MANAGED BY:
JUMAT
20 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 26 Mei 2018 11:26
Terganjal Utang dan Kejelasan Aset
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Penyerahan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2017 ke-2 telah dilakukan. Dari lima kabupaten/kota di Kaltara, terdapat dua kabupaten yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), dan tiga kabupaten kota yang mendapatkan wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kaltara.

Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Karyadi mengatakan secara keseluruhan dilihat dari segi kualitas meningkat, tetapi statusnya masih tetap seperti tahun sebelumnya. Ada dua kabupaten yang mendapatkan WTP, yakni Malinau dan Nunukan yang lebih bagus dengan budaya kerja yang fokus dan serius. Sedangkan tiga kabupaten/kota yakni Bulungan, Tana Tidung, dan Tarakan masih mendapatkan WDP.

“Dua kabupaten yang mendapatkan WTP saya tekankan mereka sudah bagus, karena sangat fokus sehingga mendapatkan WTP,” katanya.

Dikatakan, untuk KTT sendiri memang mendapatkan WDP dikarenakan masih baru dan asetnya juga masih tercerai berai sehingga membutuhkan dukungan yang lebih. Termasuk Tarakan yang sebagai kota tua sudah seharusnya lebih bagus, tetapi karena aset yang dimiliki cukup banyak sehingga harus lebih diperbaiki dalam hal administrasi.

Karyadi mengatakan apa yang dikerjakan sudah benar dan baik tetapi kurang efektif dan kurang dalam. “Yang pasti pengerjaannya harus fokus, jika sudah seperti itu pasti semua akan berjalan baik,” ungkapnya.

 

Sementara itu Bupati Tana Tidung H. Undunsyah mengatakan opini WDP sudah tiga tahun. Yang menjadi catatan di tahun ini yakni permasalahan aset, kemudian perlu adanya pembenahan pembinaan terutama untuk ASN tentang bendahara barang dan penerima. Kemudian berhubungan dengan persoalan dana hibah, kemudian permasalahan air bersih PDAM.

“Tetapi target kami tahun depan untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP), karena sudah mulai baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Nantinya yang akan difokuskan ada dua yang ditindaklanjuti yakni masalah pembenahan aset, begitu juga dengan penyehatan mindset dari perbendaharaan barang dan penerima sehingga lebih cermat. Hati-hati dalam pembukuan dan pengelolaan penatausahaan demikian juga uang.

“Penatausahaan ini harus jelas, dan hati-hati. Jika tidak maka hal-hal kecil bisa menjadi persoalan sehingga menjadi temuan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala mengatakan saat ini memang masih mendapatkan WDP dan sudah berjalan selama 3 tahun. Dari opini yang diberikan, ada hal-hal yang perlu dibenahi seperti masalah administrasi maupun secara fisik terutama masalah aset. Aset itu karena Kabupaten Bulungan merupakan induk sehingga status aset pembangunan dari Kalimantan Timur masih cukup banyak.

“Semua temuan dan rekomendasi yang disampaikan akan segera kami tindaklanjuti karena memang hanya diberikan waktu dua bulan saja,” pungkasnya.

Pemkot Tarakan belum beranjak dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). WDP sudah empat tahun menjadi langganan. WTP, seperti yang diharapkan akan jauh jika tidak bersungguh-sungguh mengikuti arahan dari BPK. Apalagi ditambah dengan jumlah utang Pemkot yang besar.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan hasil pemeriksa keuangan 2017 oleh BPK. Namun seperti tahun sebelumnya, Tarakan masih mendapatkan opini WDP dikarenakan permasalahan aset, temuan kesalahan yang berkaitan dengan keuangan, dan utang. “Sesungguhnya yang menitikberatkan adalah tentang perhitungan dan nilai-nilai aset,” ungkapnya.

Arief menuturkan bahwa Tarakan sudah menerima WDP yang keempat kalinya. Untuk itu, ia mengatakan akan melihat kembali teknis pemeriksaan yang dilakukan BPK dan pihaknya yang berbeda. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan Salman Aradeng mengatakan bahwa persoalan WTP  dan WDP merupakan sebuah penilaian. Namun sebagai anggota DPRD ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat.

“Kami mengharapkan pemerintah bisa jadikan ini sebagai evaluasi, sehingga WDP jadi WTP,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kota Tarakan Karyadi mengatakan bahwa perolehan WDP disebabkan oleh adanya fluktuasi pada penanganan pemerintah. “Jadi perolehan WDP itu bukan berarti pas pindah orang, berganti jadi WTP. Belum tentu. Karena sistem yang bicara,” ucapnya.

Karyadi menuturkan bahwa masih banyaknya aset yang masih mangkrak termasuk utang yang awalnya hanya Rp 14 miliar menjadi Rp 200 miliar. Itu menunjukkan perencanaan Pemkot Tarakan tidak maksimal.

Untuk itu, ia menginginkan agar Pemkot tetap bersikap fokus dan serius dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. Seperti pembentukan tim menginventarisis, menilai dan mencatat aset. “Kalau memang aset itu sudah hilang dan tidak diketahui, ya dihapus. Jangan ngaku-ngaku itu aset kita,” tegasnya.

 

MALINAU DAN NUNUKAN LEBIH BAIK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara menyampaikan penilaian atas pengelolaan keuangan lima pemerintah kabupaten/kota, kemarin (25/5). Dua di antaranyadapat mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yakni Nunukan dan Malinau.

Bupati Malinau Yansen TP mengatakan evaluasi yang dilakukan BPK tak hanya berhenti pada sejumlah temuan. Namun melakukan pembinaan. WTP bagi Pemkab Malinau tidaklah dikejar. Hanya, ia bersyukur selama 4 tahun berturut-turut pihaknya menerima opini WTP. Beberapa catatan seperti kerugian pengembalian yang sudah tidak ada, bantuan hibah yang harus berpegang pada aturan vertikal yang semakin lebih baik. “BPK telah menjalankan tugasnya dengan baik. Saya berharap pemerintah Malinau bisa memberi pelayanan dengan baik dan mengubah yang tidak baik,” harapnya.

Yansen mengaku pihaknya taat pada aturan, misalnya menjalankan fungsi perumusan produk hukum.  Maka dilakukan dengan segera.

Sementara itu, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafidz mengatakan khusus anggaran 2017 lalu, BPK memberi opini WTP. Ia mengharapkan agar pemberian opini tersebut dapat menjadi motivasi pihaknya agar dapat melakukan penataan keuangan dengan lebih baik lagi.

“Tahapan pengelolaan keuangan dengan baik itu kan sudah ada juknisnya, tentu harapan BPK kami dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan itu. Memang belum sesempurna mungkin, tapi kami mampu memberikan alasan-alasan seperti ADD yang terlambat, itu karena memang lambatnya kepala desa memberikan laporan, sehingga tidak bisa tepat waktu,” jelasnya.

Laura menjelaskan bahwa perolehan WTP selama tiga tahun berturut-turut sebagai cermin pengelolaan keuangan yang baik. (*/naa/*/shy/lim)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 21:15

Stok Air Tersisa untuk Tiga Hari

TARAKAN - Kondisi air bersih di Bumi Paguntaka kian krisis. Komposisi air di tiga embung sudah semakin…

Kamis, 19 Juli 2018 21:12

Transportasi Online Dianggap Ilegal

TARAKAN – Kemarin, aksi damai kembali dilakukan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopirĀ  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .