MANAGED BY:
MINGGU
17 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 18 Mei 2018 12:08
Calon Anggota Legislatif Dilarang Kampanye
BAWASLU NUNUKAN UNTUK RADAR NUNUKAN DILARANG: Alat peraga kampanye seperti baliho salah satu calon legislatif terpaksa dicabut, karena belum masuk waktu kampanye untuk menyebarkan alat peraga.

PROKAL.CO, NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan telah menyampaikan larangan kampanye melalui media massa, karena saat ini belum masuk masa kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.

Larangan tersebut ditegaskan melalui surat Bawaslu Nunukan, nomor 048/K.KU-03/PM.00.02/V/2018 yang langsung ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Nunukan, Moch. Yusran, SE, bahwa sehubungan telah ditetapkan partai politik (Parpol), peserta pemilu 2019.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 276 Undang-Undang nomor 7/2017, tentang pemilu, bahwa kampanye dilaksanakan sejak tiga hari setelah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. Serta Presiden dan Wakil Presiden 2019.

“Kampanye dilakukan melalui pertemuan terbatas hingga ke media sosial, telah diatur dalam pasal 257 UU nomor 7/2017 tentang pemilu,” kata Yusran melalui surat ke pimpinan media di Kabupaten Nunukan, Rabu (16/5).

Dikatakannya, kampanye dapat dilakukan mulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 5/2018, tentang perubahan atas peraturan KPU nomor 7/2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019.

Bahkan waktu pelaksanaan kampanye pemilu telah ditetapkan, seperti di media massa serta rapat umum. Dilakukan 21 hari dan berakhir dengan dimulainnya masa tenang. Sesuai yang diatur pada pasal 276 ayat 2 UU nomor 7/2017 tentang pemilu.

Sedangkan pelaksanaan kampanye pemilu pada angka tiga, dapat dilakukan dilakukan pada 24 Maret hingga 13 April 2018, karena telah diatur dalam PKPU nomor 7/2017 tentang pemilu. Selain itu, ia menyampaikan terkait sanksi yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan kampanye di luar dari jadwal.

“Sanksinya dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta sesuai yang diatur di pasal 492 UU nomor 7/2017 tentang pemilu,” ujarnya.

Bawaslu Nunukan sendiri telah melakukan pengawasan terhadap massa pra kampanye. Mulai 18 Februari hingga 22 September. Hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi tiap parpol peserta pemilu 2019. “Yang dilakukan pengawasan terhadap adanya iklan kampanye di lembaga penyiaran, sosialisasi peserta pemilu 2019 dan pengawasan terhadap tindakan kampanye yang dilakukan oleh parpol peserta pemilu 2019 sebelum masa kampanye,” jelasnya. (nal/ash)


BACA JUGA

Sabtu, 16 Februari 2019 10:09

Anggota PPK Terancam Disanksi

NUNUKAN – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang bertugas di Kecamatan…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:06

Apa Kabar Pengerjaan Terminal Baru Pelabuhan Tunon Taka..??

NUNUKAN – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV Nunukan menargetkan pengerjaan…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:03

Lahan Tidur Disulap Kebun Jagung

NUNUKAN – Untuk membantu menambah penghasilan para petani, perlu ada…

Sabtu, 16 Februari 2019 10:02

Waspada! Penipu Online Catut Foto ASN

NUNUKAN – Belum lama ini, beredar foto dari salah seorang…

Jumat, 15 Februari 2019 15:14

BPK Beraksi, Bupati Akui Gelisah

NUNUKAN – Badan Pemeriksa Keungan (BPK) Republi Indonesia (RI) Provinsi…

Jumat, 15 Februari 2019 15:12

Pemerintah Malaysia Kembali Deportasi 153 WNI

NUNUKAN – Sebanyak 153 warga negara Indonesia (WNI), terpaksa dipulangkan…

Jumat, 15 Februari 2019 14:57

Dewan Pusat Malaysia Pantau Sektor Perikanan di Sebatik

NUNUKAN – Dewan Pusat Malaysia berkunjung ke Pulau Sebatik, melihat…

Jumat, 15 Februari 2019 14:55

Perusahaan Tetap Akan Bayar Hutang

NUNUKAN – PT Sempurna yang berlokasi di Desa Bambangan, Kecamatan…

Kamis, 14 Februari 2019 10:18

Utang Rp 10 M, Perusahaan Berhenti Beroperasi, Petani Sawit Menuntut Pelunasan

NUNUKAN – Perusahaaan yang mengelola tanda buah sawit menjadi minyak…

Kamis, 14 Februari 2019 10:16

Penarikan Retribusi Alun-Alun Terbentur Aturan

NUNUKAN – Tuntutan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*