MANAGED BY:
SELASA
18 JUNI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 11 April 2018 10:36
Terbukti Korupsi, Dua ASN Dipecat

Empat di Antaranya Terlibat Kasus Lain

DIKELUARKAN: Bupati telah memecat enam ASN dilingkungan Pemkab Nunukan, termasuk yang telah melakukan tindak pidana korupsi yakni, I Putu Budiarta. RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, kini dipecat oleh Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura. Dua di antaranya, ASN yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasar Induk tahun lalu.

Seperti yang tertuang dalam surat keputusan Bupati Nunukan salah satu alasannya pemecatan ini sebagai bentuk konkret komitmen pemerintah daerah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin masif. Serta untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja ASN, maka pemerintah daerah wajib menindak tegas ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan, Hamseng, SH yang dikonfirmasi media ini terkait pemecatan enam ASN  di lingkungan Pemkab Nunukan membenarkan hal tersebut.

“Jumlahnya ada enam orang untuk tahun ini. Untuk nama-namanya tak dapat kami sebutkan,” singkat Hamseng kepada media ini.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Nunukan, Sabri menambahkan, pemecatan dilakukan adalah terkait penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti kasus tindak pidana korupsi dianggap harus dilakukan pemecatan terhadap ASN yang bersangkutan.

Dasar pemecatan kasus tindak pidana korupsi yakni, surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.105-3/99 tanggal 15 September 2017, perihal wewenang pemberhentian PNS. Serta surat Menpan-RB nomor B/62/SM.00.03/2017, perihal penjelasan PNS terpidana kasus tindak pidana korupsi tanggal 22 Desember 2017.

“Suka tidak suka, harus dilakukan eksekusi bahkan sempat dilakukan konsultasi sebelum dilakukan pemecatan. Jadi harus disampaikan dengan baik,” kata Sabri.

Menurutnya, mulai saat ini sebagai pemerintah daerah harus serius dalam memberikan sanksi kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, untuk itu penegakan aturan maupun hukum harus diperhatikan. Agar kasus korupsi di Pemkab Nunukan tidak terjadi lagi.

Lanjut dia, enam ASN yang telah dipecat tidak semuanya terlibat kasus korupsi. Keenam lainnya dianggap tidak dapat dipublikasikan kasusnya. Cukup jumlah  yang diketahui.

“Dua ASN yang telah melakukan tindak pidana korupsi semuanya telah dipecat,” ujarnya.

Diketahui dua ASN yang terlibat kasus tindak pidana korupsi yakni, Khotaman dan I Putu Budiarta. Telah divonis Pengadilan Tipikor Samarinda setahun penjara atas kasus korupsi pasar induk.

Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pasal 250 bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu bagian b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

Dan bagian c menyebutkan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.  (nal/nri)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*