MANAGED BY:
MINGGU
21 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 24 Maret 2018 07:59
WADUH..!! Belanja Pegawai Capai 55 Persen

Bulungan Terancam Tak Dapat Kuota Rekrutmen CPNS

H. Sudjati, Bupati Bulungan. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Persoalan pembatasan belanja pegawai yang tidak boleh di atas 50 persen dari besaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam mengusulkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) masih terus menjadi polemik.

Jika aturan itu bersifat kaku atau tidak ada toleransi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), maka secara akan ada beberapa daerah yang tidak dapat melakukan rekrutmen CPNS tahun ini. Salah satunya Kabupaten Bulungan yang belanja pegawainya sebesar 55 persen.

Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, untuk usulan Bulungan tahun ini sebenarnya permintaan dari pusat. Pastinya usulan sebanyak 220 formasi itu bukan penambahan, melainkan penggantian pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun selama beberapa tahun diberlakukannya moratorium CPNS.

“Memang pak Menpan bilang begitu (belanja pegawai tidak boleh lebih dari 50 persen, Red). Tapi masih bisa kita upayakan karena ini hanya penggantian, tentu tidak akan menambah jumlah belanja pegawai,” katanya kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Dalam hal ini, kata Sudjati, meski belum dapat memastikan apakah usulan itu dapat disetujui atau tidak, pihaknya akan mengupayakan adanya pengecualian pada dua bidang seperti yang sebelumnya disebutkan oleh Menpan-RB.

“Untuk guru dan tenaga kesehatan itukan ada pengecualian dengan dikroscek secara detail. Nah, kita usulan yang banyak di dua bidang itu,” sebutnya.

“Meskipun untuk yang umum juga ada, tapi tentu itu tidak banyak,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Bulungan, H. Faisal Fikri mengatakan, meskipun dari segi belanja pegawai tidak memenuhi syarat untuk mengusulkan formasi, tapi pemerintah daerah tetap bisa menjelaskan ke pusat karena itu suatu kebutuhan agar roda pemerintahan tetap berjalan maksimal.

“Kalau Bulungan bisa menyakinkan pusat bahwa memang kekurangan dan analisanya ditunjukkan, tentu pusat akan mempertimbangkan itu,” tuturnya.

Untuk itu dirinya berharap tim yang telah dibentuk agar mampu meyakinkan pusat, karena tidak ada lagi namanya pegawai daerah, tapi hanya pegawai pusat yang ada di daerah. “Tinggal bagaimana tim ini melobi pusat untuk mempertimbangkan hal itu,” sebutnya.

Karena suatu organisasi itu pasti ada batas minimalnya, batas minimal ini dulu yang harus dipenuhi. Dan juga disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam hal perekrutan dan pemberian gaji dan lainnya kepada PNS yang telah direkrut nanti. (lee/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:28

Kontraktor Terkendala Mobilisasi Material

TANJUNG SELOR - Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR)…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:24

UMP Tahun Depan Diprediksi Naik

TANJUNG SELOR – Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Itu…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:21

Tak Bosan Usul Lapas Bulungan

TANJUNG SELOR – Kejaksan Negeri (Kejari) Bulungan optimistis, pembangunan kantor perwakilan Kejari…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:19

Sabu Disinyalir Berasal dari Taiwan

TANJUNG SELOR –Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara memastikan bahwa wilayah ini kerap dijadikan…

Sabtu, 20 Oktober 2018 15:17

Siapkan Gedung Logistik Pemilu

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mempersiapkan…

Jumat, 19 Oktober 2018 21:26

Pemprov Mau Beli Pesawat, Ini yang Ditunggu...

TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara),  membeli…

Jumat, 19 Oktober 2018 20:54

Kontraktor Terkendala Mobilisasi Material

TANJUNG SELOR - Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR)…

Jumat, 19 Oktober 2018 20:53

Kontraktor Terkendala Mobilisasi Material

TANJUNG SELOR - Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR)…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:36

DJKA Bantu Pengembangan Kereta Api

TANJUNG SELOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Utara menyebutkan detail engineering design…

Jumat, 19 Oktober 2018 12:32

Pergub Pembebasan PKB Berpotensi Diperpanjang

TANJUNG SELOR - Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 29 dan 30 tahun 2018 berdampak signifikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .