MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 16 Mei 2018 12:04
Pemkab dan BPJN Akan Buat MoU

Guna Percepat Pembangunan Jalan

AGUSSALAM SANIP/RADAR TARAKAN KOORDINASI KERJA SAMA: Pemkab Malinau, BPJN XII, DPRD Kabupaten Malinau dan pihak perusahaan swasta saat melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana kerja sama penangan dan pelaksanaan pembangunan jalan, Selasa (15/5) di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau.

PROKAL.CO, MALINAU — Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Refly Ruddy Tangkere, ST, MM, MT memimpin langsung rapat koordinasi tentang pelaksanaan atau penanganan jalan di Kabupaten Malinau. Untuk mempercepat pembangunan jalan, Pemkab dan BPJN akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan melibatkan perusahaan swasta yang beroperasi di Malinau.

Kepala BPJN XII Refly Ruddy Tangkere dalam kesempatan itu mengatakan, pada pertemuan pertama kali dengan Bupati Malinau Yansen TP, pihaknya langsung berencana melakukan koordinasi terkait dengan penanganan jalan yang ada di Kabupaten Malinau. “Saya bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan dan kami memang banyak perlu menerima masukan dari bapak ibu sekalian, terutama dari Bapak Bupati terkait dengan penanganan jalan yang sudah dan sedang kami bangun,” ujarnya di Ruang Intulun, Kantor Bupati Malinau, Selasa (15/5). 

Ia berharap, dengan adanya pertemuan tersebut akan ada kesamaan persepsi terkait penanganan jalan, karena kebetulan BPJN Nasional XII yang ia pimpin memiliki wilayah kewenangan di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan perwakilan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjalankan dan melaksanakan tugas kewenangan jalan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang nomor 38 tahun 2014. “Yang paling penting di sini barangkali, kita perlu ada satu persepsi dulu tentang penanganan jalan ini,” ungkapnya. 

Disebutkannya, selain menangani jalan nasional, pihaknya juga punya tugas untuk menangani jalan strategis nasional, yaitu jalan  di kawasan perbatasan. Namun, kondisi status jalannya macam-macam. Ada yang non status, ada yang status kabupaten dan provinsi juga. 

Kemudian, pihaknya juga menemukan juga ada jalan yang sudah dibangun oleh swasta. Khususnya di Malinau ada PT. BDMS, Inhutani, PT. KPUC. Untuk itu, ia sudah menyampaikan kepada Kepala Dinas PU-PERKIM Kabupaten Malinau bahwa perlu ada koordinasi untuk melakukan sinkronisasi program dengan harus membangun dalam pola kerja sama. Karena hal itu bertujuan agar bagaimana supaya jalan yang ada di kawasan perbatasan itu fungsional.

“Ini yang saat ini kita memang perlu melakukan koordinasi yang lebih intens lagi. Target kita sebetulnya seperti apa. Kalau lihat dari target yang ada ini, akhir tahun 2019, baik yang namanya paralel perbatasan ini yang tadi macam-macam, ada non status dan segala macam ini, harus fungsional dan berfungsi pada akhir tahun 2019,” tutur Refly.

Jalan paralel perbatasan yang juga melintasi beberapa jalan yang dibangun perusahaan tersebut yaitu dari  Malinau — Langap - Long Pada - Long Pujungan dan sampai ke batas wilayah Kaltim. “Untuk mempercepat ini, kami sepakat tadi bahwa akan dilakukan MoU. MoU ini karena apa, karena non status. Kalau yang status-status jelas tadi, jalan nasional sudah pasti tanggung jawab kami. Yang jalan provinsi, tanggung jawab provinsi, sama juga kabupaten,” katanya saat diwawancarai usai rapat untuk menegaskan. 

“Nah yang non status ini, karena di situ ada kabupaten, ada jalan yang dibangun oleh swasta, ada Inhutani, BDMS dan KPUC, kemudian yang APBN. Ini akan kita sinergikan supaya 2019 ini bisa tuntas. Nanti dengan ini akan kita sepakati, kemudian akan kita angkat ke pusat untuk komitmen kita bersama menyelesaikan sampai akhir,” sambungnya.

Ia menegaskan bahwa dengan menyinergikan dengan jalan yang telah dibangun perusahaan tersebut, maka tidak butuh biaya besar dan tidak butuh waktu yang lama. “Kalau kita bangun lagi kan butuh biaya dan waktu yang panjang nanti. Cara satu-satunya kita melakukan MoU dengan dia bahwa jalan dia bisa dipakai oleh masyarakat dengan target kita fungsional kan semuanya ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU-PERKIM Kabupaten Malinau Tomy Labo, SE, M.Si saat diwawancarai terkait hasil pertemuan dengan BPJN, mengatakan bahwa pertemuan tersebut sangat penting dan ada beberapa kesepakatan. “Yang pertama kita akan melakukan MoU melalui Pemkab Malinau dengan Kementerian PUPR melalui Kepala BPJN. Itu intinya ada beberapa ruas jalan Pemkab Malinau itu kita serahkan menjadi pengelolaan jalan nasional. Salah satunya Jalan Sesua, Simpang Laban, Gong Solok, Loreh dan Langap. Ini nanti kita serahkan menjadi jalan nasional,” ujarnya kepada pewarta. 

Ditanya kenapa MoU melibatkan pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang beroperasi Kabupaten Malinau, Tomy menjelaskan bahwa saat ini ada beberapa ruas jalan yang dipinjam pakaikan kepada beberapa perusahaan tambang. “Tentunya ini kita libatkan bahwa mereka harus paham bahwa ada ruas jalan yang nanti akan kita serahkan menjadi ruas pengelolaan jalan nasional,” katanya sambil menegaskan bahwa MoU akan dilaksanakan sesegera mungkin sesuai arahan pimpinan. (ags/fly) 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 16:00

Pukuli Anak, KW Terancam Penjara Lima Tahun

<p>&nbsp;TARAKAN &ndash; Polres Tarakan menetapkan KW warga Jalan Cendana, Kelurahan Karang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .