MANAGED BY:
KAMIS
23 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 26 Maret 2018 13:43
Dokter Spesialis Terbentur Usia

Rekrutmen CPNS Kaltara

Irianto Lambrie – Gubernur Kaltara RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Beberapa formasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu masih kosong. Salah satunya adalah formasi dokter spesialis.

Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara,  beberapa dokter spesialis sudah menyatakan minat untuk  ikut seleksi. Hanya, rata-rata gugur atau terkendala di syarat usia yang ditetapkan maksimal 35 tahun.

Menyikapi hal itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie tidak mau tinggal diam. Pada penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan 422 CPNS beberapa waktu lalu, Irianto menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Asman Abnur yang berkunjung ke Kaltara bersama dengan Kepala LAN dan Kepala BKN.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebutkan, keberadaan dokter spesialis di provinsi termuda di Indonesia ini masih sangat dibutuhkan. Namun dokter spesialis yang ada hanya bisa pasrah dengan aturan, karena usianya rata-rata sudah di atas 35 tahun.

“Kita kemarin (2017, Red) formasi dokter spesialis kosong. Ini yang kita harapkan dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan syarat usia maksimalnya,” kata Irianto.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Menpan-RB mengatakan, usulan dari Gubernur Kaltara tersebut akan coba diatur kembali. Dalam hal ini, usia maksimal khusus dokter spesialis akan diusahakan diubah menjadi 40 tahun. “Itu akan kita atur. Tapi masih saya coba melihat-lihat aturan yang bisa dibuat. Mudah-mudahan nanti Kaltara tambah maju dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni,” kata Asman.

Sebab, kata Asman, item pendukung untuk kemajuan suatu daerah itu adalah SDM. Artinya, jika SDM suatu daerah sudah maksimum, inovatif, dan tidak hanyut dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, dirinya yakin pasti akan maju.

Pastinya, dia berharap tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih baik lagi. Paling tidak ukuran kinerja dari pegawai hingga organisasi perangkat daerah (OPD) harus jelas dan benar-benar dapat diukur capaiannya.

Dengan begitu, kepala daerah tinggal melihat tercapai atau tidaknya target dari masing-maaing OPD. Selanjutnya, baru dilakukan evaluasi terhadap individu yang dinilai tidak berkompeten dan kepala OPD yang tidak mencapai target di organisasi yang dipimpinnya.

Selain itu, Asman juga mengingatkan masalah netralitasi. Ditegaskannya, kepala daerah tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk mengintervensi kepentingan-kepentingan politik dalam birokrasi. “Sekarang sudah ada aturan yang mengatur tentang netralitasi ASN,” sebutnya.

Bahkan, lanjut dia, juga sudah diajukan dasar hukum yang nantinya dimungkinkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memberi sanksi kepada ASN yang melanggar. “Termasuk juga jika pejabat pembina kepegawaiannya yang melanggar, tentu ada sanksi. Itu sedang kita godok aturannya,” kata dia.

Harapannya, dengan aturan terkait profesional ASN itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat lebih maju lagi dengan tidak mencampur baurkan antara politik dengan profesionalitas ASN.

“Politik itu tempat pengkaderan para pemimpin daerah yang mau bertarung (dalam pilkada, Red). Jadi, silakan siapapun yang menang nantinya pasti akan jadi atau tergabung dalam sistem yang tidak dapat terpisahkan dengan ASN,” pungkasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*