MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik
NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

Kemenhub Nilai Tak Logis Deviasi ke Indonesia

DIDUGA ILEGAL: Pemeriksaan kapal MV Dong Thien Phu Golden, Minggu (21/4) lalu di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. FOTO: RIKO ADITYA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO,

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menegaskan, beras impor asal Vietnam yang masuk ke Indonesia hanya ditangani Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog). Di luar itu tidak ada. Jadi, tidak ada pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berizin melakukan kegiatan ekspor impor beras Vietnam.

Menyeruak persoalan ribuan ton beras asal Vietnam, setelah Kapal Republik Indonesia (KRI) Untung Suropati mengamankan kapal MV Dong Thien Phu Golden yang akan melakukan bongkar muat bersama empat kapal kayu asal Filipina, Kamis (19/4) lalu. Kapal tersebut diketahui memuat 2.900 ton beras Vietnam. Tegas Oke, barang yang dimuat tersebut adalah barang selundupan. “Kami hanya mengizinkan Bulog (kegiatan impor beras Vietnam),” ujarnya kepada Radar Tarakan di Jakarta, Selasa (24/4).

Untuk regulasi perdagangan luar negeri secara umum, kata dia, telah diatur pemerintah. Mulai dari ketentuan umum tentang ekspor. Pun demikian ketentuan umum impornya.

Sementara dari sisi komoditasnya, terdapat aturan yang mengikat. Baik ketentuan impor yang dilarang, dibatasi, maupun yang bebas. “Secara umumnya seperti itu. Beras itu tidak bebas, tidak asal impor,” akunya.

Disinggung mengenai jumlah pengusaha di provinsi termuda di Indonesia ini yang terdaftar sebagai pelaku usaha ekspor impor, ia memastikan ada. “Yang pastinya ada,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capat Rudiana, M.M, mengatakan, untuk pelabuhan ekspor impor yang resmi di Indonesia hanya lima, yakni Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Belawan, dan Bitung.

“Sementara baru itu. Tapi, ke depan akan ada penambahan lagi, salah satunya seperti di Kuala Tanjung,” katanya.

Sebatik, Kaltara tidak termasuk di dalamnya. Ia mengatakan, pendapatan yang dapat ditarik dari sektor kepelabuhanan terdiri dari beberapa hal sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Dalam hal ini, ada uang tambat dan lain sebagainya. Tentunya, semua itu sudah ada diatur dalam payung hukum yang jelas. Intinya, uang apa saja yang dapat dipungut terhadap kapal yang masuk ke pelabuhan.

Dijelaskan, yang ada di Indonesia ini hanya tol laut yang melayani untuk pemenuhan kebutuhan di wilayah timur dan barat. Jika bisa, disparitas harganya bisa mendekati sebagaimana yang ada.

Adapun mekanisme ekspor impor yang sesuai dengan hukum kapal, jika suatu barang itu dari Vietnam ingin dibawa ke Filipina, tapi masih ingin deviasi ke Indonesia, tentu tidak bisa. “Jika  ingin deviasi dengan alasan ada barang yang urgen yang mau dibawa ke Indonesia, yang bersangkutan harus membuat laporan terlebih dahulu. Jika seperti itu, boleh. Jadi dijelaskan, kenapa dan apakah ada barang urgen yang harus diturunkan,” jelasnya.

Setidaknya, jika semua itu jelas, pemerintah dapat mengarahkan, pelabuhan mana yang ditunjuk untuk tempat berlabuh melakukan aktivitas pembongkaran. Sebab, trayek setiap kapal itu selalu dimonitor. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinya hal yang tak diinginkan, di antaranya seperti penyeludupan narkoba dan lain sebagainya.

Sementara, untuk istilah angkutan lanjutan barang yang diangkut lebih dari satu pelabuhan, menurutnya hal itu biasanya ada. Hal itu biasanya, di atas kapal terdapat barang yang diangkut ke dua atau lebih tujuan. Jadi di situ ada angkutan lanjutan untuk pelabuhan berikutnya.

“Misalnya, kapal dari Belanda mengangkut barang tujuan Jakarta, Surabaya dan Makassar. Jadi, kapal singgah dulu di Jakarta untuk melakukan pembongkaran. Selanjutnya, baru ke tujuan berikutnya, yaitu ke Surabaya dan Makassar,” bebernya.

Disinggung mengenai lima kapal asing lainnya dari Filipina ia menegaskan untuk barangnya Bea Cukai yang menangani. “Artinya, jika tujuannya tidak sesuai, pasti ditahan. Itu namanya upaya penyelundupan,” sebutnya.

Dengan begitu, ia menilai tindakan yang dilakukan KRI Untung Suropati sudah sangat tepat. Sebab, itu merupakan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia tanpa pemberitahuan tujuan. “Jadi sudah patut diambil tindakan. Tentu ranahnya sudah di TNI dan kepolisian,” sebutnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltara Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Helmi Kwarta Kusuma P.R mengatakan, pihaknya siap sedia jika ada pelimpahan dari pihak terkait. “Sampai hari ini (kemarin, Red) kami belum menerima pelimpahan, sehingga kami belum bisa berbicara banyak. Tindakan melawan hukum apa yang terjadi?” ucapnya saat ditemui, Senin (24/4).

Lanjut dikatakan pria yang sebelumnya bertugas sebagai Tim Analis Bidang PDAKT Pusiknas Bareskrim Polri itu, jika memang ada pelimpahan dari pihak terkait, maka akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Tapi kami juga sebenarnya sudah monitor, hanya saja saat ini belum ada kewenangannya di kami,” ucap pria yang juga pernah menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Sulteng itu.

Sejauh ini pihaknya masih menunggu. “Yang jadi masalah itu jika ia melalui jalur yang ilegal,” sebutnya.

Sehingga itu, kata dia, untuk bisa mengatakan adanya masalah dalam hal masuknya 2.900 ton beras asal Vietnam tersebut harus dilakukan penyelidikan atau pemeriksaan terlebih dahulu.

“Itu (Pemeriksaan, Red) akan kami lakukan jika memang kasusnya dilimpahkan ke kami,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada 19 April 2018 MV Dong Thien Phu Golden memuat 1.116 karung beras asal Vietnam. Setiap karungnya berisi 25 kilogram (kg).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Nunukan M. Solafudin mengklaim dari sisi kepabeanan aktivitas kapal tersebut sesuai prosedur. Dokumen yang diklaim Bea Cukai seperti Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) dan manifest barang. Bea Cukai juga menyebut telah menerima Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) dari Jenderal Perhubungan Laut. Yang lebih menguatkan Bea dan Cukai, kata Solafudin, adanya izin bongkar muat dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Sebatik. “Untuk sisi kepabeanan tidak ada yang dilanggar,” tegasnya.

“Sebelumnya melakukan over shift di perairan Tawau ke kapal kayu milik Filipina. Namun, sejak dilarang ia memilih ke Sebatik. Istilah di kita itu transhipment atau pindah kapal,” sebut Solafudin.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim) Arief Rahman mengatakanbelum menerima informasi seputar keberadaan kapal yang memuat beras asal Vietnam di Sebatik. “Setahu saya, kalau sudah dilakukan penindakan, atau penahanan sementara oleh Lanal, posisi Bea Cukai menunggu dulu kapan diserahkan. Atau masih dilakukan pendalaman. Tentu ini akan kami teruskan ke Unit Pengawasan di Kanwil sini seperti apa informasinya. Didalami. Kami juga perlu berkoordinasi dengan atasan. Izin dari pimpinan kami. Kebetulan pimpinan kami sedang di luar Kalimantan. Sedang ada rapat besar kegiatan pengamanan di laut Sulawesi,” kata Arief singkat.

Penerima beras PT Sinar Dani Borneo yang diwakili Direktur Hamzah saat ditemui di KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan mengungkapkan apa yang terjadi hanya miskomunikasi antar instansi. Sebab, usaha yang ia miliki bergerak di bidang ekspor dan impor. Ia mengklaim sudah sesuai regulasi yang ada. Bahkan, ia menilai kerjasama kegiatan tersebut sebagai kerja sama empat negara, Indonesia Malaysia, Filipina dan Vietnam.

Sehingga, apa yang dilakukan sudah pasti legal, kata dia. “Kami meluruskan karena kebanyakan bisnis di Sebatik itu ilegal. Sedangkan apa yang kami lakukan merupakan suatu terobosan sesuai regulasi. Dan tidak mungkin ilegal. Kapasitas kapal besar pasti diketahui,” katanya.

Ia memastikan beras asal Vietnam ini tidak beredar di Sebatik. Sementara, terkait kapal harus melakukan pembongkaran di Sebatik ia beralasan aktivitas Pelabuhan Tunon Taka Nunukan begitu padat. Selain itu tingkat kedalaman di dermaga Pelabuhan Tunon Taka dinilai dangkal. Meski diketahui, kapal tersebut akhirnya dipaksa bersandar di Mako Lanal Nunukan dan Pelabuhan Tunon Taka. “Bicara aturan kami sudah memenuhi aturan. Dan KRI juga punya wewenang untuk melakukan pemeriksaan,” dalihnya. (iwk/sny/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 22:43

Pawai Obor Semarakkan Kemerdekaan

SEMARAK Dirgahayu Republik Indonesia ke-73 masih terasa. Semangat perlombaan terus digelar masyarakat.…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

SUSAHNYA..!! Sampai-Sampai Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .