MANAGED BY:
KAMIS
19 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 11 April 2018 10:53
Jerat Bernama ‘Aturan Siluman’

Menunggak, Tanpa Peringatan PDAM Langsung Bongkar

Wakil Ketua Komisi II DPRD Tarakan - Jamaluddin

PROKAL.CO, Baru-baru ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Alam Tarakan menuai sorotan keras dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tarakan. Siang 28 Maret lalu, dalam gerak inspeksi mendadak (sidak) para wakil rakyat itu menemukan adanya peraturan yang diberlakukan, tapi dinilai tak menganut asas keadilan. Justru malah menjadi alat ‘pemaksaan’. Aturan itu bernama Peraturan Direktur PDAM Tarakan Nomor 20 A/2017 tentang Prosedur dan Tata Tertib Pelanggan PDAM yang dianggap tak menganut asas keadilan.

MIRIP jerat.Begitu pernyataan seragam Ketua Komisi II Adnan Hasan Galoeng, Wakil Ketua Komisi II Jamaluddin dan Herman Hamid dari Fraksi Demokrat.

Peraturan yang diberlakukan sejak 19 Mei 2017 lalu, baru diketahui setelah pemeriksaan secara seksama, menyusul keluhan sejumlah pelanggan PDAM akan tagihan yang membengkak di luar kewajaran. DPRD mengakui keberadaan aturan itu baru diketahui pihaknya saat sidak berjalan. Sejak itu pula, DPRD mempertanyakan dasar lahirnya aturan dan mekanisme pemberlakuannya. “Ini baru kami tahu hari ini (Peraturan Direktur). Soal sudah atau tidaknya sosialisasi, kami juga tidak tahu. Yang pada intinya kami baru baca ini,” tegas Jamaluddin keheranan.

“Makanya kami pertanyakan juga kepada Dirut PDAM, nanti selain keluhan pelanggan (tagihan membengkak),”jelasnya.

Direktur PDAM Tirta Alam Tarakan Usman Assegaf enggan berkomentar banyak soal aturan itu. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD.  “Biar saja DPRD yang bicara. Saya no comment,” singkat Usman yang sedang dalam tugas luar kota, kemarin (8/4).

Usman lagi-lagi tak mau menanggapi penilaian DPRD atas aturan tersebut.

Dalam beberapa pasal, seperti pasal 11 menyebut tiga bulan menunggak, maka sanksinya harus ditutup habis, serta dibongkar, dan tunggakannya diselesaikan dengan penyambungan baru kembali. Tanpa ada peringatan, apakah peringatan 1, peringatan 2 hingga 3. Ini terlalu sekali kalau misalnya ditutup dan dibongkar. Seharusnya ada peringatan, sambung Jamaluddin.

Radar Tarakan pun menemui sejumlah pelanggan PDAM di seputaran kota. Pertanyaannya, sejauh mana pengetahuan mereka mengenai aturan tersebut.

Salah satunya Ningsi (30), warga Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat mengaku tidak tahu menahu soal aturan tersebut. Yang ia tahu jika tidak membayar akan diputuskan sambungan pipa. “Enggak pernah lihat atau dapat kabar soal aturan itu. Kami juga kalau waktunya membayar (sebelum jatuh tempo), yah bayar. Cuma memang kalau lambat yah konsekuensinya akan diputuskan,” kata Ningsih.

Saat ditanya apakah memberatkan jika diputuskan tanpa adanya surat peringatan. Ningsi mengaku tentunya sangat keberatan jika itu terjadi kepadanya. Jangankan pemutusan, pembengkakan tagihan yang tidak wajar masih sulit untuk diterima.

“Kalau enggak ada peringatan yah sulit juga yah. Kalau langsung main putus gitu. Saya juga untuk gunakan PDAM ini sudah lama ada sekitaran 3 tahun kalau tidak salah. Dan sampai saat ini baik-baik saja,” bebernya. 

Senada dengan Ningsi, Yana warga RT 5 Kelurahan Mamburungan, Tarakan Timur menutur pengakuan yang sama. Saat melakukan pembayaran langsung di kantor PDAM, ia tak pernah diberitahu mengenai aturan tersebut. Apalagi di pasang dalam papan pengumuman.  “Wah, kalau itu (aturan Dirut) kami belum dapat informasi dan baru tahu. Kalau lambat bayar aja katanya akan diputuskan,” imbuhnya.

 

PEMBENGKAKAN TAGIHAN TIDAK RASIONAL

Permasalahan tunggakan ‘gajah’, belum juga menemui titik terang. Awal kasus ini muncul Januari lalu. Istri Lukas Yusuf (42), warga RT 17 Kelurahan Karang Harapan, Tarakan Utara kaget ketika mengetahui tagihan airnya tembus Rp 4 juta saat akan membayar tagihan di salah satu loket PDAM di Jalan Jenderal Sudirman, Tarakan Tengah. Dari 2016 menjadi pelanggan PDAM Tirta Alam tagihan Lukas rerata Rp 200 ribu setiap bulan.

Buruh bangunan itu terheran-heran. Tagihan air PDAM-nya di luar kewajaran. Lebih mahal dari tagihan listrik di rumahnya. Desember 2017 hanya membayar Rp 121.500. Pengakuannya yang lain, ia tak memiliki usaha seperti kos-kosan. Selasa 20 Februari sekira pukul 08.00 Wita Lukas mengobati rasa penasarannya dengan menyambangi kantor PDAM Tirta Alam yang berada di Jalan Slamet Riady, Tarakan Barat. Menyampaikan aduan.

Kegelisahan makin menjadi-jadi, petugas PDAM pun kekeh menyebut nilai tagihan sebesar Rp 4 juta. Tagihan sebesar Rp 4 juta. “Yah saya enggak bayarlah. Mahal begitu. Saya disuruh tanda tangan untuk mencicil pembayaran itu, saya juga belum sanggup. Jadi, saya langsung pulang,” kata Lukas yang ditemui siangnya.

Pelanggan atas nama Anda Rias (56) yang berada di RT 10, Karang Harapan, Tarakan Barat nyaris pingsan mengetahui tagihan air PDAM nya mencapai Rp 4,1 juta dari yang biasanya tak pernah mencapai angka Rp 200 ribu.

Kasus sejenis menimpa Anda Lumba (28), pelanggan yang berdomisili di Kelurahan Karang Harapan RT 9, Tarakan Barat malah menyiapkan laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Tarakan, Jumat 23 Februari. Ia menilai langkah PDAM meminta pembayaran atas tagihan periode Januari 2018 sebesar Rp 10.436.000 sangat tidak masuk akal. Padahal biasanya hanya membayar Rp 200 ribu-an setiap bulan. “Kami tidak akan bayar. Kalau kami disuruh bayar, sekalian bawa ke meja hijau (hukum),” ungkap Anda hari itu.

Menurut Anda, pemakaian air masih dalam batas wajar. Diakuinya tidak ada permainan meteran atau penyambungan ke lain rumah. “Kurang kerjaan aja kalau begitu, tidak adalah kami melakukan begitu (penyambungan ke luar). Kalau kesalahannya di PDAM, jangan dilimpahkan ke pelanggan,” jelasnya.

Belakangan Dirut PDAM Tirta Alam Said Usman Assegaf mengakui ada kesalahan pencatatan, diduga karena kelalaian petugas yang diistilahkan sebagai penumpukan pemakaian. Terungkap setelah PDAM mengubah metode pencatatan dari manual ke Android Catat Baca Meter Sistem (Aurora) atau aplikasi catat meter Android. Bermaksud meredam ketegangan dengan pelanggannya, Usman mengungkap jika empat petugas telah dipecat karena bekerja tidak beres.

Yang menggelikan, kesalahan petugas itu tetap harus ditanggung pelanggan yang tidak tahu menahu. Menurutnya, solusi yang bisa ditempuh dengan dicicil secara bertahap. Wajar saja PDAM bersikap demikian, demi rapor yang bagus dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu manajemen PDAM tak ingin dinilai gagal dalam menjalankan perusahaan tersebut. Auidt itu mencakup pemeriksaan air yang diproduksi, air yang dijual dan air yang ditandu.

Dibeber PDAM, ada beberapa hal yang juga bisa terjadi terhadap tagihan yang membengkak lainnya. Seperti kerusakan pada alat meteran pengukur air, kebocoran pipa, kelalaian pelanggan, atau faktor–faktor lainnya.
DIINGATKAN SOAL UU KONSUMEN

PDAM sempat mengancam tetap akan melakukan pemutusan jika tagihan ‘gajah’ yang di luar kewajaran itu tidak dibayar.

Menurut akademisi hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Zulvia Makka, S.H, M.H, pelanggan tak bisa dituntut dalam kasus tersebut. Dalam kasus kelalaian petugas PDAM Tirta Alam.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sudah diatur jelas terkait hak-hak konsumen. Di mana konsumen harus mengetahui berapa yang harus dibayarkan setiap meter kubik. Dan jika ada kenaikan, PDAM wajib secepatnya memberitahukan kepada konsumen. Selain itu, PDAM sebagai produsen seharusnya melakukan pengecekan setiap rumah, dalam hal ini pelanggan. Untuk melihat apakah ini real kesalahan ada pada konsumen, ataukah petugas pencatatan.

Jika kemudian konsumen tidak mau membayar karena tingginya tagihan, lalu pihak PDAM mau memutus sambungan itu, maka perlu dipertanyakan dasar pemutusannya. “Dasar PDAM untuk mencabut meteran konsumen itu apa? Berbeda jika si konsumen itu menunggak pembayaran selama 3-4 bulan. Ini kan mereka selalu bayar tidak ada tunggakan, hanya saja ternyata ada kelalaian dari si petugas PDAM, yang baru saja terkuak selama ini. Berarti itu sudah menjadi risiko bisnis,” kata Zulvia yang diwawancara Jumat 23 Februari lalu.

Berbeda kasus, andai petugas di lapangan menemukan permainan meteran yang dilakukan konsumen. Maka pada kasus ini, konsumen wajib untuk membayar.

Ketua Komisi II DPRD Tarakan Adnan Hasan Galoeng menyatakan bahwa permasalahan ini telah dirapatkan bersama PDAM dan sejumlah perwakilan masyarakat.

Hasil rapat menyebutkan setelah diverifikasi, yang merasa keberatan akan pembayaran tagihan yang membengkak berjumlah 37 pelanggan.

Nah, usai PDAM membentuk tim investigasi melakukan pengecekan secara langsung di lapangan, PDAM kembali mengaku karena kesalahan pencatatan. Menurut PDAM, beberapa petugas mereka kesulitan melakukan pencatatan, karena meteran air berdama dalam rumah. Sementara pemilik berada di luar rumah. Sehingga petugas mengira-ngira.

“Misalnya ada masyarakat yang selama ini hanya menggunakan 30 kubik saja, ternyata saat itu masyarakat menggunakan 50 kubik, sehingga tidak tertagihkan 20 kubik. Akhirnya setelah digunakan sistem digital, sehingga yang tadi main kir-kira itu terakumulasi, itu yang menyebabkan tagihan membengkak,” katanya.

Dari 25 ribu meteran, terdapat 5 ribu meteran yang kualitasnya dianggap kurang atau tidak presisi dalam mengukur volume air, sehingga harus diganti. Ada pula rumah masyarakat yang mengalirkan air ke rumah sewa.

“Kalau itu kesalahan di PDAM, ya mana mungkin mau dibebankan ke masyarakat. Tapi kalau memang itu kelalaian masyarakat, ya tidak bisa dong. Itu kan juga kelalaian masyarakat. Tapi tetap kami akan duduk satu meja bersama seluruh stakeholder,” tuturnya.

Melalui hal tersebut, ia menyarankan kepada PDAM agar sebelum mencetak penagihan, dapat berhati-hati. Misalkan, jika keluarga A yang biasanya membayar PDAM sebanyak Rp 70 ribu per bulan, namun tiba-tiba harus membayar Rp 1 sampai 7 juta, sebaiknya tidak dicetak lebih dulu tagihannya. Tetapi harus dilakukan pengecekan dulu agar tidak masuk dalam data base PDAM, sehingga tidak mendapatkan permasalahan.

“Jadi kalau ada yang tiba-tiba membengkak, harus ditunda dulu. Jangan asal cetak, sehingga tidak rasional,” tegasnya. (eru/*/shy/lim)


BACA JUGA

Kamis, 19 Juli 2018 11:34

Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Grab

TARAKAN - Ratusan sopir  angkot yang tergabung dalam SPTI dan sopir angkutan konvensional lainnya, Kamis…

Kamis, 19 Juli 2018 11:21

Presiden Jokowi Belum Dipastikan Datang

TARAKAN – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Kamis, 19 Juli 2018 11:19

200 Pelanggan Alami Gangguan Token Listrik

TARAKAN – Tak hanya merasakan pemadaman listrik saja, masyarakat Tarakan juga sempat tidak bisa…

Kamis, 19 Juli 2018 11:17

Tiga Daerah Raih WDP

TARAKAN -  Tiga dari lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara mendapat opini Wajar Dengan…

Kamis, 19 Juli 2018 11:16

Tak Penuhi Kuota, Selektif Pilih Bacaleg

TARAKAN – Bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di Bumi Paguntaka membuat para legislator…

Kamis, 19 Juli 2018 09:56

Lapas Penuh, Hak Tahanan Tak Terpenuhi

TARAKAN - Kondisi lembaga pemasyarakatan (lapas) cukup memprihatinkan. Tak hanya kapasitasnya, namun…

Kamis, 19 Juli 2018 09:48

Drainase Minim, Percepat Kerusakan Jalan

TARAKAN – Ketua RT 63, Kelurahan Karang Anyar, Maria Renius mengatakan, belum lama ini beberapa…

Rabu, 18 Juli 2018 23:06

Antisipasi Lonjakan Harga Sembako

TARAKAN – Mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di Bumi Paguntaka, terutama menjelang pelaksanaan…

Rabu, 18 Juli 2018 11:50

Tambah Flight di Rakernas Apeksi

TARAKAN – Jelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi)…

Rabu, 18 Juli 2018 11:47

Karena Rindu Orang Tua, Pulang ke Tarakan Bermalam

Rasa kaget dan tidak percaya, ketika mendengar kabar bahwa Muhammad Riharja sudah berpulang menghadap…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .