MANAGED BY:
SENIN
22 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Sabtu, 24 Maret 2018 07:52
Diduga Melanggar Kode Etik

Komisioner KPU dalam Menentukan PPK

Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) Bawaslu Nunukan, Abd Rahman, SE. FOTO: RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, telah mengumumkan hasil proses klarfikasi pelapor calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada kesimpulan Bawaslu Nunukan ada dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara pemilu dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan.

Kordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP), Abd Raham, SE mengatakan, Bawaslu Nunukan telah mengumumkan hasil proses klarifikasi dua pelapor yakni, Dedi Junaidi dan Alfian. Dalam klarifikasi tersebut Bawaslu Nunukan telah menyimpulkan beberapa hal.

“Bawaslu Nunukan berhak menerima dan menindaklanjuti laporan pelapor yang masuk,” kata Abd Rahman.

Menurutnya, untuk calon anggota PPK Dedi Junaidi dan Alfian memiliki hak dan mempunyai kedudukan hukum, untuk menyampaikan laporan ke Bawaslu Nunukan. Jika ditemukan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelengara pemilu.

Dia menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 7/2017 tentang pemilihan umum (pemilu). Bawaslu Nunukan menyesuaikan dengan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud, dalam pasal 454 ayat 7 dan 8 merupakan pelanggaran kode etik.

Selanjutnya laporan tersebut dengan nomor 001/KU-03/PM.06.02/III/2018, akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena diduga ada pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik bukan menjadi kewenangan Bawaslu Nunukan,” ujarnya.

Namun sebelumnya telah disampaikan Ketua KPU Nunukan, Hj. Dewi Sari Bahtiar bahwa perekrutan anggota PPK dan PPS dilakukan sesuai dengan prosedur. Walaupun ada perubahan yang terjadi, hal tersebut merupakan evaluasi terhadap perubahan anggota PPK telah dilakukan oleh komisioner KPU Nunukan.

“Komisioner KPU ini ada lima, keputusan yang telah dikeluarkan merupakan hasil koordinasi komisioner KPU yang ada,” kata Hj. Dewi Sari Bahtiar.

Ia menjelaskan, hasil keputusan wawancara yang dilakukan mulai daerah pemilihan (dapil) satu hingga tiga. Merupakan keputusan serta penilaian yang dilakukan dari devisi serta komisioner KPU Nunukan yang melaksanakan tes wawancara.

Menurutnya, jika ada calon anggota PPK yang tidak terima keputusan KPU Nunukan merupakan hal yang biasa. Kemungkinan ada ketidakpuasan tersendiri. Setelah hasil tes wawancara dikeluarkan oleh KPU Nunukan.

 “KPU ini bersifat hirarki, jadi keputusan yang dikeluarkan tentu hasil koordinasi dan keputusan bersama komisioner KPU,” ujarnya. (nal/nri)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*