MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 21 Mei 2018 21:04
Pemkot Pengin Mengadu ke Kemendagri
BELUM KLIR: Salah satu aset Pemkot yang belum diserahkan ke Pemprov Kaltara. FOTO: JOHANNY SILITONGA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Rencana pengalihan sejumlah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara diprediksi akan berproses panjang di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemkot masih berupaya mempertahankan aset-asetnya.

Pemkot kekeh mempertahakan aset yang notabene sebagai lumbung pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan Pemkot telah menggelar sejumlah pertemuan, baik ke jajaran internal maupun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan.

Dua lembaga itu sepakat, agar aset-aset yang diwacanakan dialihkan tetap dapat dipertahankan dan dikelola Pemkot.  “Kami yang harus menyepakati itu karena memang ada beberapa hal yang menjadi kewenangan provinsi. Kami juga akan melihat aset mana yang akan diambil dan regulasinya seperti apa, sehingga kalau memang wajib, ya kami akan memberikan itu,” jelasnya.

Arief menuturkan bahwa pihaknya masih mencari jalan tengah dalam memecahkan masalah ini. Sebab di satu sisi pihaknya menghormati segala aturan yang mengatur hak Pemprov Kaltara. Di sisi lain, Pemkot tak ingin kehilangan sumber PAD. “Dengan keterbatasan saya sebagai Plt, tentu nanti Pak Wali Kota yang bisa mengambil kebijakan itu,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng mengatakan, bahwa pihaknya beberapa menggelar rapat pembahasan aset. Pekan ini koordinasi akhir sebelum diambil keputusan dengan berkomunikasi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ini semua berkaitan dengan aturan, jadi sekiranya memang itu harus diserahkan, ya diserahkan. Tapi langkah terakhir yang kami tempuh agar tidak salah dalam hal aturan adalah melakukan koordinasi dengan Kemendagri,” tegasnya.

Secara pribadi, Salman mengaku bahwa kewenangan aset pelabuhan memang menjadi ranah Pemprov. Hanya, kondisi Tarakan saat ini defisit, sehingga diperlukan sumber tambahan anggaran melalui aset yang dianggap menjadi pendulang PAD. Jika seluruh aset kemudian diambil alih Pemprov Kaltara, maka Pemkot harus mencari sumber pendapatan baru.

“Bukan persoalan tidak rela, tapi intinya kami berkonsultasi ke Kemendagri,” tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan Hamid Amren merincikan, misalnya khusus Pelabuhan Tengkayu I, PAD yang dihasilkan setiap tahunnya ditargetkan meningkat.

Pada 2017 lalu, Pemkot membubukan pendapatan dari aset tersebut sebanyak Rp 3,1 miliar. Sedang pada 2016 lalu hanya Rp 2,6 miliar, sehingga sumber PAD yang didapat akan terus meningkat setiap tahunnya.

“Kalau masalah sumber pendapatan yang potensial, itu bukan tanya ke saya. Itu milik dinas lain,” singkatnya.

Sejak awal pembahasan pengalihan aset antara Pemkot dan Pemprov memang alot. DPRD Tarakan secara terbuka meminta Pemprov Kaltara membangun komitmen bersama. Kendati diakui berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2003 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, beberapa aset pemerintah kabupaten/kota akan diambil alih kewenangannya oleh Pemprov.

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie awal April lalu menegaskan dalam pengalihan aset ke Pemprov Kaltara tidak ada komitmen seperti yang diinginkan Pemkot Tarakan dan DPRD Tarakan. Pengalihan aset itu berpijak pada regulasi yang tertuang dalam undang-undang (UU).

“Dalam UU perintahnya sudah seperti itu. Jadi tidak ada cerita komitmen yang diinginkan. Sebab kalau tidak mau diserahkan tentunya itu melanggar aturan,” kata Irianto, usai menghadiri pembentukan Komite Advokasi Daerah Provinsi Kaltara, di ruang Serbaguna Pemkot Tarakan Rabu 4 April lalu.

Menyoal pembagian dana bagi hasil dari pendapatan aset-aset yang dimaksud, Pemkot Tarakan dan DPRD diminta tidak perlu khawatir. Sebab nantinya akan diatur pembagian hasil yang dimaksud. “Hal seperti ini tidak perlu diperebutkan, lagian ini juga aset milik negara. Kalau nanti ada bagi hasil pajak daerah itu yah bisa diatur. Kalau daerah yang menghasilkan itu lebih banyak kami bagi 40 dan 60 persen. Jadi jangan khawatir bagi Pemkot Tarakan, sehingga tidak perlu memaksakan kita harus berkomitmen seperti itu,” ucap orang nomor satu di Kaltara ini.

Menurut Irianto, permintaan seperti mekanisme pembinaan terhadap masyarakat dan bantuan keuangan sudah tak patut disoal lagi. “Bagi hasil itu bisa dilakukan. Pengalihan pengelolaan aset itu harus dilakukan, karena itu perintah UU dan tujuan kita juga untuk memperbaiki pelayanan Pelabuhan Tengkayu I yang ada di Kota Tarakan. Coba saya tanya apakah selama dikelola Kota Tarakan ada perbaikan pelayanan di Pelabuhan Tengkayu I?” tanya lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Kaltim ini.

Pemprov Kaltara berencana melakukan perbaikan pelayanan Pelabuhan Tengkayu I SDF Tarakan. Pengalihan aset menjadi mutlak akan tidak kemudian membantu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Kaltara melakukan tugasnya. “Kita tidak mau pada saat kita melakukan perbaikan pelayanan Pelabuhan Tengkayu I menjadi temuan BPK. Nanti kalau diperiksa dan dilihat pengalihan pengelolaan aset belum dilakukan ya, itu menjadi temuan. Padahal tujuan kita untuk meningkatkan pelayanan kualitas ke masyarakat,” jelasnya.(*/shy/lim)

 

TIGA ASET MASIH ALOT

 1.          PELABUHAN TENGKAYU I/SDF TARAKAN

2016       : Rp 2 miliar

2017       : Rp 3 miliar

2018       : Rp 3,1 miliar (target)

Retribusi

•     Kendaraan masuk pelabuhan

•     Bongkar muat

•     Biaya berstandar speedboat

•     Kapal barang

•     Biaya pemakaian bangunan aset Pemkot

 

 2.          SMAN 1 TARAKAN

Status: Masih tersisa utang proyek

 

3.          SMAN 2 TARAKAN

Status: Masih tersisa utang proyek

 


BACA JUGA

Kamis, 13 Desember 2018 13:18

WASPADALAH..!! Kelompok Abu Sayyaf Berencana Lakukan Penculikan

TARAKAN – Status peningkatan kewaspadaan terhadap kapal yang akan berlayar menuju…

Kamis, 13 Desember 2018 13:14

Labkesda Berpeluang Terakreditasi

TARAKAN - Tahun ini Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Tarakan…

Kamis, 13 Desember 2018 13:13

Pemerintah Jepang Tawarkan Beasiswa

TARAKAN- Pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi kembali diberikan. Kali ini…

Kamis, 13 Desember 2018 13:11

Gas Sei Menggaris Mampu Bertahan 25 Tahun

TARAKAN - Pasokan gas di Sei Menggaris sampai saat ini…

Kamis, 13 Desember 2018 11:56

Ditsabhara dan Ditpamobvit Gelar Rakernis

TARAKAN - Menghadapi Pemilu 2019 Polda Kalimantan Utara terus meningkatkan…

Kamis, 13 Desember 2018 11:54

Masih Ada Parpol Tak Pasang APK

TARAKAN - Meski telah melakukan proses penyerahan alat peraga kampanye…

Kamis, 13 Desember 2018 11:49

Dua Terdakwa Sabu 3,9 Kg Saling Membantah dalam Persidangan

TARAKAN – Sidang lanjutan dua terdakwa perkara sabu 3,9 kg…

Rabu, 12 Desember 2018 13:06

Dana Transfer ke Kaltara 2019 Naik Rp 514 Miliar

JAKARTA - Alokasi dana transfer ke daerah pada 2019 untuk…

Rabu, 12 Desember 2018 13:04

Mengejar Materi, tapi Tak Sesuai Nurani

Titik terendah dalam kehidupan adalah sesuatu yang lumrah dialami manusia.…

Rabu, 12 Desember 2018 13:01

“Percuma Bicara, tapi Tanpa Tindakan”

TARAKAN – Belum ada langkah lebih jauh dari Pemerintah Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .