MANAGED BY:
SABTU
18 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Jumat, 06 April 2018 12:28
Dianggap Tak Sesuai Fakta Persidangan
DUPLIK: Andi (Hendra32), satu dari lima terdakwa kepemilikan sabu 11,4 kg menjalani proses persidangan dengan agenda pembacaan duplik (tanggapan) di Pengadilan Negeri Tarakan, Kamis (5/4). JOHANNY/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKANMajelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarakan diminta untuk menghindarkan terdakwa Andi (Hendra32) dan Amin dari tuntutan hukuman mati atas dugaan pemilik sabu-sabu seberat 11.4 kilogram (kg).

Permohonan tersebut disampaikan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Andika, SH dalam sidang digelar Kamis (5/4) agenda pembacaan duplik (tanggapan) terhadap replik dari jaksa penuntut umum (JPU) Tarakan pada sidang pekan lalu.

Menurut Andika, dengan tuntutan pidana mati oleh JPU, hal itu sangat memberatkan terdakwa. Terlebih lagi, dalam proses pemeriksaan saksi banyak diwarnai perdebatan. Terdakwa menyadari untuk mencari kebenaran hakiki tidak semudah  yang dibayangkan, tidak seperti membalikkan telapak tangan

“Yang  membuat terdakwa sangat tertekan adalah terdakwa dituntut hukuman mati atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya,” ungkap Andika, dalam duplik secara lisan yang disampaikannya dihadapan majelis hakim, JPU dan terdakwa, Kamis (4/4).

Dalam kesempatan ini, Andika juga menyampaikan dari pembacaan tuntutan oleh JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum ,menawarkan untuk dijual yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Padahal di persidangan tidak ada saksi satupun yang menunjuk terdakwa terlibat dalam perkara ini.

“Tidak ada saksi satupun yang menyatakan terdakwalah yang menyuruh mengambil narkotika ke Tanjung Daun, Pulau Punyuh, Kabupaten Nunukan pada 23 September. Dan tidak ada saksi satupun yang menyatakan dua jeriken isi sabu-sabu adalah milik terdakwa. Dan tidak ada saksi satupun yang menyatakan bahwa speeboat yang digunakan untuk mengambil sabu-sabu ke Tanjung Daun adalah milik terdakwa,” beber Andika.

Sebagai penasihat hukum, dia merasa kecewa karena JPU melakukan penuntutan terhadap kliennya tidak berdasarkan pada keterangan saksi dan terdakwa di persidangan. JPI hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi mahkota dan terdakwa.

Sementara keterangan saksi mahkota dan keterangan terdakwa dalam BAP di persidangan, dapat dibuktikan merupakan hasil intimidasi dan siksaan fisik penyidik, yang mana sudah dicabut dipersidangan oleh para saksi dan terdakwa.

“Hak untuk hidup merupakan salah satu hak asasi manusia Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi. Sehingga untuk mendakwa dan menuntut seseorang haruslah benar-benar didasarkan kepada kebenaran materil agar keadilan hukum benar-benar bisa ditegakkan. Sehingga tidak akan ada orang yang dapat dipidana atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,” jelasnya.

Dalam proses peradilan pidana ini, kata Andika, terdakwa juga berharap persidangan dapat berpihak kepada kebenaran materiil. Namun ternyata JPU mengabaikannya.

“Tuntutan hukuman mati dari penuntut umum tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahkan memanipulasi fakta persidangan, dan melanggar asas-asas pembuktian pidana. Begitu teganya JPU menuntut hukuman mati kepada terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya sebagaimana yang terlihat dalam fakta-fakta persidangan,” bebernya lagi.

Andika menjelaskan, JPU sebelumnya menuntut kliennya dengan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) UU nomor 35/2009 tentang Narkotika juncto pasal 132 ayat (1) UU nomor 35/2009 tentang Narkotika dan meminta terdakwa dihukum mati oleh majelis hakim. 

“Kami berharap majelis hakim dapat membebaskan Andi dari tuntutan JPU yang tidak sesuai fakta yang ada. Senin pekan depan kami akan menunggu putusan itu. Jika nantinya tidak sesuai maka kami akan melakukan upaya banding, sebagai salah satu upaya hukum,” jalas Andi.

Senada dengan PH Andika untuk terdakwa Andi. Nunung SH selaku PH Amin juga akan melakukan hal yang sama jika kliennya Amin yang juga dituntut hukuman mati tidak dibebaskan dari tuntutan JPU.

 “Sebagaimana yang terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan pengadilan bahwa sejak awal terdakwa telah merasakan tekanan dan intimidasi dari perilaku aparat yang telah melakukan penangkapan. Terdakwa berikut saksi Ari, Andi, Roniansyah dan Haryanto bahwa ketika diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik mereka tidak diberi kesempatan untuk membela diri atau menyatakan hal yang sebenarnya,” kata Nunung.

Lebih lanjut Nunung menjelaskan, dia tetap pada apa yang terungkap dalam fakta persidangan. Bahwa dalam persidangan Amin mengaku jika ia hanya disuruh untuk mencari speedboat,sedangkan untuk masuk ke dalamnya ia tidak ikut. “Jadi ketika klien saya ini ditangkap tidak ada dalam penguasaan apapun baik itu menyimpan, memiliki ataupun menguasai itu tidak ada,” jelasnya

Setelah dilakukannya agenda duplik selama empat hari oleh masing-masing PH. Maka majelis hakim yang diketui Majelis Christo EN Sitorus melanjutkan persidangan pada agenda putusan atau vonis majelis hakim yang akan dilaksanakan pada Senin (9/4). Di mana dalam agenda putusan nantinya, lima terdakwa akan dilakukan secara bertahap.

“Kita akan mulai sidang pada pukul 09.30 Wita hingga pukul 13.30 Wita. Untuk masing-masing putusan,” kata Christo dengan menutup agenda duplik persidangan. (eru/nri)


BACA JUGA

Jumat, 17 Agustus 2018 23:17
Haji 2018

Doa dari Makkah, Damai dalam Politik

TARAKAN — Para jamaah calon haji (JCH) asal Tarakan turut memperingati Hari Kemerdekaan di Makkah,…

Jumat, 17 Agustus 2018 23:13

SUSAHNYA..!! Sampai-Sampai Harga Ayam Diatur HET

TARAKAN - Harga sembilan bahan pokok (sembako) yang fluktuatif dari waktu ke waktu memicu sejumlah persoalan.…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:37

Alasan Aset Berpolemik, PAD Terjun

TARAKAN – Pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang dihimpun Badan Retribusi dan Pengelolaan…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:35

Kerajaan Ubur-Ubur Ada di Kaltara?

TARAKAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Utara (Kaltara) mengimbau kepada masyarakat…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:33

Siswa Kurang Mampu Malah di Swasta

TARAKAN - Sebanyak 24 anak yang tadinya ditolak sekolah negeri, menemui titik terang. Orang tua mereka…

Kamis, 16 Agustus 2018 12:31

RSUD Diawasi Langsung Gubernur

TARAKAN- Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Irianto Lambrie mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan…

Kamis, 16 Agustus 2018 11:06

Peraih Rekor MURI Melintasi Pulau Sadau

TARAKAN – Peristwa bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu, membuat…

Kamis, 16 Agustus 2018 10:55

Melalui Lomba, Harapkan Kesadaran Warga

Tarakan— Dalam rangka memperingati HUT RI ke-73, pada 17 Agustus mendatang beragam cara dilakukan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:53

Soal Ekspor Kepiting, Minta Menteri KKP Melunak

PERMINTAAN luar negeri tinggi akan kepiting. Harganya pun menjanjikan.  Komoditas kepiting Tarakan…

Rabu, 15 Agustus 2018 23:51

Wawali Arief di Simpang Jalan

TARAKAN - Tak terdaftar dalam daftar calon sementara (DCS) calon legislatif 2019, Khaeruddin Arief Hidayat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .