MANAGED BY:
SENIN
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 11 April 2018 10:36
Terbukti Korupsi, Dua ASN Dipecat

Empat di Antaranya Terlibat Kasus Lain

DIKELUARKAN: Bupati telah memecat enam ASN dilingkungan Pemkab Nunukan, termasuk yang telah melakukan tindak pidana korupsi yakni, I Putu Budiarta. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, kini dipecat oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura. Dua di antaranya, ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasar Induk tahun lalu.

Seperti yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Nunukan salah satu alasannya pemecatan ini sebagai bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin masif. Serta untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja ASN, maka pemerintah daerah wajib menindak tegas ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Hamseng, SH yang dikonfirmasi media ini terkait pemecatan enam ASN  di lingkungan Pemkab Nunukan membenarkan hal tersebut.

“Jumlahnya ada enam orang untuk tahun ini. Untuk nama-namanya tak dapat kami sebutkan,” singkat Hamseng kepada media ini.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Nunukan, Sabri menambahkan, pemecatan dilakukan adalah terkait penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kasus tindak pidana korupsi dianggap harus dilakukan pemecatan terhadap ASN yang bersangkutan.

Dasar pemecatan kasus tindak pidana korupsi yakni, surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017, perihal wewenang pemberhentian PNS. Serta surat Menpan-RB nomor B/62/SM.00.03/2017, perihal penjelasan PNS terpidana kasus tindak pidana korupsi tanggal 22 Desember 2017.

“Suka tidak suka, harus dilakukan eksekusi bahkan sempat dilakukan konsultasi sebelum dilakukan pemecatan. Jadi harus disampaikan dengan baik,” kata Sabri.

Menurutnya, mulai saat ini sebagai pemerintah daerah harus serius dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu penegakan aturan maupun hukum harus diperhatikan. Agar kasus korupsi di Pemkab Nunukan tidak terjadi lagi.

Lanjut dia, enam ASN yang telah dipecat tidak semuanya terlibat kasus korupsi. Keenam lainnya dianggap tidak dapat dipublikasikan kasusnya. Cukup jumlah  yang diketahui.

“Dua ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi semuanya telah dipecat,” ujarnya.

Diketahui dua ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yakni, Khotaman dan I Putu Budiarta. Telah divonis Pengadilan Tipikor Samarinda setahun penjara atas kasus korupsi pasar induk.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 250 bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu bagian b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

Dan bagian c menyebutkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.  (nal/nri)


BACA JUGA

Senin, 22 Oktober 2018 13:48

BB Miras Dilimpahkan ke Kejari

NUNUKAN - Ribuan barang bukti minuman keras (miras) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan.…

Senin, 22 Oktober 2018 10:34

Pawai Tematik, Ada Tuna Sebesar Minibus

NUNUKAN – Setidaknya ada ribuan warga yang ikut memeriahkan pawai tematik yang dilakukan Dinas…

Senin, 22 Oktober 2018 10:06

Gara-Gara Kasus Ini, Kepala UPP Sebatik Ikut Jadi Tersangka

NUNUKAN – Kasus dugaan pungli di kantor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sei…

Senin, 22 Oktober 2018 09:55

Honorer Berpolitik Akan Dipantau

NUNUKAN – Tak hanya aparatur sipil negara (ASN), pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:38

Pengusaha Elektronik Keluhkan Kenaikan Dolar

NUNUKAN – Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang kini menyentuh Rp 15.145 per USD 1 cukup…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:37

Jalan Lingkar Sebatik Tunggu Perbaikan

NUNUKAN – Jalan lingkar Pulau Sebatik yang menghubungkan dua Kecamatan Sebatik Tengah dan Sebatik…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:10

Daging Alana Ilegal Masih Sulit Dibendung

NUNUKAN – Daging kerbau jenis alana yang beredar di Nunukan, masih banyak yang didatangkan secara…

Sabtu, 20 Oktober 2018 14:21

Polisi Beri Dua Penyidik ke BNNK

NUNUKAN – Polres Nunukan akhirnya memberikan dua orang penyidik ke Badan Narkotika Nasional (BNN)…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:24

Setahun, Hasil Laut Lenyap Rp 1,4 T

NUNUKAN – Kekayaan alam Indonesia sudah sangat terkenal banyak di dunia. Termasuk hasil laut yang…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:21

Rumah di Pesisir Bisa Terima Sertifi kat HGB

NUNUKAN – program penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) oleh Badan Pertanahan Nasional…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .