MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA
Kamis, 10 Mei 2018 00:45
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Nunukan
Budiman Divonis Bebas, Tak Ada Bukti Kuat

Beda Nasib Dua Mantan Bupati

TANGIS BAHAGIA: Budiman Arifin dikerumuni keluarga usai divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Samarinda. Majelis hakim berpendapat Budiman tak terbukti terlibat korupsi mengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat menjabat sebagai Sekda Nunukan 2004 lalu. FOTO: RIN/SAMARINDA POS

PROKAL.CO, SAMARINDA – Usai Ketua Majelis Hakim Abdul Rahman Karim, di Pengadilan Tipikor Samarinda mengetuk palu tanda sidang ditutup, tangis mantan Bupati Bulungan periode 2005-2010, Budiman Arifin langsung pecah, siang Rabu 21 Maret lalu.

Budiman didudukkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Nunukan pada tahun 2004. Hadir mengenakan batik dipadu celana hitam, sejak awal Budiman terlihat tegang.

Selama pembacaan pertimbangan putusan oleh majelis hakim Abdul Rahman didampingi Ukar Priambodo dan hakim pengganti Burhanudin, sekitar setengah jam Budiman hanya sesekali memperbaiki posisi duduknya. Tiga kuasa hukum Budiman, Sabam Bakara cs yang duduk di sebelah kanannya juga tak kalah tegangnya.

Dalam salah satu pertimbangan majelis hakim disebutkan, Budiman selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan sekaligus pengguna anggaran saat itu tak terlibat langsung dalam pengadaan tersebut. Semua urusan terkait dokumen dan pemeriksaan keabsahannya bukan menjadi tanggung jawab Budiman, namun Panitia Pembebasan Lahan atau Tim 9.

Tim 9, lanjut dia, yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyusun dasar pengendalian dampak sosial atas pengadaan lahan. Baik, verifikasi lahan hingga kesepakatan harga ganti rugi dengan pemilik lahan.

Peran terdakwa dinilai majelis hakim hanyalah menandatangani persetujuan mengucurkan harga ganti rugi berpedoman dokumen dari tim pengadaan lahan itu. Lahan yang didakwa jaksa penuntut umum (JPU) merupakan tanah negara pun terbantahkan, justru di persidangan, lahan itu terungkap milik masyarakat yang ditandai dengan adanya tanam tumbuh dan izin kepemilikan lahan yang sah.

“Majelis hakim membebaskan terdakwa (Budiman, Red) dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider JPU,” kata Abdul Rahman.

“Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah sebagai pelanggaran pidana. Karena itu terdakwa berhak dibebaskan dari semua dakwaan dan mengembalikan hak-hak terdakwa serta memulihkan nama baiknya,” kata Abdul Rahman.

Dalam putusan itu, tak terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari para hakim. Semua bulat, menilai Budiman Arifin tak terbukti bersalah atas kasus tersebut. “Majelis berpendapat tak ada bukti kuat untuk mengabulkan tuntutan JPU dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan memulihkan hak-hak terdakwa,” urai hakim Abdul Rahman membaca.

Dalam petikan putusan itu juga disebutkan, majelis hakim membebankan semua biaya persidangan kepada negara. Usai pembacaan putusan, puluhan kerabat dan rekan Budiman yang hadir sempat mengucapkan takbir menyambut kebebasannya.

Vonis tersebut mematahkan semua tuntutan JPU yang  berpendapat jika perbuatan Budiman terbukti melanggar pidana sesuai pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP. JPU bahkan menuntut agar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7,5 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

JPU Kejari Nunukan Alfian ditemui usai persidangan mengungkapkan akan segera menyatakan kasasi untuk menanggapi vonis majelis hakim tersebut. “Segera menyatakan kasasi,” tegas Alfian.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di persidangan disebutkan saat itu Budiman berkedudukan sebagai Sekda Nunukan  periode 1999 hingga 2004. Pada tahun 2000 Pemkab Nunukan merencanakan pembangunan RTH.

Selanjutnya dianggarkan dan dimasukkan dalam dokumen anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah Nunukan. Tahun 2004 dialokasikan anggaran sebesar  Rp 11 miliar untuk pengadaan tanah, salah satunya untuk pembangunan RTH. Selanjutnya berdasarkan dokumen anggaran satuan kerja bagian Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan APBD 2004 dianggarkanlah Rp 7.006.000.000 buat pengadaan tanah untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Jalan Ujang Dewa Sedadap, RT 8, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan saat masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur. (lihat grafis)

Diduga ada keterlibatan Budiman yang berperan sebagai pengguna anggaran dalam kegiatan pembebasan lahan tersebut. Akibat kejadian tesebut, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim negara dirugikan sebesar Rp 7.006.000.000.

Sementara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 65k/Pid.sus/2004 tanggal 8 Juli 2014 atas nama terpidana Abdul Hafid Achmad majelis hakim MA RI berpendapat, bahwa adanya dokumen pendukung yang tak memenuhi syarat untuk diberikan ganti rugi, antara lain 17 hektare di antaranya hanya berupa surat keterangan dan 3 hektare tak ada suratnya. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden (Kepres) nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menguntungkan pihak lain dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2.260.000.000.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan Rusli kepada media ini mengatakan pihaknya langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) usai sidang Budiman. “Ya, langsung kami nyatakan tadi (kemarin, Red) upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung,” ungkap Rusli.

JPU harus melakukan upaya hukum guna mengkaji kembali perkara tersebut di Mahkamah Agung. “Kami sudah menyatakan menuntut, tetapi hakim berbeda pendapat, makanya kami bakal uji lagi nanti di Mahkamah Agung,” beber Rusli.

Sekadar diketahui, Budiman diseret ke Pengadilan Tipikor Samarinda dan berstatus sebagai terdakwa karena diduga terlibat korupsi pembebasan lahan untuk RTH seluas 62 hektare 2004 lalu. Diduga Budiman terlibat dengan empat pejabat lain yang duluan diproses hukum dan dijatuhi hukuman.

Kasus pengadaan lahan lebih dulu menjerat mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, mantan Kepala Kantor Pertanahan Nunukan Darmin Djemadil dan mantan Lurah Nunukan Selatan Arifuddin, serta mantan Bendahara Setkab Nunukan Simon Dili.

Sabam Bakara, Penasihat Hukum (PH) Budiman mengaku puas atas putusan majelis hakim tersebut. Memang, kata dia, meski kliennya menandatangani pencairan dana. Namun hanya itu peran yang dilakukan. “Disetujui pencairan karena dokumen dari tim pengadaan telah selesai. Jadi tak bisa disalahkan begitu saja,” ucapnya. Berbekal putusan itu, Budiman pun langsung menghirup udara bebas. (rin/raw/kp/lim)


MENYERET DUA MANTAN BUPATI

2004

Tanggal 15 Juni, Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 319 tahun 2004 dibentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembebasan Tanah atau Tim 9 yang diketuai langsung Bupati Nunukan H. Abdul Hafid Achmad (2001-2011) melakukan pembayaran pembebasan tanah seluas 62 hektare di RT 08, Jalan Ujang Dewa, Nunukan Selatan. Lahan dimaksud akan digunakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 11.102.308.680. Dan dilakukan pencairan  atas lahan lahan tersebut dibayar Rp 7 miliar pada tanggal 29 Oktober.

2008

Empat tahun berselang, muncul persoalan pembebasan lahan yang seharusnya cukup dengan memberikan tali asih. Tanah yang dibebaskan diketahui berstatus tanah negara. Tanah tersebut tak perlu diganti rugi. Pada tahun yang sama, tiga pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Nunukan. Dari mantan Bendahara Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Simon Sili, Lurah Nunukan Selatan Arifuddin dan Kepala Kantor Pertanahan Darmin Djemadil yang merupakan anggota Tim 9.

2011

H. Abdul Hafid Achmad akhirnya diperiksa penyidik Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Nunukan, setelah beberapa tahun harus menunggu berakhirnya masa jabatan sang Bupati. Sebab, saat itu penyidik harus mengantongi izin Presiden untuk dapat memeriksa pria yang masih aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan itu. Di tahun yang sama, H. Abdul Hafid Achmad akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

2012

30 April, H. Abdul Hafid Achmad dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Selain itu, mantan Bupati Nunukan itu juga diminta mengganti kerugian negara Rp 7,06 miliar subsider satu tahun enam bulan penjara. Pada tahun yang sama, majelis hakim PN Samarinda akhirnya menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dengan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

2015

Mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad dengan legawa, menyerahkan diri dan menjalani hukumannya usai divonis bersalah di PN Samarinda menyusul surat eksekusi yang dilayangkan Mahkamah Agung.

2016

Sekelompok masyarakat menuntut kasus pembebasan lahan seluas 62 hektare untuk kembali dibuka, sebab, selain nama mantan Bupati Nunukan, Budiman Arifin yang tak lain merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan juga diduga ikut terlibat dan menikmati hasil mark-up dalam kasus pembebasan tanah di Nunukan itu.

2017

Budiman dipanggil Kejari Nunukan guna pemeriksaan kasus ini hingga akhirnya dinyatakan sebagai tersangka. Budiman Arifin menjalani sejumlah sidang yang berjalan hingga akhir tahun 2017.

2018

Budiman Arifin divonis bebas Pengadilan Tipikor pada PN Samarinda. Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

SUMBER: DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

 


BACA JUGA

Senin, 02 Juli 2018 12:35

surga bahari diujung selatan


Kamis, 28 Juni 2018 22:16
Pilwali Tarakan 2018

Di Pilwali, Kawasan Ini Dicurigai Kena ‘Serangan Fajar’

TARAKAN - ‘Serangan fajar’, isu yang terus menggelinding meski hari pemilihan telah usai.…

Kamis, 28 Juni 2018 14:26

Angka Kematian Ibu Hamil dan Bayi Lahir Menurun

MALINAU – Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DKPPKB) Malinau,…

Rabu, 20 Juni 2018 15:22
Debat Kandidat Pilwali Tarakan 2018

Mantan Wakil Wali Kota Ini Melempar Pertanyaan Jenius

TARAKAN - Mulai pukul 20.00 Wita, para pasangan calon (paslon) mulai memasuki panggung utama debat di…

Jumat, 15 Juni 2018 10:15

Hari Raya, Sepi Penumpang

TARAKAN - Suasana di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan nampak lengang. Berdasarkan pantauan…

Jumat, 15 Juni 2018 06:13
Piala Dunia 2018

Ketika Tim Raja Salman Dihancurkan di Laga Pembuka Piala Dunia

MOSKOW - Timnas sepakbola Arab Saudi menjadi bulan-bulanan timnas Rusia dalam laga pembuka Piala Dunia…

Selasa, 12 Juni 2018 21:33
Speedboat Kecelakaan

Kapal Bersenggolan, 11 Penumpang Batal Mudik

TARAKAN – Kecelakaan laut (laka laut) kembali terjadi di perairan Tarakan, Selasa (12/6). Dua…

Rabu, 30 Mei 2018 17:17

Mobil Terjun Bebas ke Parit, Jadi Tontonan Warga

TARAKAN - Sekira Pukul 15.30 Wita, sebuah mobil terjun bebas masuk ke  drainase di RT  11…

Selasa, 29 Mei 2018 22:12

24 Balon Melaju ke Verifikasi Faktual

TANJUNG SELOR – Dari 33 bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) perwakilan Provinsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .