MANAGED BY:
SELASA
17 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 24 Maret 2018 07:52
Diduga Melanggar Kode Etik

Komisioner KPU dalam Menentukan PPK

Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Nunukan, Abd Rahman, SE. FOTO: RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, telah mengumumkan hasil proses klarfikasi pelapor calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada kesimpulan Bawaslu Nunukan ada dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan.

Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP), Abd Raham, SE mengatakan, Bawaslu Nunukan telah mengumumkan hasil proses klarifikasi dua pelapor yakni, Dedi Junaidi dan Alfian. Dalam klarifikasi tersebut Bawaslu Nunukan telah menyimpulkan beberapa hal.

“Bawaslu Nunukan berhak menerima dan menindaklanjuti laporan pelapor yang masuk,” kata Abd Rahman.

Menurutnya, untuk calon anggota PPK Dedi Junaidi dan Alfian memiliki hak dan mempunyai kedudukan hukum, untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu Nunukan. Jika ditemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara pemilu.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 7/2017 tentang pemilihan umum (pemilu). Bawaslu Nunukan menyesuaikan dengan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud, dalam pasal 454 ayat 7 dan 8 merupakan pelanggaran kode etik.

Selanjutnya laporan tersebut dengan nomor 001/KU-03/PM.06.02/III/2018, akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena diduga ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik bukan menjadi kewenangan Bawaslu Nunukan,” ujarnya.

Namun sebelumnya telah disampaikan Ketua KPU Nunukan, Hj. Dewi Sari Bahtiar bahwa perekrutan anggota PPK dan PPS dilakukan sesuai dengan prosedur. Walaupun ada perubahan yang terjadi, hal tersebut merupakan evaluasi terhadap perubahan anggota PPK telah dilakukan oleh komisioner KPU Nunukan.

“Komisioner KPU ini ada lima, keputusan yang telah dikeluarkan merupakan hasil koordinasi komisioner KPU yang ada,” kata Hj. Dewi Sari Bahtiar.

Ia menjelaskan, hasil keputusan wawancara yang dilakukan mulai daerah pemilihan (dapil) satu hingga tiga. Merupakan keputusan serta penilaian yang dilakukan dari devisi serta komisioner KPU Nunukan yang melaksanakan tes wawancara.

Menurutnya, jika ada calon anggota PPK yang tidak terima keputusan KPU Nunukan merupakan hal yang biasa. Kemungkinan ada ketidakpuasan tersendiri. Setelah hasil tes wawancara dikeluarkan oleh KPU Nunukan.

 “KPU ini bersifat hirarki, jadi keputusan yang dikeluarkan tentu hasil koordinasi dan keputusan bersama komisioner KPU,” ujarnya. (nal/nri)


BACA JUGA

Senin, 16 Juli 2018 16:03

Pemerintah Rencana Siapkan Bangunan Baru

NUNUKAN – Pembagian lapak jualan di Pasar Tradisional Terpadu Liem Hie Djung, tidak semua diterima…

Senin, 16 Juli 2018 16:02

AC Isi Kotak Permen dengan Sabu

NUNUKAN – Salah seorang pria paruh baya diamankan pihak kepolisian setelah diketahui memiliki…

Senin, 16 Juli 2018 16:01

Soroti Kinerja Aparat

NUNUKAN – Selain menyoroti kondisi listrik di Kabupaten Nunukan, Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat…

Senin, 16 Juli 2018 09:00

Nakhoda Laka Speedboat DPO Sabu

NUNUKAN – Nakhoda kecelakaan laut speeboat di perairan Sebatik beberapa waktu lalu yakni Olong…

Senin, 16 Juli 2018 08:58

ANJING BIKIN RESAH..!! Satpol PP Terkendala Alat Tangkap

NUNUKAN – Keluhan masyarakat mengenai keberadaan anjing liar yang menggangu pengguna jalan tampaknya…

Minggu, 15 Juli 2018 15:25

Tak Tertolong karena Tidak Ada Biaya Operasi

M. Raffa, balita tanpa lubang anus yang lahir pada Kamis (5/7) lalu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)…

Minggu, 15 Juli 2018 15:24

Diduga Bawa Barang Ini, Satu Kapal Ditahan

NUNUKAN – Salah satu kapal bermuatan sembilan bahan pokok (sembako) yang diduga ilegal, diamankan…

Minggu, 15 Juli 2018 15:15

Pedagang Enggan Menempati Kios

NUNUKAN – Para pedagang yang mendapatkan tempat di pasar Tradisional Terpadu Liem Hie Djung, tidak…

Minggu, 15 Juli 2018 15:14

Fasilitas Pemerintah Kurang Dimanfaatkan

NUNUKAN – Jalur ilegal yang sering digunakan masyarakat masuk maupun keluar ke Tawau, Malaysia…

Minggu, 15 Juli 2018 15:13

Abaikan Sementara Penindakan Hukum

NUNUKAN – Ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak narkotika dan obat berbahaya (Narkoba) menjadi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .