MANAGED BY:
SELASA
17 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 12 April 2018 10:23
Pembebasan Lahan di KBM Terkendala Anggaran

BPN Mulai Lakukan Pengukuran dan Pendataan

DITINJAU: Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit saat meninjau lokasi KBM yang rencananya akan dibangun Mapolda Kaltara belum lama ini. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Gunung Seriang, Tanjung Selor seluas 476,5 hektare (ha) tahun ini terus berproses.

Untuk mempercepat dalam proses pembebasan lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan selaku stakeholder yang terlibat tengah gencar–gencarnya melakukan pengukuran dan pendataan lahan sebelum pembebasan.

Tak lain, itu bertujuan untuk mengetahui masing-masing luas lahan yang bakal diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan instansi vertikal seperti Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pengadilan Tinggi (PT), serta kantor wilayah (kanwil), seperti Kementerian Agama (Kemenag) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri.

Kepala BPN Bulungan, Samsul Hadi yang ditemui awak Radar Kaltara di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya mengaku siap melaksanakan kegiatan pengukuran sekaligus pendataan di lahan KBM tersebut. Meski, diakuinya juga dengan keterbatasan personel di lapangan.

“Personel di lapangan saat ini tengah melakukan pengukuran dan pendataan di lapangan. Artinya, di sini kami siap membantu Pemprov Kaltara terkait proses pembebasan lahan KBM tersebut,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Samsul juga menyatakan rasa optimisnya mengenai penyelesaian segala tugas yang dibebankannya dapat teratasi. Oleh karenanya, pihaknya menekankan kepada petugas di lapangan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin.

“Tahun ini kami bahkan tergetkan bisa selesai semua. Dan harapan kami tidak ada kendala-kendala lain yang justru berdampak pada prosesnya,” ujarnya.

Koordinasi akan terus dijalinnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sehingga apa yang menjadi kendala utama di lapangan dapat segera disampaikan dan mendapatkan solusi. “Intinya di sini kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami. Dan harapannya soal anggaran dalam pelaksanaan mudahan terus tersedia dalam prosesnya,” harapnya.

Namun, di sisi lain, pihaknya sekiranya juga berharap mengenai lahan yang diukur dan didata tidak bermasalah. Atau sudah clean and clear. Sebab, jangan sampai ketika di tengah jalan justru terhenti. “Tapi, selama ini komunikasi dengan masyarakat berjalan baik dan aman saja. Sebab, nanti akan ada ganti ruginya juga,” jelasnya.

Hanya, tambahnya, soal ganti rugi bagaimana sistemnya bukan ranah BPN. Nanti akan ada tim appraisal yang akan bergerak soal ganti rugi. “Kita di sini pengukuran dan pendataan. Lanjutannya, tinggal pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Sementara, seperti diketahui sebelumnya bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saiful mengatakan, lahan yang dibebaskan cukup luas dan diakuinya tidak berbanding dengan anggaran yang disiapkan sekira Rp 47 miliar. “Apakah cukup? Pastinya tidak,” ungkap Saiful saat ditemui, Rabu (14/3) lalu.

Namun proses pembebasan harus terus dilakukan. Caranya kata dia, pihaknya akan menggunakan cara down payment (DP) asalkan masyarakat terlebih dahulu setuju. Sisanya diusahakan pembayarannya di APBD-Perubahan Pemprov Kaltara 2018. “Atau di APBD 2019 nanti,” beber Saiful.

Walau anggaran minim, namun penyelesaian proses pembebasan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus mendatang. “Diupayakan tahun ini bisa selesai,” katanya.

Sementara, kemungkinan ada kepemilikan lahan yang tumpang tindih, Saiful mengaku telah menyikapi permasalahan tersebut. Untuk prosesnya bagi lahan yang bermasalah anggarannya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Bulungan. Artinya soal pembayaran pemilik lahan akan berurusan dengan pengadilan. Sedangkan tanah langsung diambil negara. “Yang tidak tumpang tindih langsung dibayar,” tegas Saiful.

DPUPR-Perkim hanya mengindentifikasi lahan yang kepemilikannya ganda tersebut. “Jika sudah komplit kami tampilkan tumpang tindihnya,” ujar dia. Lalu setelah semua proses selesai, maka pemprov mengupayakan pembuatan sertifikat lahan tersebut. “Kami secara global akan membuat sertifikat lahan itu,” imbuhnya.

Selanjutnya dibuatkan site plan yang nantinya disetujui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, lalu dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda). “Setelah itu proses hibah. Tapi ini sepenuhnya kebijakan Gubernur,” tutupnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 20:53

Sabu Seberat 1 Kg Berakhir di Toilet

TANJUNG SELOR - Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) lakukan…

Senin, 16 Juli 2018 20:52

Baru Parpol Ini Daftarkan Calegnya

TANJUNG SELOR – Waktu pendaftaran bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan…

Senin, 16 Juli 2018 16:11

Terkena Demam Piala Dunia Petugas KPU Pakai Baju Timnas

Nuansa piala dunia di tahun ini ternyata tak hanya menyita perhatian khalayak umum. Pada pendaftaran…

Senin, 16 Juli 2018 16:08

Pembangunan Gedung Metrologi Capai 30 Persen

TANJUNG SELOR - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop…

Senin, 16 Juli 2018 16:07

Pemkab Utang Program ke Pusat

TANJUNG SELOR – Peralihan kewenangan Dinas Kehutanan (Dishut) dari kabupaten/kota ke provinsi…

Senin, 16 Juli 2018 16:06

NAH KENAPA INI? Perusahaan Enggan Lapor TKA

TANJUNG SELOR - Sepanjang tahun ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bulungan…

Senin, 16 Juli 2018 16:04

Tak Disiplin, Sanksi Tegas Menunggu ASN

TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), H. Irianto Lambrie berjanji tidak akan mentolelir…

Senin, 16 Juli 2018 09:08

Nakhoda Harapan Baru Terancam Lima Tahun Penjara

TANJUNG SELOR – Setelah menetapkan tersangka terhadap nakhoda Speedboat (SB) Harapan Baru berinisial…

Senin, 16 Juli 2018 09:07

Warga Krayan Swadaya Perbaiki Pipa PDAM

TANJUNG SELOR - Kerusakan parah instalasi pipa besi pendistribusian air bersih Pa Rumpai di Kecamatan…

Senin, 16 Juli 2018 09:06

BAHAYA..!! Pulau Ini Kekurangan Sumber Air Baku

TANJUNG SELOR - Kecamatan Bunyu hingga saat ini masih sangat kesulitan air baku untuk diolah menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .