MANAGED BY:
RABU
22 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Senin, 26 Maret 2018 13:43
Dokter Spesialis Terbentur Usia

Rekrutmen CPNS Kaltara

Irianto Lambrie – Gubernur Kaltara RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Beberapa formasi yang diusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun lalu masih kosong. Salah satunya adalah formasi dokter spesialis.

Berdasarkan keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara,  beberapa dokter spesialis sudah menyatakan minat untuk  ikut seleksi. Hanya, rata-rata gugur atau terkendala di syarat usia yang ditetapkan maksimal 35 tahun.

Menyikapi hal itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie tidak mau tinggal diam. Pada penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan 422 CPNS beberapa waktu lalu, Irianto menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Asman Abnur yang berkunjung ke Kaltara bersama dengan Kepala LAN dan Kepala BKN.

Mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini menyebutkan, keberadaan dokter spesialis di provinsi termuda di Indonesia ini masih sangat dibutuhkan. Namun dokter spesialis yang ada hanya bisa pasrah dengan aturan, karena usianya rata-rata sudah di atas 35 tahun.

“Kita kemarin (2017, Red) formasi dokter spesialis kosong. Ini yang kita harapkan dapat dipertimbangkan untuk dikecualikan syarat usia maksimalnya,” kata Irianto.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Menpan-RB mengatakan, usulan dari Gubernur Kaltara tersebut akan coba diatur kembali. Dalam hal ini, usia maksimal khusus dokter spesialis akan diusahakan diubah menjadi 40 tahun. “Itu akan kita atur. Tapi masih saya coba melihat-lihat aturan yang bisa dibuat. Mudah-mudahan nanti Kaltara tambah maju dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni,” kata Asman.

Sebab, kata Asman, item pendukung untuk kemajuan suatu daerah itu adalah SDM. Artinya, jika SDM suatu daerah sudah maksimum, inovatif, dan tidak hanyut dalam rutinitas pekerjaan sehari-hari, dirinya yakin pasti akan maju.

Pastinya, dia berharap tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih baik lagi. Paling tidak ukuran kinerja dari pegawai hingga organisasi perangkat daerah (OPD) harus jelas dan benar-benar dapat diukur capaiannya.

Dengan begitu, kepala daerah tinggal melihat tercapai atau tidaknya target dari masing-maaing OPD. Selanjutnya, baru dilakukan evaluasi terhadap individu yang dinilai tidak berkompeten dan kepala OPD yang tidak mencapai target di organisasi yang dipimpinnya.

Selain itu, Asman juga mengingatkan masalah netralitasi. Ditegaskannya, kepala daerah tidak boleh memanfaatkan kewenangannya untuk mengintervensi kepentingan-kepentingan politik dalam birokrasi. “Sekarang sudah ada aturan yang mengatur tentang netralitasi ASN,” sebutnya.

Bahkan, lanjut dia, juga sudah diajukan dasar hukum yang nantinya dimungkinkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Pejabat pembina kepegawaian (PPK) harus memberi sanksi kepada ASN yang melanggar. “Termasuk juga jika pejabat pembina kepegawaiannya yang melanggar, tentu ada sanksi. Itu sedang kita godok aturannya,” kata dia.

Harapannya, dengan aturan terkait profesional ASN itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat lebih maju lagi dengan tidak mencampur baurkan antara politik dengan profesionalitas ASN.

“Politik itu tempat pengkaderan para pemimpin daerah yang mau bertarung (dalam pilkada, Red). Jadi, silakan siapapun yang menang nantinya pasti akan jadi atau tergabung dalam sistem yang tidak dapat terpisahkan dengan ASN,” pungkasnya. (iwk/eza)


BACA JUGA

Selasa, 21 Agustus 2018 16:50

Kursi Kepala Bappeda Tak Diminati

TANJUNG SELOR - Pendaftaran dua jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:49

Pekan Depan KUA-PPAS Dibahas

TANJUNG SELOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Marten Sablon…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:48

Nilai Ekspor SDA Akan Ditingkatkan

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara melalui Biro Perekonomian akan memproyeksikan jumlah produksi…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:47

DPRD Minta Hasil Uji Beras Segera Dibeberkan

TANJUNG SELOR – Belum dibeberkannya hasil uji sampel dugaan beras plastik dari inspeksi mendadak…

Selasa, 21 Agustus 2018 16:46

KPU Belum Terima Laporan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Hampir 10 hari pasca ditetapkannya bakal calon legislatif (bacaleg) sebagai daftar…

Selasa, 21 Agustus 2018 11:24

Bravo...!!! Polda Berhasil Ungkap Jaringan Perampok Tambak

TANJUNG SELOR - Jajaran Kepolisian Polda Kaltara berhasil mengungkap pelaku perampokan di wilayah Kaltara,…

Senin, 20 Agustus 2018 20:48

KNKT Rekomendasikan Mesin Tempel Diganti

TANJUNG SELOR - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan kapal yang mengangkut…

Senin, 20 Agustus 2018 20:43

Bandara Jadi Terhambat, Pemilik Lahan Bantah Tak Miliki Sertifikat

TANJUNG SELOR – Permasalahan pembebasan lahan masyarakat yang bersinggungan dengan proyek perpanjangan…

Senin, 20 Agustus 2018 17:18

Tambang Emas Ilegal Sekatak Masih Beroperasi

TANJUNG SELOR - Masalah pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sekatak yang hingga kini masih beroperasi…

Senin, 20 Agustus 2018 17:17

Libatkan Akademisi Kembangankan Sektor Pertanian

TANJUNG SELOR - Sebagai upaya membuat dan menciptakan petani yang memiliki wawasan dan intelektual yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .