MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 12 April 2018 10:23
Pembebasan Lahan di KBM Terkendala Anggaran

BPN Mulai Lakukan Pengukuran dan Pendataan

DITINJAU: Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit saat meninjau lokasi KBM yang rencananya akan dibangun Mapolda Kaltara belum lama ini. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pembebasan lahan di kawasan Kota Baru Mandiri (KBM) Gunung Seriang, Tanjung Selor seluas 476,5 hektare (ha) tahun ini terus berproses.

Untuk mempercepat dalam proses pembebasan lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan selaku stakeholder yang terlibat tengah gencar–gencarnya melakukan pengukuran dan pendataan lahan sebelum pembebasan.

Tak lain, itu bertujuan untuk mengetahui masing-masing luas lahan yang bakal diperuntukkan sebagai lokasi pembangunan instansi vertikal seperti Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem), Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pengadilan Tinggi (PT), serta kantor wilayah (kanwil), seperti Kementerian Agama (Kemenag) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri.

Kepala BPN Bulungan, Samsul Hadi yang ditemui awak Radar Kaltara di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya mengaku siap melaksanakan kegiatan pengukuran sekaligus pendataan di lahan KBM tersebut. Meski, diakuinya juga dengan keterbatasan personel di lapangan.

“Personel di lapangan saat ini tengah melakukan pengukuran dan pendataan di lapangan. Artinya, di sini kami siap membantu Pemprov Kaltara terkait proses pembebasan lahan KBM tersebut,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Samsul juga menyatakan rasa optimisnya mengenai penyelesaian segala tugas yang dibebankannya dapat teratasi. Oleh karenanya, pihaknya menekankan kepada petugas di lapangan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin.

“Tahun ini kami bahkan tergetkan bisa selesai semua. Dan harapan kami tidak ada kendala-kendala lain yang justru berdampak pada prosesnya,” ujarnya.

Koordinasi akan terus dijalinnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Sehingga apa yang menjadi kendala utama di lapangan dapat segera disampaikan dan mendapatkan solusi. “Intinya di sini kita hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok kami. Dan harapannya soal anggaran dalam pelaksanaan mudahan terus tersedia dalam prosesnya,” harapnya.

Namun, di sisi lain, pihaknya sekiranya juga berharap mengenai lahan yang diukur dan didata tidak bermasalah. Atau sudah clean and clear. Sebab, jangan sampai ketika di tengah jalan justru terhenti. “Tapi, selama ini komunikasi dengan masyarakat berjalan baik dan aman saja. Sebab, nanti akan ada ganti ruginya juga,” jelasnya.

Hanya, tambahnya, soal ganti rugi bagaimana sistemnya bukan ranah BPN. Nanti akan ada tim appraisal yang akan bergerak soal ganti rugi. “Kita di sini pengukuran dan pendataan. Lanjutannya, tinggal pihak terkait lainnya,” tuturnya.

Sementara, seperti diketahui sebelumnya bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Suheriyatna melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Saiful mengatakan, lahan yang dibebaskan cukup luas dan diakuinya tidak berbanding dengan anggaran yang disiapkan sekira Rp 47 miliar. “Apakah cukup? Pastinya tidak,” ungkap Saiful saat ditemui, Rabu (14/3) lalu.

Namun proses pembebasan harus terus dilakukan. Caranya kata dia, pihaknya akan menggunakan cara down payment (DP) asalkan masyarakat terlebih dahulu setuju. Sisanya diusahakan pembayarannya di APBD-Perubahan Pemprov Kaltara 2018. “Atau di APBD 2019 nanti,” beber Saiful.

Walau anggaran minim, namun penyelesaian proses pembebasan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus mendatang. “Diupayakan tahun ini bisa selesai,” katanya.

Sementara, kemungkinan ada kepemilikan lahan yang tumpang tindih, Saiful mengaku telah menyikapi permasalahan tersebut. Untuk prosesnya bagi lahan yang bermasalah anggarannya dititipkan di Pengadilan Negeri (PN) Bulungan. Artinya soal pembayaran pemilik lahan akan berurusan dengan pengadilan. Sedangkan tanah langsung diambil negara. “Yang tidak tumpang tindih langsung dibayar,” tegas Saiful.

DPUPR-Perkim hanya mengindentifikasi lahan yang kepemilikannya ganda tersebut. “Jika sudah komplit kami tampilkan tumpang tindihnya,” ujar dia. Lalu setelah semua proses selesai, maka pemprov mengupayakan pembuatan sertifikat lahan tersebut. “Kami secara global akan membuat sertifikat lahan itu,” imbuhnya.

Selanjutnya dibuatkan site plan yang nantinya disetujui Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, lalu dituangkan dalam peraturan gubernur (pergub) atau peraturan daerah (perda). “Setelah itu proses hibah. Tapi ini sepenuhnya kebijakan Gubernur,” tutupnya. (omg/eza)


BACA JUGA

Kamis, 26 April 2018 12:13

DPRD Minta Ketegasan Pemkab

TANJUNG SELOR - Mangkraknya pelabuhan Feri Ancam di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara akibat…

Kamis, 26 April 2018 12:12

Ombudsman Ingatkan Pengawasan Sembako

TANJUNG SELOR – Jelang Ramadan seakan menjadi tradisi terjadinya kenaikan harga sembilan bahan…

Kamis, 26 April 2018 12:10

Korem Kaltara Tunggu Pematangan Laha

TANJUNG SELOR – Lahan seluas 22,3 hektare (ha) yang akan digunakan sebagai Markas Komando Resor…

Kamis, 26 April 2018 12:08

Masyarakat Diminta Tak Mudah Terprovokasi

TANJUNG SELOR – Jelang pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan berlangsung…

Kamis, 26 April 2018 11:56

KPU Terima 11 Balon DPD RI

TANJUNG SELOR – Penyerahan berkas dukungan bakal calon (balon) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI…

Kamis, 26 April 2018 11:34

Aparat Terlibat Narkoba Diinstruksikan Tembak Mati

TANJUNG SELOR – Aparat kepolisian tampaknya sudah tak main-main lagi terhadap penindakan para…

Rabu, 25 April 2018 11:17

Polda Minta Hibah Lahan Lagi

TANJUNG SELOR – Belum lama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan telah menghibahkan aset…

Rabu, 25 April 2018 11:14

Instruksi Lakukan Pengawasan-Penjagaan

TANJUNG SELOR - Pembangunan taman yang menelan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sekira Rp 14,6…

Rabu, 25 April 2018 11:12

Kedatangan Dua Pejabat Utama Baru

TANJUNG SELOR –  Secara resmi Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) telah…

Rabu, 25 April 2018 11:10

Sering Menerima Ancaman Saat Akan Memberi Tuntutan

Menjadi wanita karier tidak semudah yang dibayangkan, apalagi harus berpisah dengan keluarga demi tugas…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .