MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 16 April 2018 11:59
Pengecer Ilegal Rampas Hak Warga Miskin

Harga LPG 3 Kg Tak Sesuai HET

SULIT DIPEROLEH: Keberadaan pengecer ilegal LPG 3 kg dinilai menjadi salah satu penyebab warga miskin sulit mendapatkan barang subsidi dari pemerintah ini. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, NUNUKAN – Keberadaan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) sangat membantu masyarakat miskin. Harganya yang disubsidi pemerintah menjadi solusi tepat membantu perekonomian mereka. Pasca penghapusan minyak tanah dan dialihkan ke LPG 3 kg ini, tabung yang identik dengan warna hijau ini tersebar di sejumlah pangkalan resmi.

Namun sayangnya, keberadaan pengecer ini seolah merampas hak warga miskin. Sebab, harga yang seharusnya terjangkau berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) justru menjadi mahal. Dari HET Rp 16.500, banyak dijual menjadi Rp 18 ribu bahkan tembus Rp 35 ribu per tabung jika stok sedang kosong.

Pengakuan seorang pemilik pangkalan resmi cukup masuk akal. Penjualan LPG 3 kg di atas HET didasari oleh maraknya pengecer yang selama ini mengambil keuntungan lebih terhadap mereka. Sebab, penjualan yang dilakukan tak mendapat tindakan tegas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. “Jadi, mereka bebas. Mau jual berapa saja. Beda dengan kami (pangkalan resmi, Red). Ada aturan yang diikuti. Padahal, usahanya sama,” ungkap UP kepada media ini.

Dikatakan, sejak pertama kali mendapatkan izin menjadi pangkalan resmi, dirinya sudah bertekad menjual sesuai HET yang ditentukan. Beriringnya waktu, bisnis LPG 3 kg ini terus mengalami peningkatan. Peminatnya semakin banyak. Sebab, minyak tanah sudah bukan barang subsidi lagi. Sayangnya, pengecer yang tidak punya izin resmi berjualan LPG 3 kg ini justru menjamur. Mereka  tersebar di mana-mana. Tak ada pengawasan dan penindakan. Mereka bebas menjual. Sementara, sebagai pangkalan resmi ada batas-batas dan syarat yang perlu dipatuhi.

“Sepertinya tidak adil jika kami saja yang ditindak. Harusnya, pengecer itu dibubarkan saja. Karena selam ini kami menjual sesuai HET tapi mereka melebihinya. Serba salah juga. Tidak dijual dilaporkan, ketika dijual dilaporkan juga,” keluhnya.

Tidak mudah menjadi subagen atau pangkalan resmi. Sejumlah syarat dilengkapi. Belum lagi modal usaha yang tidak sedikit. Tapi, setelah mendapatkan hak itu, justru yang tidak resmi bebas berjualan. Ambilnya sama pangkalan resmi. Sudah dibatasi bahkan tidak dijual ke mereka tetap saja mereka mendapatkannya. “Tidak perlu laporan. Silakan saja ke lapangan. Sering-seringlah melihat di lapangan. Kalau perlu, awasi ketika tabung datang. Yang banyak datang itu pengecer. Tapi, mengakunya tidak. Karena mereka butuh, terpaksa diberikan saja,” akunya. 

Dari pantauan media ini, ketika stok LPG 3 kg tiba dari kapal menuju pangkalan resmi, pengecer banyak yang datang. Membawa tabung kosong untuk segera ditukarkan. Tak hanya dua buah tabung, tapi lebih. Salah seorang yang ikut mengantre mengaku membawa lebih dari 2 tabung karena ada pesanan dari tetangganya. Namun, informasi yang diterima, ternyata yang bersangkutan merupakan salah satu pengecer.

“Sudah jadi langganan juga. Setiap ada tabung baru, pasti datang. Soal harganya, biasanya ada negosiasi dengan pemilik pangkalan. Yang jelas, tidak semua yang diajukan ditukar,” ungkap warga yang ditemui.

Ketika media ini mencoba mendekat dan ingin mendapatkan informasi. pemilik pangkalan resmi mulai terlihat gusar. Tak ingin ditemui dan berusaha menghindar ketika tahu ingin ditemui media. Dari pengakuan beberapa orang di sekitar pangkalan itu, penyebaran LPG 3 kg ini memang tidak sembarangan. Pemilik pangkalan hanya memberikan yang dikenalnya saja. Tidak sembarangan. “Yang penting sesuai harga saja. Saya ambilnya Rp 18 ribu per tabung. Biasanya juga Rp 20 ribu. Dijual ke warga Rp 25 ribu,” aku UP.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan Muhammad Nasir mengatakan, harga LPG 3 kg yang melebihi HET bukan kejadian yang pertama. Termasuk menjamurnya pengecer LPG tersebut. Pengawasan memang perlu diperketat lagi. “Selama ini memang tidak ketat pengawasannya. Begitu juga sanksi yang diberikan ketika ditemukan melanggar,” kata Muhammad Nasir kepada media  ini.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar instansi terkait kembali melakukan pengawasan dan melakukan operasi pasar mengenai LPG 3 kg ini. Sebab, sebagai barang subsidi yang peruntukkannya bagi warga miskin sangat diperlukan pengawasan. Diperlukan ketegasan pemerintah dan pihak Pertamina kepada agen agar subagen yang menjual di atas HET diberi sanksi. “Sub agen yang telah ditunjuk juga harus punya daftar langganan dari daerah di sekitar tempat penjualannya. Ini untuk menghindari pembeli yang tidak terkontrol yang punya tujuan hanya membeli lalu diecerkan,” ujarnya.

Sebab, katanya, dalam aturan distributor terbawah adalah sub agen itu. Jadi, tidak diperkenankan adanya pengecer lagi. Menurutnya, pengecer bisa ada karena adanya kerja sama dari subagen atau adanya masyarakat biasa yang membeli LPG 3 di berbagai tempat subagen. Hasil pembelian di beberapa tempatlah itu yang menjadikan banyak terkumpul untuk selanjutnya mereka bisa jual sebagai pengecer.

Nah kalau masing-masing sub agen punya daftar langganan yang misalnya diterbitkan oleh kelurahan maka itu bisa dihindari. Artinya orang tidak bisa membeli di berbagai tempat karena sub agen di sebuah tempat sudah memiliki pelanggan.

“Kalau subagen ada yang dengan sengaja memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi pengecer, maka inilah yang harus ditindak agen. Makanya agen sekali-sekali  perlu juga pengawasan ke bawah bersama-sama Dinas Perdagangan,” pungkasnya. (oya/eza)


BACA JUGA

Minggu, 22 April 2018 12:12

Kapal Berbendera Vietnam Dipaksa Sandar di Pelabuhan Tunon Taka

NUNUKAN - Kapal asal Vietnam dipaksa bersandar di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Kapal yang memiliki…

Sabtu, 21 April 2018 10:26

Warga Harus Segera Pindah

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan dalam waktu dekat, akan segera membersihkan area…

Sabtu, 21 April 2018 10:14

Persoalan Lawas, Dideportasi Bukan TKI Resmi

NUNUKAN – Bekerja di luar negeri masih menjadi magnet tersendiri bagi para Warga Negara Indonesia…

Jumat, 20 April 2018 12:35

Satu Maskapai Melirik, Armada TNI Jadi Alternatif

NUNUKAN – Proses Lelang Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Nunukan-Krayan kini dilirik salah satu maskapai.…

Jumat, 20 April 2018 12:16

Zona Merah, Aset Pemprov Kaltim

NUNUKAN – Warga yang bermukim di  Rukun Tetangga (RT) 14 Jalan Antasari, Kelurahan Nunukan…

Jumat, 20 April 2018 10:11

Data Belum Valid, Gaji Guru Honorer Tertahan

NUNUKAN – Pasca dilakukan uji kompetensi guru pada Februari lalu, hingga saat ini Dinas Pendidikan…

Jumat, 20 April 2018 10:08

Gagal Mengunduh Soal, UNBK Terancam Tidak Terlaksana

Setelah ditinggal lama dan hanya dijabat pelaksana tugas (Plt), kini Balai Pelayanan Penempatan dan…

Kamis, 19 April 2018 15:23

Gara-Gara Ini, UNBK SMP Terancam Batal

NUNUKAN – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang…

Kamis, 19 April 2018 14:50

Rp 1 Miliar Disiapkan untuk Beasiswa

NUNUKAN – Pelajar dan mahasiswa asal Nunukan yang melanjutkan pendidikan di dalam daerah maupun…

Kamis, 19 April 2018 14:40

Kembali Usulkan Anggaran Traffic Light

NUNUKAN -  Dinas Perhubungan (Dishub) Nunukan kembali akan mengusulkan dana pemeliharaan untuk…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .