari lagi,…

Jumat, 19 Juli 2019 09:42

Tingkatkan Pengawasan dan Ajak Kerja Sama Mitra di Perbatasan

TARAKAN – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus berupaya…

Jumat, 19 Juli 2019 09:41

Dulu Sering Disumpahi, Sekarang Tidur Lebih Nyenyak

Said Usman Assegaf telah terbiasa dengan perannya sebelum menjadi direktur…

Jumat, 19 Juli 2019 09:06

Disdikbud Nilai Tarakan Belum Butuh SMA Baru

TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan…

Jumat, 19 Juli 2019 09:05

Nilai Ada Perusahaan Nakal yang ‘Bebas’

TARAKAN - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalan Himpunan Mahasiswa Islam…

Jumat, 19 Juli 2019 08:40

Harapkan Jalan Semenisasi Dilakukan Peningkatan

TARAKAN - Perlunya peningkatan terhadap jalan semenisasi yang ada di…

Kamis, 18 Juli 2019 10:32

Dikalungkan Bunga Oleh Polisi Cilik

TARAKAN - Kapolri Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito…

Kamis, 18 Juli 2019 10:31

Minim Akses, Penanganan Lantung Tak Dilakukan

TARAKAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengharapkan adanya penanganan terhadap…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Tampilkan Seragam Kebanggaan Ekstrakurikuler

TARAKAN – Sudah siapkah Anda dengan pawai pembangunan, yang dilaksanakan…

Kamis, 18 Juli 2019 10:30

Enam Ekor Ikan Napoleon Gagal Diselundupkan

TARAKAN - Selama Mei hingga Juli tahun ini, Balai Karantina…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*