MANAGED BY:
SABTU
26 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 20 April 2018 12:16
Zona Merah, Aset Pemprov Kaltim
DIDUGA BERMASALAH: Kantor BKPSDM Nunukan masuk dalam zona merah, bahkan belum bersertifikat. DOK/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Warga yang bermukim di  Rukun Tetangga (RT) 14 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan Tengah masuk zona merah sehingga sulit mengantongi sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah seorang warga Jalan Antasari, Firman yang lahan miliknya masuk zona merah mengaku jika lahan tersebut diklaim sebagai milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). “Alasannya dari BPN Nunukan, tidak dapat mengeluarkan sertifikat karena masuk zona merah,” kata Firman.

Warga sangsi dengan status kepemilikan Pemprov tersebut. Jika sebelumnya disampaikan bahwa lahan tersebut masih milik Pemprov Kaltim, tentu tidak akan ada yang membangun rumah.

Lahan tersebut diketahui masuk zona merah, setelah ingin diajukan pembuatan sertifikat tanah. Uniknya, beberapa warga yang lain sebelumnya mendapatkan sertifikat dari BPN Nunukan. “Sepertinya tidak adil, karena ada tetangga rumah bisa mendapatkan sertifikat tanah. Kenapa yang lain tidak bisa,” ujarnya.

Bahkan, BPN Nunukan hingga saat ini belum dapat menunjukkan area yang masuk zona merah. Hanya disampaikan bahwa, di sekitar Jalan Antasari ada lahan sekira 3 hektar (ha) masuk zona merah. Sehingga tidak dapat diganggu.

Namun saat ini, di sekitar Jalan Antasari mayoritas telah berdiri bangunan rumah. Bahkan ada kantor pemerintahan seperti BKPSDM, Disdukcapil dan Dishub Nunukan. Selama ini, pemerintah daerah belum pernah menyampaikan bahwa ada lahan warga yang masuk zona merah. “Harus diperjelas mulai saat ini, sebelum nantinya terjadi masalah yang lebih besar. Karena lahan yang dimaksud masuk zona merah mayoritas telah berdiri bangunan rumah masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha BPN Nunukan Sugi Mulyono mengatakan, untuk lahan yang dimaksud zona merah di Jalan Antasari masih dilakukan pembahasan dengan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan pernah mewadahi pembahasan kedua pihak.

“Lahan yang dimaksud masuk zona merah tersebut, masih sementara tahap pembahasan, sehingga belum dapat disampaikan secara detail,” kata Sugi Muyono, kemarin.

Lanjut dia, saat ini masih berlangsung pembahasan yang kedua terhadap lahan yang masuk zona merah di DPRD Nunukan, untuk hasil pembahasan segera akan disampaikan. Sedangkan untuk keputusan akhir tentu diserahkan kepada pimpinan. “Saya masih sementara rapat di kantor DPRD Nunukan, hasilnya segera akan disampaikan nanti,” ujarnya. (nal/lim)


BACA JUGA

Jumat, 25 Mei 2018 11:49

Ramadan, Sementara Nihil Aksi Kriminal

NUNUKAN – Memasuki hari ke-8 bulan Ramadan kemarin, tindak kriminalitas di Nunukan selama Ramada…

Kamis, 24 Mei 2018 20:18

Dianggap Melanggar UU Adminduk

NUNUKAN - Pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)…

Kamis, 24 Mei 2018 11:16

Setengah Tahun, Kejari Baru Tangani Dua Kasus Korupsi

NUNUKAN – Selama periode Januari-Mei 2018, baru dua kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri…

Kamis, 24 Mei 2018 11:14

Diselundup dari Sebatik, Rokok asal Indonesia Diamankan Malaysia

NUNUKAN – Dikutip dari Berita Ekhwal Semasa (BES) Tawau FM, Selasa (22/5), Agensi Penguatkuasaan…

Kamis, 24 Mei 2018 11:08

Pengawasan Takjil Belum Dilakukan Dinas Terkait

NUNUKAN–Pengawasan penganan berbuka puasa hingga hari ketujuh Ramadan kemarin belum juga berjalan.…

Kamis, 24 Mei 2018 11:07

Pengawasan Takjil Belum Dilakukan Dinas Terkait

NUNUKAN–Pengawasan penganan berbuka puasa hingga hari ketujuh Ramadan kemarin belum juga berjalan.…

Rabu, 23 Mei 2018 11:49

Terkendala Daya Listrik, Ditunda Beroperasi

NUNUKAN – Pengoperasian Pasar Liem Hie Djung yang direncanakan awal Mei lalu terpaksa tertunda.…

Rabu, 23 Mei 2018 11:46

Jaringan Terganggu, Listrik PLN Padam Total

NUNUKAN – Sejak memasuk Ramadan, kondisi listrik di wilayah Nunukan terus bermasalah. Meskipun…

Selasa, 22 Mei 2018 12:58

Usulan Pembangunan Kantor Baru

NUNUKAN - Gedung obat dan alat kontrasepsi di belakang kantor gabungan dinas (gadis) I terkesan dibiarkan.…

Selasa, 22 Mei 2018 12:56

Target Hukuman Mati, Pelaku Kasus Narkoba

NUNUKAN – Saat ini setidaknya sudah ada 7 SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan (SPDP)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .