MANAGED BY:
RABU
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 28 April 2018 11:26
Boleh Transhipment, Asal Bukan Barang Terlarang
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, JAKARTA – Pengamanan kapal MV Dong Thien Phu Golden yang mengangkut 2.900 ton beras asal Vietnam dengan tujuan Labuan, Malaysia oleh KRI Untung Suropati saat bertambat di perairan Sebatik, Kamis (19/4) lalu menuai polemik panjang. Semula diketahui, kapal tersebut akan melakukan bongkat muat dengan empat kapal kayu asal Filipina.

Ada juga yang menduga kegiatan tersebut dilakukan secara tidak resmi, bahkan berkembang isu ada pejabat di daerah yang mendapat jatah dari setiap kilogram beras asal Vietnam tersebut.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Deni Surjantoro mengatakan, menyoal dugaan penyelundupan masih perlu mendudukkan aturan atas beras tersebut. Semua pihak harus melihat ketentuan yang berlaku terlebih dahulu.

Deni menjelaskan, berdasarkan data Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan manifesnya, kapal MV Dong Thien Phu Golden tersebut hanya melakukan kegiatan angkutan lanjut di perairan Sebatik, yakni dari Vietnam ke Filipina. “Jadi bukan melakukan kegiatan impor. Perlu dipahami prosedur angkutan lanjut dan prosedur impor sangatlah berbeda. Kalau prosedur angkut lanjut tidak perlu izin Bulog dan izin Kemendag,” jelasnya kepada Radar Tarakan, Jumat (27/4).

Untuk angkutan lanjut, prosedurnya diatur dalam undang-undang. Pada pelaksanaannya, kegiatan itu juga harus dapat memberikan multiplier effect bagi penduduk setempat, di antaranya seperti menyerap tenaga buruh dan adanya pembayaran biaya tambat ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Harapannya, ke depan ekspor ke Filipina dapat dilakukan secara direct (langsung). Sehingga barang ekspor Indonesia juga dapat bersaing,” katanya.
Jika dikatakan Bea Cukai Nunukan terkesan pasang badan, kata Deni, itu sudah menjadi komitmen dalam hal pelaksanaan salah satu fungsi Bea Cukai sebagai trade facilitator (fasilitator perdagangan) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disinggung mengenai apakah Sebatik termasuk salah satu yang ditetapkan sebagai pelabuhan transhipment, ia menegaskan bahwa kegiatan transshipment itu dapat dilakukan di mana saja. Yang penting petugas Bea Cukai dapat melakukan pengawasan.

Dibeberkan, Surat Persetujuan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.203/2000/11042/10407/18 tanggal 14 April 2018 perihal Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dan Surat Persetujuan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk nomor KL.202/1/10/UPP.SN-2018 tanggal 17 April 2018 perihal Bongkar/Muat di Kolam Pelabuhan dan di Luar Daerah Pelabuhan menunjuk dan memperbolehkan bongkar muat (loading point) di Pelabuhan Sungai Nyamuk (Sebatik-Checkpoint Nunukan).

Adapun komoditas yang boleh di-transhipment itu, pada prinsipnya dapat dikatakan tidak dibataskan, tapi bersyarat. Artinya, semua barang dapat di-transhipment, sepanjang itu bukan barang terlarang dan berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan.

“Misalnya yang berbahaya, seperti narkotika, psikotropika, bahan peledak, senjata api, serta limbah berbahaya dan beracun. Jadi, jika seperti beras tidak ada masalah,” tuturnya.

Sementara dugaan adanya keterlibatan pejabat di daerah yang dalam hal ini dikatakan mendapat jatah dari beras asal Vietnam itu, ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan atau menerima informasi tersebut.

“Kami sangat mengharapkan kerja sama semua pihak, apabila ada informasi secara rinci terkait hal itu, maka Bea Cukai tentunya akan segera menindaklanjuti apabila informasi yang ada itu disampaikan secara rinci,” jelasnya. (iwk/lim)

loading...
BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Selasa, 21 Agustus 2018 16:56

Berbulan-bulan di Hutan, Aliran Sungai Navigasi Utama

Hutan Kalimantan menyimpan sejuta kekayaan. Salah satunya kayu gaharu. Menjadi buruan meski harus bertaruh…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:52

Dua Parpol Ditegur Bawaslu

NUNUKAN -Dua partai politik (parpol) peserta pemilu 2019 ditegur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan.…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:52

Kades Dilema, Antara Mundur atau Tidak

NUNUKAN – Kepala Desa (Kades) yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota Dewan Perwakilan…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:43

3.000 Orang Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilih

NUNUKAN – Berdasarkan aturan yang berlaku, saat pemilihan umum (pemilu) 2019, setiap pemilih harus…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:04

Oknum ASN Cabul Diberhentikan

NUNUKAN - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan akhirnya mengambil…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:03

RTH Direncanakan di Jalan Lingkar

NUNUKAN – Jalan lingkar yang selama ini hanya menjadi jalur transportasi darat dari dan menuju…

Senin, 20 Agustus 2018 17:26

Berjam-jam Menunggu demi Tumpangan

Enam anggota Komunitas Gerakan Batas Negara (GBN) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sedang menjalankan…

Senin, 20 Agustus 2018 16:58

Daerah Tak Cicipi Untung

Aktivitas impor barang di Perbatasan Indonesia Nunukan dan Tawau Malaysia memang sudah bukan hal baru.…

Senin, 20 Agustus 2018 16:56

TAKUT KAH?? Satpol PP Tak Tindak Pengecer BBM

NUNUKAN – Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) belum dilakukan penindakan, karena hingga saat ini…

Senin, 20 Agustus 2018 16:31

Pemkab Segera Lakukan Konsultasi

NUNUKAN – Keberadaan penangkaran buaya tampaknya menjadi hal prioritas di Kelurahan Tanjung Harapan,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .