MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 26 April 2018 13:54
Dugaan Penyelundupan Beras di Nunukan
TERUNGKAP..!! Ada Beberapa Oknum Dapat "Jatah" ..??

Pemilik Beras Diberi Waktu 14 Hari

MASIH DITAHAN: Empat kapal Filipina yang ditahan Lanal Nunukan di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, kemarin (25/4) menunggu arahan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatin) untuk dilepaskan. RIKO ADITYA/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Selain informasi keuntungan beras Vietnam tujuan Filipina telah dibagi-bagi ke sejumlah oknum, beras bermerek Sunrise AAA tersebut juga diduga merupakan pesanan pengusaha asal Sebatik.

Dari sumber terpercaya media ini menceritakan dengan gamblang, beras 2.900 ton yang berasal dari Vietnam diketahui bukan milik satu orang. Bahkan, banyak oknum yang terlibat di dalamnya. Butuh modal besar mendatangkan beras tersebut.

Bisnis beras ini merupakan bisnis yang mampu meraup keuntungan besar jika berhasil lolos masuk ke Filipina. “Hitungan terendah diambil keuntungan Rp 500 rupiah per kilogram, sedangkan yang diangkut kapal tersebut mencapai 2.900 ton,” jelasnya.

Di Vietnam harganya Rp 6 ribu per kilogram (kg), tiba di Indonesia dan dilanjutkan ke Filipina harga beras dapat mencapai Rp 12 ribu per kg. “Untuk berasnya kemungkinan akan ada dibawa ke Filipina dan ada juga yang akan diedarkan di Indonesia. Jika hanya ingin diedarkan ke Filipina tidak perlu kapal tersebut singgah di Sebatik,” tambahnya.

Sebelumnya, jatah yang diperuntukkan oknum yang berperan mulai dari Rp 500 rupiah hingga Rp 1.000 rupiah per kilogram (kg) telah menjadi dikavling beberapa nama. “Tergantung peran yang mengurus. Ada di daerah, hingga ke pusat. Bahkan, ke Vietnam,” jelasnya.

Ia menjelaskan, upaya membawa beras yang dikemas dalam karung berwarna kuning dengan tulisan berwarna mereh ‘Pemindahan ke Filipina Sahaja’ bagian bawah ini telah direncanakan sejak 2015 lalu.

Balai Karantina Pertanian (BPK) Kelas II Tarakan Wilayah Kerja (Wilker) Nunukan hanya menemukan satu dari empat persyaratan yang harus dilengkapi kapal Vietnam yang mengangkut beras. Tiga persyaratan seperti phytosanitary certificate (PC), surat keterangan pangan segar asal tumbuhan (PSAT), sertifikat hasil uji (certificate of analysis) dari cemaran bahan kimia, biologi dan lain-lain tidak ada. “Ditanyakan ke kapten kapal mereka hanya menunjukkan satu dokumen,” ucap Kepala BKP Kelas II Tarakan Wilker Nunukan drh. Sapto Hudaya dua hari lalu.

Pemilik diberi waktu 14 hari untuk melengkapi dokumen kemudian baru kemudian dilakukan uji sampel.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan menegaskan jika kapal MV Dong Thien Phu Golden  bakal melakukan aktivitas bongkar lanjutan.

Bea Cukai Nunukan menilai persyaratan untuk melakukan bongkar lanjut seperti Rencana Kedatangan Sarana Pengankut (RKSP), manifes kedatangan sarana pengakut (inward manifest)dan manifies keberangkatan sarana pengangkut (outward manifest) telah dipenuhi.

“Tujuan (beras) bukan ke Indonesia bisa dilihat dari manifest-nya. Tugas fungsi Bea Cukai memfasilitasi perdagangan,” tegas M. Solafudin, Rabu (25/4).

Ketika ditanyai alasan mengapa kapal Vietnam yang membawa 2.900 ton tidak langsung menuju Filipina, ia menyarankan untuk menanyakan ke agen yang menangani. “Silakan tanyakan ke agen. Kemungkinan karena hitung-hitungan bisnis. Kalaupun ada yang merembes (beredar), kami pastikan diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Diketahui, kapal Filipina tersebut yang bakal masuk ke Sebatik sebanyak 11 kapal yang direncanakan membawa beras Vietnam tersebut. Kapal berukuran 125 GT ini dapat mengangkut 150 hingga 240 ton beras.

Menurutnya, untuk melakukan aktivitas bongkar lanjut dapat dilakukan di pelabuhan mana saja walaupun status pelabuhan bukan pelabuhan internasional. “Transhipment bisa dilakukan di pelabuhan mana saja,” sebutnya.

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capat Rudiana, M.M. Dalam hal ini, semua itu sudah ada diatur dalam payung hukum yang jelas. Adapun mekanisme ekspor impor yang sesuai dengan hukum kapal, jika suatu barang itu dari Vietnam ingin dibawa ke Filipina, tapi masih ingin deviasi ke Indonesia, tentu tidak bisa.

“Jika  ingin deviasi dengan alasan ada barang yang urgen yang mau dibawa ke Indonesia, yang bersangkutan harus membuat laporan terlebih dahulu. Jika seperti itu, boleh. Jadi dijelaskan, kenapa dan apakah ada barang urgen yang harus diturunkan,” jelasnya.

Setidaknya, jika semua itu jelas, pemerintah dapat mengarahkan, pelabuhan mana yang ditunjuk untuk tempat berlabuh melakukan aktivitas pembongkaran. Sebab, trayek setiap kapal itu selalu dimonitor. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan, di antaranya seperti penyeludupan narkoba dan lain sebagainya.

Untuk istilah angkutan lanjutan barang yang diangkut lebih dari satu pelabuhan, menurutnya hal itu biasanya ada. Kapal terdapat barang yang diangkut ke dua atau lebih tujuan. Jadi di situ ada angkutan lanjutan untuk pelabuhan berikutnya.

Sementara, Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Lanal Nunukan Kapten Deni Purwanto menyampaikan, berdasarkan arahan dari pimpinan Lanal Nunukan, untuk kegiatan ekonomi di Pelabuhan Sebatik tidak dilakukan. Sebab, lokasi tersebut masih berstatus quo.

“Dari segi pertahanan harusnya tidak dilakukan di Sungai Nyamuk. Disarankan ke Palabuhan Tunon Taka Nunukan,” ungkapnya.

Sedangkan hasil pemeriksaan terhadap kapal Vietnam bersama sejumlah instansi tidak ditemukan pelanggaran. Kemudian Lanal Nunukan melaporkan ke Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatin).

“Tadi malam (Selasa) sekira pukul 21.30 Wita melaksanakan serah terima dokumen ke kapten kapal kemudian serah terima selesai. Kapten bisa melanjutkan pelayaran,” ujar Kapten Deni Purwanto.

Diketahui, kapal Vietnam saat ini sedang berlabuh jangkar di perairan Sebatik. Sedangkan, untuk empat kapal Filipina, telah dilakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali. Pemeriksaan yang dilakukan KRI Untung Suropati, internal Lanal Nunukan hingga pemeriksaan bersama.

“Juga tidak ada ditemukan hal-hal yang menonjol. Saat ini masih menunggu perintah dari atasan,” tambahnya.

 

KADIN MINTA PETUGAS LEBIH TELITI

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tarakan Abdul Khair berharap petugas tak berebut kewenangan dalam persoalan beras 2.900 ton yang diangkut kapal MV Dong Thien Phu Golden asal Vietnam. Ia menduga kegiatan tersebut sebagai kegiatan transhipment atau alih muatan.

Yang artinya, proses pemindahan muatan dari satu kapal ke kapal lainnya yang dilakukan di salah satu pelabuhan. Di mana pemilik barang langsung mengambil barangnya untuk menuju ke negara asalnya.

Selain itu, keyakinan kuat itu juga mengarahkan Khair pada aturan East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Sebuah jalinan kerja sama antar negara yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina yang dibentuk secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri  (PTM) ke-1 di Davao City, Filipina pada tanggal 26 Maret 1994.

Di mana, kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan negara-negara BIMP-EAGA. Yang mana para pelaku usaha diharapkan menjadi motor penggerak kerja sama dimaksud, sedangkan pemerintah bertindak sebagai regulator dan fasilitator.

“Saya menduganya ini konektivitas antar wilayah, untuk mendukung faktor utama dalam mendukung kegiatan ekonomi.  Dan soal izin juga tidak ada masalah kan. Karena dari keterangan Bea dan Cukai bahwa kapal ini juga sudah memiliki izin dari Dirjen Perhubungan, artinya kapal itu sudah tidak ada masalah lagi,” ungkap Khair.

Menurut Khair juga, transhipment yang dilakukan juga tidak perlu dibesar-besarkan. Selagi izin yang dimiliki lengkap. “Yang perlu dipahami ialah, petugas juga harus paham dan tidak adanya perebutan kewenangan dalam siapa yang berhak untuk mengamankan di laut. Harus paham dulu. Kan sudah jelas ada izinnya dari Dirjen Perhubungan Laut. Dan  tidak logis juga kapal sebesar itu mau masuk secara ilegal ke Indonesia,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Chairman Chamber of Commerce and Industry di BIMP-EAGA ini.

Selain itu adanya bongkar muat di laut, kata dia, bisa saja dikarenakan pemilik barang dari Mindanao, bagian wilayah Filipina dengan penduduk mencapai 22 juta jiwa tidak memiliki kapal besar untuk mengangkut. “Dalam perjanjian BIMP-EAGA ini juga tidak semua wilayah masuk dalam aturan ini. Seperti Filipina. Yang masuk itu salah satunya wilayah Mindanao. Kenapa? Karena selain dekat biayanya juga murah. Maka dari itu BIMP-EAGA sangat berperan di sini. Dan juga mereka itu yang di Mindanao kebanyakan memiliki kapal kayu,” jelasnya.

Yang dikhawatirkan Khair, jika hal seperti ini terus kembali terulang. Maka dampak perekonomian antar negara bisa buruk. Yang menyebabkan tidak adanya lagi kepercayaan antar negara tetangga terhadap Indonesia. “Kalau sudah ada izin, yah sudahlah. Hormati itu. Misalnya izin yang di keluarkan Syahbandar dari mana ke mana. Terus dikasih izin sudahlah jangan ditanya ini itu lagi. Dari dulu tuh, kita begitu terus dan mempersulit kerja sama antar negara perbatasan. Dan saya juga sering kali disampaikan, minta bantuan soal itu,” bebernya. (akz/eru/lim)

loading...

BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2018 13:51

Netralitas ASN di Politik Pengaruhi Birokrasi

NUNUKAN – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan Serfianus mengaku telah mendapat laporan mengenai…

Senin, 22 Oktober 2018 13:48

BB Miras Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN - Ribuan barang bukti minuman keras (miras) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan.…

Senin, 22 Oktober 2018 10:35

Dua ASN Belum Penuhi Panggilan

NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan akhirnya memanggil empat aparatur sipil negara…

Senin, 22 Oktober 2018 10:34

Pawai Tematik, Ada Tuna Sebesar Minibus

NUNUKAN – Setidaknya ada ribuan warga yang ikut memeriahkan pawai tematik yang dilakukan Dinas…

Senin, 22 Oktober 2018 10:06

Gara-Gara Kasus Ini, Kepala UPP Sebatik Ikut Jadi Tersangka

NUNUKAN – Kasus dugaan pungli di kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sei…

Senin, 22 Oktober 2018 09:55

Honorer Berpolitik Akan Dipantau

NUNUKAN – Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:38

Pengusaha Elektronik Keluhkan Kenaikan Dolar

NUNUKAN – Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang kini menyentuh Rp 15.145 per USD 1 cukup…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:37

Jalan Lingkar Sebatik Tunggu Perbaikan

NUNUKAN – Jalan lingkar Pulau Sebatik yang menghubungkan dua Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:10

Daging Alana Ilegal Masih Sulit Dibendung

NUNUKAN – Daging kerbau jenis alana yang beredar di Nunukan, masih banyak yang didatangkan secara…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:21

Polisi Beri Dua Penyidik ke BNNK

NUNUKAN – Polres Nunukan akhirnya memberikan dua orang penyidik ke Badan Narkotika Nasional (BNN)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .