MANAGED BY:
MINGGU
19 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 21 April 2018 10:55
Tim Cuma Berharap Laporan

Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Lemah

RAWAN PENYELEWENGAN: Kelangkaan elpiji hingga penjualan di atas HET belum juga menemui penyelesaian di tangan pemerintah. BANK DATA

PROKAL.CO, TARAKAN – Elpiji 3 kg langka. Itu sudah wajar di sejumlah wilayah di Kalimantan Utara (Kaltara). Uniknya pemerintah sebagai bagian dari regulator program bahan bakar bersubsidi justru lebih banyak menduga-duga soal penyebab kelangkaan.

Dari dugaan penjualan ke luar daerah, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga penimbunan. Kelangkaan bukan hal baru. Sejak lama. Sejak program ini diresmikan.

Menyoal kelangkaan seakan tak ada habisnya. Di samping upaya konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berupa minyak tanah dalam rumah tangga itu, pemerintah juga sedang giat-giatnya menjalankan program jaringan gas (jargas). Tapi, kelangkaan elpiji 3 kg masih saja terjadi. Malah menjadi-jadi di tengah upaya Pertamina menambah kuota di masing-masing daerah.

Ke mana larinya elpiji 3 kg? Lantas siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan distribusinya? Masyarakat yang harusnya dilayani, justru harus bersusah payah demi sebuah tabung gas.

Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie pun telah melayangkan Surat Edaran (SE) nomor 500/40/B.Eko/GUB tentang Pengawasan Distribusi BBM dan LPG 3 kg. Ada empat hal penting dalam edaran itu. Salah satunya, Bupati dan Wali Kota diminta membentuk tim pengawasan, pengendalian dan evaluasi pendistribusian BBM dan LPG 3 kg. Kedua, melaksanakan pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kg dari agen ke pangkalan (sub agen) dan memaksimalkan penjualan dari pangkalan ke konsumen terakhir. Arahan lain menyebutkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten/kota dan seluruh masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 1,5 juta per bulan untuk tidak menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi dan beralih ke penggunaan bahan bakar yang lain.

Sementara Plt Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan penekanan Gubernur untuk memperkuat aturan yang sudah ada. LPG 3 KG jangan sampai dimanfaatkan dan akhirnya sulit karena tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

“Kami juga sudah memerintahkan dinas terkait untuk lebih intens untuk  melakukan pengawasan di lapangan,” katanya.

Selain itu, memang tidak bisa hanya mengandalkan tim saja, karenanya masyarakat juga harus ikut bekerjasama. Jika memang menemukan pangkalan yang menjual di atas HET, diimbau untuk melaporkannya. Bahkan jika ada yang terlihat menimbun juga diharapkan segera dilaporkan, jangan sampai diam dan takut.

Pihaknya memang membentuk tim pengawasan, sehingga tidak akan mempengaruhi anggaran. “Itu sudah tugasnya kan, jadi jalankan saja apa yang sudah menjadi kewajiban,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop-UKM) Tarakan Hidayat mengakui adanya tim pengawas, tetapi bukan hanya untuk mengawasi LPG saja, tetapi juga barang-barang yang beredar di masyarakat. “Jika kami temukan indikasi tentu kami langsung tindak, tetapi akan lebih efektif jika ada laporan masyarakat,” katanya.

Masyarakat sering diimbau untuk melaporkan jika ada yang melakukan hal yang bertentangan, jika memang konsumen merasa dirugikan, agar secepatnya melapor. “Kami juga membutuhkan pelapor, jangan sampai seolah-olah hanya mengarang saja. Pengawasan juga dilakukan lebih baik jika masyarakat temukan, lalu melaporkan,” jelasnya.

LPG 3 kg hanya resmi dijual di pangkalan saja. Sementara pengecer jelas-jelas ilegal. Pihaknya sendiri sudah sering mengimbau kepada pangkalan untuk menempelkan wilayah rukun tetangga (RT) mana saja yang dilayaninya. Karena setiap pangkalan akan memegang tiga RT dari lingkungannya.

“Sehingga masyarakat tahu di mana tempatnya harus membeli. Setiap warga sudah memiliki kuota tersendiri, jadi tidak bisa membeli di lingkungan lain,” ungkapnya.

Yang dikhawatirkan, ada warga yang membeli di setiap pangkalan lalu mengumpulkannya dan menjual kembali kepada masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan warga yang seharusnya mendapatkan, malah kehabisan. Karena pangkalan yang menjual kepada orang lain. “Padahal sebagian masyarakat sudah mendapatkan jargas, seharusnya bukan kekurangan gas lagi. Tetapi ada yang memanfaatkan, itulah yang ditakutkan,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu agen LPG Iwan Setiawan mengatakan jika memang tim telah dibentuk tentunya menjadi atensi khusus. Karena diakuinya, agen mempunyai keterbatasan dalam pengawasan. Jika masyarakat juga mendapatkan adanya pangkalan yang nakal, seharusnya langsung melapor. “Laporkan saja, jadi ada kerjasamanya. Malah bagus jika ada tim pengawas juga,” ucapnya.

Selama ini, diakuinya pihaknya juga mengawasi, tetapi jika ada laporan dari masyarakat juga. Agar dapat langsung ditindaklanjuti. Sanksi juga dilakukan, jika melanggar pertama kali maka akan dihentikan penyalurannya selama dua minggu. Jika melanggar kembali maka dihentikan penyalurannya selama sebulan. Jika masih nakal, maka akan dilakukan pemutusan hubungan usaha (PHU).

“Selama perusahaan berdiri, sudah ada 72 pangkalan yang kami PHU. Itu memang risikonya jika sampai melanggar, jadi yang lainnya menjadi kapok,” tegasnya. (*/naa/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 18 Agustus 2018 22:43

Pawai Obor Semarakkan Kemerdekaan

SEMARAK Dirgahayu Republik Indonesia ke-73 masih terasa. Semangat perlombaan terus digelar masyarakat.…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

SUSAHNYA..!! Sampai-Sampai Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .