MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 10 April 2018 23:58
Tiga Daerah Belum WTP, BPK Beri Catatan
Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Tiga daerah di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) belum menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal itu pun menjadi perhatian Ketua BPK RI Harry Azhar Azis.

Tiga pemerintah daerah yang belum menerima WTP itu, adalah Kabupaten Tana Tidung (KTT), Bulungan dan Kota Tarakan. Sedangkan yang telah menerima WTP adalah Pemprov Kaltara, Kabupaten Malinau dan Nunukan. “Saya harap tiga daerah ini bisa secepatnya meraih WTP,” ungkap Harry Azhar Azis, Senin (9/4).

Menurutnya, WTP tidak lagi dikatakan sebagai sebuah prestasi melainkan kewajiban yang harus dilakukan daerah dalam memenuhi indikator untuk mendapatkan WTP tersebut. “WTP lebih kepada indikator meningkatnya kemakmuran masyarakat di daerah,” tegasnya.

Tiga catatan penting BPK RI terkait daerah yang belum meraih WTP harus menjadi perhatian serius masing-masing pemda, termasuk Pemprov Kaltara. Pertama mengenai pengelolaan aset.

Sejauh ini administrasi legalitas aset di tiga daerah ini dipandang masih perlu untuk segera dibenahi. Misalnya, kata dia, ada aset namun tidak ada dokumen. Sebaliknya ada dokumen, namun tidak ada asetnya. “Mungkin saja karena kelalaian ada perpindahan namun administrasi belum diserahkan,” ucap Harry.

Selanjutnya perihal dana bantuan sosial (bansos) dan hibah, BPK RI masih menemukan adanya ketidaksikronan antara fakta di lapangan dengan dokumen laporan pertanggungjawaban.

Ia mencontohkan ada hibah untuk bantuan masjid sebesar Rp 100 juta. Secara administrasi dan itu ditandatangani penerima sebesar Rp 100 juta, namun fakta dana yang diberikan hanya Rp 70 juta. “Kami tanya benar terima Rp 100 juta, ternyata tidak. Lalu kenapa tanda tangan Rp 100 juta. Mereka jawab kalau tidak, maka yang Rp 70 juta pun kami tidak dapat,” urai dia.

Terakhir terkait surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Katanya, masih ditemukan SPPD fiktif, yaitu surat perjalanan keluar lalu anggaran dicairkan namun pegawai yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas sama sekali. “Tapi ini sudah turun. Jika masih ada maka akan diserahkan ke aparat penegak hukum saja,” pungkasnya. (isl/eza)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 11:07

Durasi ML Jadi Tujuh Jam Sehari

TANJUNG SELOR - Pemadaman listrik yang terjadi sejak Februari lalu…

Kamis, 21 Maret 2019 11:03

Aksi 12 Kementerian Diundur

TANJUNG SELOR – Aksi percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM)…

Kamis, 21 Maret 2019 11:02

Bangun Ruang dan Alkes, Gunakan DAK Rp 16 Miliar

TANJUNG SELOR – Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019…

Kamis, 21 Maret 2019 11:00

Setahun Pembangunan PLTSa Harus Berprogres

TANJUNG SELOR – Sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKA) pembangunan…

Kamis, 21 Maret 2019 10:53

Rekam Biometrik, CJH Dilarang Keluar Kota

TANJUNG SELOR – Selama beberapa bulan ke depan Calon Jamah…

Kamis, 21 Maret 2019 10:51

Bandar Kupon Putih Berhasil Dibekuk

TANJUNG SELOR – Usahabandar kupon putih yang dijalankan AT berakhir…

Kamis, 21 Maret 2019 10:44

Jamin Keamanan, Polda Kerahkan Ribuan Personel

Jelang pelaksanaan pesta demokrasi 17 April mendatang, Kepolisian Daerah (Polda)…

Rabu, 20 Maret 2019 11:07

Rekrutmen Transparan, Seleksi JPT Terbuka

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Gubernur Kaltara Dr.…

Rabu, 20 Maret 2019 11:04

ASN Dilarang Ikut Naik Panggung

TANJUNG SELOR - Berbagai upaya terus dilakukan Badan Pengawasan Pemilihan…

Rabu, 20 Maret 2019 11:03

Utamakan Putra Daerah

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kaltara mempersiapkan kuota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*