MANAGED BY:
RABU
26 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 12 April 2018 10:23
Pembebasan Lahan di KBM Terkendala Anggaran

BPN Mulai Lakukan Pengukuran dan Pendataan

DITINJAU: Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit saat meninjau lokasi KBM yang rencananya akan dibangun Mapolda Kaltara belum lama ini. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Gunung Seriang, Tanjung Selor seluas 476,5 hektare (ha) tahun ini terus berproses.

Untuk mempercepat dalam proses pembebasan lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan selaku stakeholder yang terlibat tengah gencar–gencarnya melakukan pengukuran dan pendataan lahan sebelum pembebasan.

Tak lain, itu bertujuan untuk mengetahui masing-masing luas lahan yang bakal diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan instansi vertikal seperti Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pengadilan Tinggi (PT), serta kantor wilayah (kanwil), seperti Kementerian Agama (Kemenag) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri.

Kepala BPN Bulungan, Samsul Hadi yang ditemui awak Radar Kaltara di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya mengaku siap melaksanakan kegiatan pengukuran sekaligus pendataan di lahan KBM tersebut. Meski, diakuinya juga dengan keterbatasan personel di lapangan.

“Personel di lapangan saat ini tengah melakukan pengukuran dan pendataan di lapangan. Artinya, di sini kami siap membantu Pemprov Kaltara terkait proses pembebasan lahan KBM tersebut,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Samsul juga menyatakan rasa optimisnya mengenai penyelesaian segala tugas yang dibebankannya dapat teratasi. Oleh karenanya, pihaknya menekankan kepada petugas di lapangan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin.

“Tahun ini kami bahkan tergetkan bisa selesai semua. Dan harapan kami tidak ada kendala-kendala lain yang justru berdampak pada prosesnya,” ujarnya.

Koordinasi akan terus dijalinnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sehingga apa yang menjadi kendala utama di lapangan dapat segera disampaikan dan mendapatkan solusi. “Intinya di sini kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami. Dan harapannya soal anggaran dalam pelaksanaan mudahan terus tersedia dalam prosesnya,” harapnya.

Namun, di sisi lain, pihaknya sekiranya juga berharap mengenai lahan yang diukur dan didata tidak bermasalah. Atau sudah clean and clear. Sebab, jangan sampai ketika di tengah jalan justru terhenti. “Tapi, selama ini komunikasi dengan masyarakat berjalan baik dan aman saja. Sebab, nanti akan ada ganti ruginya juga,” jelasnya.

Hanya, tambahnya, soal ganti rugi bagaimana sistemnya bukan ranah BPN. Nanti akan ada tim appraisal yang akan bergerak soal ganti rugi. “Kita di sini pengukuran dan pendataan. Lanjutannya, tinggal pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Sementara, seperti diketahui sebelumnya bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saiful mengatakan, lahan yang dibebaskan cukup luas dan diakuinya tidak berbanding dengan anggaran yang disiapkan sekira Rp 47 miliar. “Apakah cukup? Pastinya tidak,” ungkap Saiful saat ditemui, Rabu (14/3) lalu.

Namun proses pembebasan harus terus dilakukan. Caranya kata dia, pihaknya akan menggunakan cara down payment (DP) asalkan masyarakat terlebih dahulu setuju. Sisanya diusahakan pembayarannya di APBD-Perubahan Pemprov Kaltara 2018. “Atau di APBD 2019 nanti,” beber Saiful.

Walau anggaran minim, namun penyelesaian proses pembebasan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus mendatang. “Diupayakan tahun ini bisa selesai,” katanya.

Sementara, kemungkinan ada kepemilikan lahan yang tumpang tindih, Saiful mengaku telah menyikapi permasalahan tersebut. Untuk prosesnya bagi lahan yang bermasalah anggarannya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Bulungan. Artinya soal pembayaran pemilik lahan akan berurusan dengan pengadilan. Sedangkan tanah langsung diambil negara. “Yang tidak tumpang tindih langsung dibayar,” tegas Saiful.

DPUPR-Perkim hanya mengindentifikasi lahan yang kepemilikannya ganda tersebut. “Jika sudah komplit kami tampilkan tumpang tindihnya,” ujar dia. Lalu setelah semua proses selesai, maka pemprov mengupayakan pembuatan sertifikat lahan tersebut. “Kami secara global akan membuat sertifikat lahan itu,” imbuhnya.

Selanjutnya dibuatkan site plan yang nantinya disetujui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, lalu dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda). “Setelah itu proses hibah. Tapi ini sepenuhnya kebijakan Gubernur,” tutupnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Selasa, 25 September 2018 21:49

Nominal Dana Kampanye Belum Dibeberkan

TANJUNG SELOR – Dari 15 partai politik (parpol) di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang akan…

Selasa, 25 September 2018 19:41

Penyerahan Berkas Jangan Dititip

TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan,  hari…

Selasa, 25 September 2018 14:29

Ratusan Massa Turun ke Jalan

TANJUNG SELOR - Masyarakat yang tergabung dalam aksi cinta damai melakukan deklarasi menolak hal-hal…

Selasa, 25 September 2018 14:27

Enam Bandara di Kaltara Ini Fokus Ditingkatkan, Mana Saja?

TANJUNG SELOR - Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah berupaya mempercepat proses…

Selasa, 25 September 2018 14:25

Polda Bongkar Jaringan Internasional

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara kembali menunjukkan taringnya dalam upaya pencegahan…

Selasa, 25 September 2018 14:21

Kapolda: Petani Tambak Harus Gunakan HT

TANJUNG SELOR – Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit kembali mengingatkan para petani tambak untuk…

Senin, 24 September 2018 21:15

Formasi Dokter Spesialis Terancam Minim Pelamar

TANJUNG SELOR – Pada Peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini di lingkungan Pemerintah…

Senin, 24 September 2018 21:14

Miris..!! Di Ibu Kota, BBM Malah Langka

TANJUNG SELOR - Antrean panjang dan kerap kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) di Tanjung Selor masih…

Senin, 24 September 2018 14:03

Tujuh Bulan Caleg Tebar Pesona

TANJUNG SELOR – Tahapan kampanye resmi dimulai kemarin (23/9). Kurang lebih tujuh bulan, calon…

Senin, 24 September 2018 14:01

Penduduk Bertambah 242.258 Jiwa

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .