MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 20 April 2018 12:16
Zona Merah, Aset Pemprov Kaltim
DIDUGA BERMASALAH: Kantor BKPSDM Nunukan masuk dalam zona merah, bahkan belum bersertifikat. DOK/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Warga yang bermukim di  Rukun Tetangga (RT) 14 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah masuk zona merah sehingga sulit mengantongi sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah seorang warga Jalan Antasari, Firman yang lahan miliknya masuk zona merah mengaku jika lahan tersebut diklaim sebagai milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). “Alasannya dari BPN Nunukan, tidak dapat mengeluarkan sertifikat karena masuk zona merah,” kata Firman.

Warga sangsi dengan status kepemilikan Pemprov tersebut. Jika sebelumnya disampaikan bahwa lahan tersebut masih milik Pemprov Kaltim, tentu tidak akan ada yang membangun rumah.

Lahan tersebut diketahui masuk zona merah, setelah ingin diajukan pembuatan sertifikat tanah. Uniknya, beberapa warga yang lain sebelumnya mendapatkan sertifikat dari BPN Nunukan. “Sepertinya tidak adil, karena ada tetangga rumah bisa mendapatkan sertifikat tanah. Kenapa yang lain tidak bisa,” ujarnya.

Bahkan, BPN Nunukan hingga saat ini belum dapat menunjukkan area yang masuk zona merah. Hanya disampaikan bahwa, di sekitar Jalan Antasari ada lahan sekira 3 hektar (ha) masuk zona merah. Sehingga tidak dapat diganggu.

Namun saat ini, di sekitar Jalan Antasari mayoritas telah berdiri bangunan rumah. Bahkan ada kantor pemerintahan seperti BKPSDM, Disdukcapil dan Dishub Nunukan. Selama ini, pemerintah daerah belum pernah menyampaikan bahwa ada lahan warga yang masuk zona merah. “Harus diperjelas mulai saat ini, sebelum nantinya terjadi masalah yang lebih besar. Karena lahan yang dimaksud masuk zona merah mayoritas telah berdiri bangunan rumah masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha BPN Nunukan Sugi Mulyono mengatakan, untuk lahan yang dimaksud zona merah di Jalan Antasari masih dilakukan pembahasan dengan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pernah mewadahi pembahasan kedua pihak.

“Lahan yang dimaksud masuk zona merah tersebut, masih sementara tahap pembahasan, sehingga belum dapat disampaikan secara detail,” kata Sugi Muyono, kemarin.

Lanjut dia, saat ini masih berlangsung pembahasan yang kedua terhadap lahan yang masuk zona merah di DPRD Nunukan, untuk hasil pembahasan segera akan disampaikan. Sedangkan untuk keputusan akhir tentu diserahkan kepada pimpinan. “Saya masih sementara rapat di kantor DPRD Nunukan, hasilnya segera akan disampaikan nanti,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2018 10:35

Dua ASN Belum Penuhi Panggilan

NUNUKAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan akhirnya memanggil empat aparatur sipil negara…

Senin, 22 Oktober 2018 10:34

Pawai Tematik, Ada Tuna Sebesar Minibus

NUNUKAN – Setidaknya ada ribuan warga yang ikut memeriahkan pawai tematik yang dilakukan Dinas…

Senin, 22 Oktober 2018 10:06

Gara-Gara Kasus Ini, Kepala UPP Sebatik Ikut Jadi Tersangka

NUNUKAN – Kasus dugaan pungli di kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sei…

Senin, 22 Oktober 2018 09:55

Honorer Berpolitik Akan Dipantau

NUNUKAN – Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:38

Pengusaha Elektronik Keluhkan Kenaikan Dolar

NUNUKAN – Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang kini menyentuh Rp 15.145 per USD 1 cukup…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:37

Jalan Lingkar Sebatik Tunggu Perbaikan

NUNUKAN – Jalan lingkar Pulau Sebatik yang menghubungkan dua Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:10

Daging Alana Ilegal Masih Sulit Dibendung

NUNUKAN – Daging kerbau jenis alana yang beredar di Nunukan, masih banyak yang didatangkan secara…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:21

Polisi Beri Dua Penyidik ke BNNK

NUNUKAN – Polres Nunukan akhirnya memberikan dua orang penyidik ke Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:24

Setahun, Hasil Laut Lenyap Rp 1,4 T

NUNUKAN – Kekayaan alam Indonesia sudah sangat terkenal banyak di dunia. Termasuk hasil laut yang…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:21

Rumah di Pesisir Bisa Terima Sertifi kat HGB

NUNUKAN – program penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) oleh Badan Pertanahan Nasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .