MANAGED BY:
SENIN
10 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 10 April 2018 23:58
Tiga Daerah Belum WTP, BPK Beri Catatan
Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Tiga daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu pun menjadi perhatian Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.

Tiga pemerintah daerah yang belum menerima WTP itu, adalah Kabupaten Tana Tidung (KTT), Bulungan dan Kota Tarakan. Sedangkan yang telah menerima WTP adalah Pemprov Kaltara, Kabupaten Malinau dan Nunukan. “Saya harap tiga daerah ini bisa secepatnya meraih WTP,” ungkap Harry Azhar Azis, Senin (9/4).

Menurutnya, WTP tidak lagi dikatakan sebagai sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan daerah dalam memenuhi indikator untuk mendapatkan WTP tersebut. “WTP lebih kepada indikator meningkatnya kemakmuran masyarakat di daerah,” tegasnya.

Tiga catatan penting BPK RI terkait daerah yang belum meraih WTP harus menjadi perhatian serius masing-masing pemda, termasuk Pemprov Kaltara. Pertama mengenai pengelolaan aset.

Sejauh ini administrasi legalitas aset di tiga daerah ini dipandang masih perlu untuk segera dibenahi. Misalnya, kata dia, ada aset namun tidak ada dokumen. Sebaliknya ada dokumen, namun tidak ada asetnya. “Mungkin saja karena kelalaian ada perpindahan namun administrasi belum diserahkan,” ucap Harry.

Selanjutnya perihal dana bantuan sosial (bansos) dan hibah, BPK RI masih menemukan adanya ketidaksikronan antara fakta di lapangan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban.

Ia mencontohkan ada hibah untuk bantuan masjid sebesar Rp 100 juta. Secara administrasi dan itu ditandatangani penerima sebesar Rp 100 juta, namun fakta dana yang diberikan hanya Rp 70 juta. “Kami tanya benar terima Rp 100 juta, ternyata tidak. Lalu kenapa tanda tangan Rp 100 juta. Mereka jawab kalau tidak, maka yang Rp 70 juta pun kami tidak dapat,” urai dia.

Terakhir terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Katanya, masih ditemukan SPPD fiktif, yaitu surat perjalanan keluar lalu anggaran dicairkan namun pegawai yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas sama sekali. “Tapi ini sudah turun. Jika masih ada maka akan diserahkan ke aparat penegak hukum saja,” pungkasnya. (isl/eza)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 07 Desember 2018 12:07

Belum Ada Persetujuan Bersama

TANJUNG SELOR – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon…

Jumat, 07 Desember 2018 12:06

467 Peserta CPNS Lanjut Tes SKB

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memastikan sebanyak 467…

Jumat, 07 Desember 2018 12:05

Miliki Segudang Pengalaman, Semua Tugas Berkesan

Ibarat sayur tanpa garam. Tentu kurang lengkap bila mengenal Letkol…

Jumat, 07 Desember 2018 12:04

Pemilih Dibagi Tiga Kategori

TANJUNG SELOR – Pemilih pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun depan,…

Jumat, 07 Desember 2018 12:03

Tenaga Kontrak Terancam Tak Diperpanjang

TANJUNG SELOR – Meskipun Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun…

Kamis, 06 Desember 2018 13:14

Jangan Sampai Kena Sanksi

TANJUNG SELOR - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Kamis, 06 Desember 2018 13:13

Dua Bandara Akan Dibangun DPPU

TANJUNG SELOR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Kamis, 06 Desember 2018 13:10

Pastikan ODGJ Tak Digiring

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 06 Desember 2018 13:09

Dari Anak Desa, Merasa 'Buah' Disiplin untuk Mencapai Cita-Cita

Kemarin (5/12), menjadi pekan awal Komandan Kodim (Dandim) 0903/ Tsr,…

Kamis, 06 Desember 2018 13:02

Tidak Untung, Perusda Beralih Sektor

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan menyebutkan, Perusahaan Daerah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .