MANAGED BY:
MINGGU
22 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 12 April 2018 10:25
DPRD Pertanyakan Progres Pembebasan Lahan

Jembatan Meranti Belum Dapat Digunakan

INFRASTRUKTUR: DPRD Bulungan akan menanyakan sejauh mana progres pembebasan lahan ke DPU-PR Bulungan. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Memasuki tahun ketiga pasca pembangunan Jembatan Meranti di Ibu Kota Kalimantan Utara (Kaltara), Tanjung Selor, belum juga dapat digunakan masyarakat akibat masih terkendala pembebasan lahan menuju jembatan.

Padahal, sebelumnya upaya dalam mempercepat penggunaan jembatan senilai Rp 37 miliar tersebut sudah dilakukan. Pemkab Bulungan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan telah membentuk tim appraisal.

Tim itu membantu dalam penyelesaian masalah pembebasan lahan yang belum terselesaikan dari masyarakat kepada Pemkab Bulungan. Termasuk, di dalamnya soal tanam tumbuhnya.

Hal ini pun menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. Wakil rakyat itu sendiri akan menanyakan tentang progres yang sudah berjalan selama ini. Apakah terkait langkah pembebasan tanah dan tanam tumbuh sudah terakomodir secara keseluruhan ataupun belum.

Bahkan, disarankan juga jika menemui permasalahan yang belum ada titik keluarnya. Maka, pihaknya meminta untuk diagendakan kembali pertemuan dengan masyarakat setempat selaku pemilik lahan. “Ini memang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Apalagi sudah dibentuknya tim appraisal. Maka, itu harus tetap dilanjutkan atau dijalankan sebagaimana fungsinya,” ungkap Ketua DPRD Bulungan Syarwani kepada Radar Kaltara, kemarin (11/4).

Namun, lanjutnya, pihaknya dalam hal ini juga berharap kepada masyarakat sendiri sekiranya bisa memahami tentang kebutuhan pemerintah. Dan tentunya, dibangunkannya jembatan itu merupakan kebutuhan publik, begitu juga soal jalur jalannya. Oleh karenanya, kepada masyarakat yang memiliki kepentingan tanah dan tanam tumbuh dapat memahaminya.

“Di sisi lain saya juga menyarankan ke masyarakat sendiri dapat memahami. Sebab, jika jalan itu tembus dari jembatan akan memiliki manfaat yang jauh lebih besar lagi untuk masyarakat,” jelasnya.

“Itu tak hanya warga yang ada di sekitar itu. Melainkan, seluruhnya di Bulungan. Karena kita tahu jembatan itu jalur penghubung terdekat ke Tanjung Palas juga,” sambungnya.

Tambahnya, mengenai adanya perjanjian hitam di atas putih sebelumnya antara pemerintah dan masyarakat. Seharusnya saat itu sudah dapat dilaksanakan segera. Akan tetapi, kembali karena adanya tim appraisal. Maka, bisa saja perjanjian sebelumnya digunakan dianulir. “Pemerintah juga seharusnya sudah berpikir dalam merencanakan pembangunan. Tentunya, reaksi masyarakat akan muncul. Cuma saran tetap kembali kepada progres yang ada dari tim appraisal,” tutupnya.

Sementara, seperti diberitakan sebelumnya bahwa Jembatan Meranti dengan panjang 129 meter dan lebar 12 meter tersebut belum bisa digunakan. Karena akses tembus ke permukiman warga Buluh Perindu belum ada akibat terkendala pembebasan lahan.

Kepala Bidang Bina Marga DPU-PR Bulungan, Fakhrudin mengatakan, karena masalah lahan belum selesai, maka jembatan meranti belum dapat difungsikan. “Kita akan mengalihkan jalur warga Buluh Perindu ke Jembatan Gunung Seriang, sambil menunggu proses ganti rugi lahan diselesaikan,” kata Fakhrudin.

Sebenarnya, yang menjadi masalah tidak hanya pembebasan lahan, tapi juga untuk pembuatan badan jalan selebar 30 meter sulit. “Hanya pulau kecil jadi susah, apalagi ada lekukan di ujung jembatan sehingga susah dikerjakan,” ungkapnya.

Karena itu, pihaknya juga harus merevisi ulang perencanaan pembuatan badan jalan. “Tapi tahun ini kami fokus mendekatkan jarak masyarakat ke Tanjung Palas, tidak hanya warga Buluh Perindu, tapi juga warga lainnya,” katanya, seraya mengatakan akan melakukan pembenahan jalan agar bisa dilalui, minimal pemasangan batu agregat. Karena sifatnya hanya jalan sementara.

“Nanti pembenahannya akan menggunakan DAK (dana alokasi khusus) Rp 2 miliar,” sambungnya.

Sementara, Bupati Bulungan H. Sudjati mengatakan, untuk pembebasan lahan masih banyak warga yang belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan. “Jadi itu yang menjadi kendala, sebab hanya pengakuan saja,” ujarnya.

Padahal sudah ada tim appraisal melakukan penghitungan. Jika masyarakat dapat menunjukkan dokumen kepemilikan, maka dapat diproses ganti rugi. “Nanti ganti ruginya melalui DPU-PR,” singkatnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 20:36

Sempat Terhenti, Pengerjaan BPU Dilanjutkan

TANJUNG SELOR - Pengerjaan fisik bangunan gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tanjung Selor,…

Jumat, 20 Juli 2018 20:34

Bawaslu Ingatkan Bacaleg Tak Curi Start

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara kembali mengingatkan kepada peserta…

Jumat, 20 Juli 2018 11:58

Warga Dihebohkan Penemuan Mayat Pria Tanpa Identitas

TANJUNG SELOR - Warga Desa Ruhui Rahayu, Jalan Sawit RT 14, RW 01, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten…

Jumat, 20 Juli 2018 11:53

Belum Ada Desa Libatkan TP4D

TANJUNG SELOR –Keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di…

Jumat, 20 Juli 2018 11:52

Pemanfaatan Tata Ruang Tidak Terkendali

TANJUNG SELOR - Hingga saat ini, 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan belum memiliki Rencana Detail Tata…

Jumat, 20 Juli 2018 11:50

Dishub Akan Kelola Dermaga Ancam

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan dalam waktu dekat akan mengambil…

Jumat, 20 Juli 2018 11:49

Bantuan BTS Khusus Wilayah Perbatasan

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan…

Jumat, 20 Juli 2018 11:35

Dapat Banyak Lahan Bertatus HPL

TANJUNG SELOR - Upaya percepatan merealisasikan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan…

Kamis, 19 Juli 2018 20:06

Kewenangan Aset Jalan di Bulungan Tak Jelas

TANJUNG SELOR – Belasan ruas jalan di Bulungan hingga kini belum dapat dibangun secara masksimal.…

Kamis, 19 Juli 2018 20:05

Belasan Balon DPD Belum Penuhi Syarat

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara telah menyelesaikan verifikasi dokumen administrasi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .