MANAGED BY:
RABU
14 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 16 Mei 2018 12:07
Dewan Desak Dirikan SPBU di Malinau

Atasi Harga BBM yang Kian Melunjak

WIDAYAT/RADAR TARAKAN MILIK AGEN APMS: Salah satu fasilitas SPBU milik APMS. DPRD mendorong agar BPH Migas membangun SPBU di Malinau agar bisa menerapkan satu harga secara nasional.

PROKAL.CO, MALINAU — Tidak wajarnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di Kabupaten Malinau membuat anggota parlemen Malinau khususnya anggota Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malinau menggelar rapat kerja secara tertutup yang dihadiri langsung Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Rapat tertutup itu membahas terkait persoalan BBM bersubsidi yang sejak dua hari ini sulit didapatkan oleh masyarakat. Bahkan, harga per liternya berkisar Rp 15 ribu hingga Rp 20 ribu. 

Ketua Komisi II DPRD Malinau Djalung Merang mendesak pemerintah daerah agar segera mengusulkan pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Malinau. Dengan harapan agar tidak ada lagi mengorbankan masyarakat yang bermukim di wilayah perkotaan maupun di daerah perbatasan mendapatkan harga BBM yang di luar dari ketentuan pemerintah. Menurutnya, seharusnya mereka bisa merasakan harga Rp 6 ribu per liternya. Tapi di pengecer ada yang 15 ribu hingga 20 ribu.

“Nah ini yang harus kita hindari. Jadi, dorongan kita ke pemerintah daerah itu sekiranya bisa mendirikan SPBU di Kabupaten Malinau ini,” ujar Djalung Merang kepada media ini usai memimpin rapat kerja dengan bagian Ekonomi Setkab Malinau di ruang rapat gabungan komisi DPRD Malinau Selasa (15/5) kemarin. 

DPRD, menurut Djalung Merang, juga berkeinginan masyarakat di Malinau harus mendapatkan perhatian yang sama dengan di wilayah Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan tersebut. “Di Krayan BBM bersubsidinya berjalan. Tapi di wilayah kita ini kok tidak ada. Nah informasi yang kami dapatkan dari mereka (Pemda) bahwa itu sudah terprogram dan tergantung dari anggaran APBN dan APBD di provinsi. Kalau di daerah memang belum dianggarkan untuk BBM ini,” pungkasnya.

Senada ketua Komisi II, anggota Komisi II DPRD Malinau, Nuardin mengungkapkan, kelangkaan BBM bersubsidi selama dua hari ini cukup meresahkan masyarakat. Harga BBM yang dijual di pengeceran sudah tidak lagi satu harga atau Rp 6 ribu per liternya. Karena baru saja masyarakat merasakan harga BBM itu satu harga. Tapi berikutnya satu minggu kemudian sudah mencapai Rp 15 ribu. Karena itu, dirinya meminta kepada pemerintah daerah agar segera mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mendirikan SPBU. “Karena sejauh ini yang ada di Malinau ini hanya APMS saja. Sehingga kalau SPBU ada tentu stok BBM pun tersedia,” harap mantan Dosen STIE Bulungan-Tarakan ini.

Selain mendirikan SPBU, Nuardin pun meminta konsistensi pemerintah pusat terhadap kebijakan yang menganjurkan setiap daerah harga BBM sudah satu harga. Pemerintah Pusat bicara setiap daerah khusus di perbatasan harganya satu harga. “Tapi di sini kenyataannya tidak ada. Maka dari itu, kami meminta agar pemerintah daerah segera mendesak untuk mendirikan SPBU atau meningkatkan APMS menjadi SPBU itu,” ujarnya. 

Sementara itu, terpisah Kabag Ekonomi Setkab Malinau Yulitriana mengungkapkan, bahwa pihak tetap melakukan pengawasan dan monitoring terhadap distribusi BBM jenis premium bersubsidi tersebut. Namun saat dikonfirmasi terkait tinggi harga BBM eceran yang mencapai di atas Rp 10 ribu bahwa hingga 25 ribu per gelen dinilai tidak benar. “Jadi, mereka yang kami temui di dua tempat kemarin itu adalah menjual (BBM) mahal itu adalah penyalur BBM industri seperti Rangga Mulia itu buka, tapi bukan BBM subsidi. Kalau dia masuk dalam daftar penyalur BBM subsidi (harga mahal), jelas kami tindaklanjuti,” tegas Yulitriana saat dikonfirmasi usai rapat kerja dengan anggota komisi II DPRD  Malinau, Selasa (15/5) kemarin.

Kembali Yulitriana menegaskan bahwa dalam memperlakukan pengawasan terhadap penyaluran minyak kepada masyarakat ini pihaknya lebih fokus pada pengawasan penyaluran BBM bersubsidi saja. Sedangkan untuk BBM Industri itu melalui mekanisme Pertamina. Karena Pertamina itu merupakan badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyalurkan BBM. Karena tim lebih mengawasi BBM Premium dan solar satu harga karena itu barang bersubsidi.

“Yang kita lindungi ini konsumen, masyarakat. Khususnya yang selama dua hari kemarin stok yang kami jaga ini tidak boleh ke pengecer. Tetapi langsung ke kendaraan. Tidak ada yang ke drum-drum,” ungkap Yulitriana dan menyebutkan bahwa anggotanya hingga tidak tidur menjaga dan mengawasi mulai dari kedatangannya BBM itu hingga penyalurannya. (ida/fly)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 13 November 2018 11:42

Pandangan Umum DPRD Sangat Diapresiasi

MALINAU – Sebelum menyampaikan jawaban atas pandangan umum dari fraksi-fraksi…

Selasa, 13 November 2018 11:41

Hari Pahlawan Wajib Diperingati

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan bahwa…

Selasa, 13 November 2018 11:39

Demi Menegakkan NKRI, Pahlawan Korbankan Jiwa Raga

MALINAU - Pada momentum upacara peringatan Hari Pahlawan yang dilaksanakan…

Senin, 12 November 2018 13:23

FKUB Harmoniskan Kehidupan Masyarakat

MALINAU – Usai mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)…

Senin, 12 November 2018 13:21

Pengurus FKUB Periode 2018-2023 Dikukuhkan

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si, Jumat (9/11),…

Senin, 12 November 2018 13:19

Inovatif, Malinau Juara II TTG Tingkat Nasional

MALINAU – Jumat (9/11), Mujiono, ST didampingi, Sofiana, Kepala Bidang…

Senin, 12 November 2018 08:24

Akses Sulit, Buka Jalan 1.000 Meter

MALINAU – Pembukaan jalan 1.000 meter untuk membantu memudahkan akses…

Senin, 12 November 2018 08:22

Fasilitas Masih Kurang, Petani Minta Dibuatkan Irigasi

MALINAU – Beras Daerah (Rasda) menjadi salah satu program unggulan…

Jumat, 09 November 2018 11:53

Diklat Tidak Hanya Formalitas

MALINAU – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si menegaskan dan…

Jumat, 09 November 2018 11:52

ASN Punya Tanggung Jawab Besar

MALINAU – Aparatur Sipil Negara (ASN) pnuya tanggung jawab besar…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .