MANAGED BY:
JUMAT
19 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Maret 2018 11:56
Tekankan Izin pada Angkutan Sewa Khusus
BANK DATA/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN – Angkutan sewa khusus atau angkutan online di Tarakan yang telah beroperasi dan di Tarakan disebut Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan belum berizin.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan Hamid Amren mengatakan jika layanan transportasi yang memadukan penggunaan aplikasi itu tidak mendapat larangan dari Pemerintah Kota (Pemkot). Hanya, pemerintah ingin memastikan jika seluruh pelaku usaha jasa transportasi berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. “Yang penting izinnya saja dahulu. Kami tidak menghalangi, hanya saja izinnya belum ada. Semuanya harus berizin,” ujar Hamid yang ditemui, kemarin (21/3).

Regulasi  angkutan online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 (PM 108) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. “Jadi ini memang mengatur kendaraan sewa khusus, seperti taksi-taksi online. Regulasinya hanya untuk taksi saja,” katanya.

Dalam pasal 40 aturan tersebut dijelaskan bahwa dalam hal angkutan sewa kepemilikan kendaraannya atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, pemilik kendaraan dapat memiliki atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki. Dalam pasal 45, izin penyelenggara angkutan kota dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diberikan oleh Gubernur untuk angkutan orang dengan menggunakan taksi, angkutan antar jemput, angkutan pemukiman, karyawan yang wilayah operasinya melampaui satu daerah dalam satu provinsi.

“Izin itu ada di Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur, bukan di Tarakan. Tetapi sampai hari ini tidak ada sama sekali izin diurus. Itu hasil komunikasi kami langsung Pemprov,” ucap Hamid.

Untuk tarif batas atas dan tarif batas bawah seperti yang disyaratkan dalam PM 108, juga ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulan dari Gubernur. Usulan ini terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama lintas instansi terkait. “Tarif belum dibicarakan. Karena sebelum ke sana (tarif), yang terutama dan pertama harus izin dahulu. Kalau belum diurus, tentu belum ada pembahasannya,” tuturnya.

Begitu juga dengan kuota, diatur setelah adanya pembahasan perizinan. Pihaknya berharap pengguna kendaraan sewa khusus ini mengurus perizinan lebih cepat. “Izin diurus dahulu, setelah itu kan bisa dibicarakan regulasi dan peraturannya. Termasuk untuk kuotanya,” jelas Hamid.

Izin yang diharapkan hanya berlaku untuk taksi dan bukan sepeda motor atau ojek. Dishub mengaku mengalami dilema dalam menentukan regulasi kendaraan roda dua. Tak ada aturan atau regulasi tertentu yang mengatur tentang angkutan orang dengan kendaraan roda dua.

“Bagaimana menjamin keselamatan orang dibawa dengan ojek, sementara peraturan yang mengatur itu tidak ada,” jelasnya.

BATAS KUOTA HARUS DITERAPKAN

Meski di atas angin, keberadaan taksi maupun ojek online tetap harus diatur baik regulasi maupun kuota batasan mitranya. “Aturan yang harus kita patuhi. Disitu (PM 108) sudah diatur semuanya,” ungkap Sofyan Udin Hianggio, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan, Rabu (21/3).

Kemudian, jelas diatur kewajiban bagi angkutan sewa khusus, mengurus perizinan ke Pemerintah Provinsi Kaltara yang kemudian ditetapkan Gubernur. Sementara untuk roda dua, itu kebijakan dari kota masing-masing. Apakah  masuk  kearifan lokal  atau bisa juga dibentuk dalam peraturan daerah (perda).Di Permen 108 itu tidak diatur soal roda dua. Karena roda dua itu, bukan angkutan penumpang dan perlu digaris bawahi. Tapi kan semua muaranya pada regulasi, harus berizin. Jika tidak, akan timbul cekcok,” bebernya.

Sofyan menyarankan agar pemerintah sebagai pemangku kepentingan lebih rasional dalam menentukan kebutuhan masyarakat. Misalnya dibutuhkan atau tidak?“Kami sempat terima bantuan dari Kementerian Perhubungan, Bus Rapid Transit(BRT). Itu  saja sudah sangat meresahkan. Sementara dengan kemajuan teknologi saat ini sebagainya mau tidak mau itu sudah kebutuhan. Tinggal regulasinya saja itu diatur,” katanya lagi.

DPRD masih berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakanmengenai regulasi angkutan online. “Kalau kita atur cepat regulasinya ini tidak akan bertabrakan juga. Cuma kalau tidak diatur, maka akan ribet jadinya. Karena orang-orang akan pada mendaftar,” bebernya.

Adapun yang akan ditekankan Sofyan selain aturan,mengenai kuota mitra alias driver. Jika itu juga tidak diatur, maka dampaknya seperti di kota-kota besar. Pemerintah justru dibuat pusing. “Batasan itu harus. Ini yang akan saya usulkan ke dinas terkait karena belajar dari pengalaman di kota-kota besar yang sudah terlanjur berjalannya kendaraan online tanpa adanya pembatasan,” katanya.

Meski nantinya akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, kata dia,tidak masalah. Terpenting tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Kalau kita tidak tetapkan kuotanya sekarang. Akan lebih parah, apalagi Tarakan ini pulau kecil,” ujarnya.

Adapun untuk berapa jumlah kendaraan online yang dapat beroperasi di Tarakan, Sofyan belum dapat menjelaskan lebih rinci.“Untuk jumlahnya saya belum bisa sebutkan karena akan dirapatkan bersama,” terangnya.

BELUM PAKAI IDENTITAS

Sementara itu, tim Radar Tarakan mencoba menggunakan penggunaan jasa angkutan kendaraan sewa khusus ini dengan mengunggah lebih dulu aplikasinya ke gawai Android. Akhirnya pemesanan dilakukan pada pukul 14.23 Wita.

Saat memesan, pewarta mendapatkan pengendara berinisial AD (35). Di beranda aplikasi, jelas identitas si pengemudi, dari nama, merek kendaraan, hingga plat nomor polisinya.

Pewarta pun memilih tujuan Bandara Juwata Tarakan. Terdapat fitur dalam aplikasi, dalam menentukan asal hingga tujuan pelanggan. Bahkan, si pengemudi yang terhubung dengan pelanggan menghubungi lebih dulu melalui sambungan telepon. Meyakinkan pelanggan, jika ia akan tiba dalam beberapa menit ke depan di lokasi penjemputan.

Sangat nyaman. Itu kesan pertama dari transportasi berbasis aplikasi ini. AD juga sangat ramah dan menceritakan kepada penumpang kelebihan dan pengalamannya selama bergabung dalam transportasi dalam jaringan (daring).

AD mulai aktif pada 16 Maret lalu, dan sudah melayani enam penumpang. Diakuinya perlengkapan seperti jaket dan juga helm yang menjadi identitas belum diterima. Baru akan dibagikan pada Juli mendatang.

“Saya memang ikut, dan sebelum bergabung kami mendapatkan tes online dan saya berhasil bergabung,” ujarnya.

AD tidak memiliki pekerjaan tetap. Dirinya sangat bersyukur adanya salah satu perusahaan angkutan sewa khusus yang telah masuk ke Tarakan. “Ini bisa dicek penumpang, semuanya terlihat jelas di aplikasi, jadi aman sekali,” ujarnya.

Untuk harga yang ditawari bervariasi, saat berada dalam jarak yang dekat yakni dalam jarak 2 kilometer maka akan ditarif Rp 5.000, sedangkan jarak yang jauh yakni 8 kilometer maka harus membayar sebanyak Rp 15.000.

“Bervariasi memang, tetapi ini lebih mudah dan bisa diantarkan sampai depan rumah dan kami jemput dari rumah langsung,” ujarnya. (*/naa/eru/lim)


BACA JUGA

Kamis, 18 Oktober 2018 15:31

Mencari Bantuan, Malah Diminta Menunjukkan KTP

PALU - Warga Desa O’o, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi akhirnya dapat bernapas lega.…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:15

Santap Siang Bersama Dahlan Iskan, Nikmati Masakan Khas Banjar

Salah seorang di antara 35 pelajar Kaltara yang ikut program beasiswa  Indonesia Tionghoa Culture…

Kamis, 18 Oktober 2018 15:10

Mulai Mahal, Bulog Jual Beras Murah

TARAKAN - Program penjualan beras murah yang digagas PT Bulog, membuat sebagian besar masyarakat cukup…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:39

Banyak SD Belum Sesuai Standar

TARAKAN – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:32

Kondisi Posyandu Memprihatinkan

TARAKAN – Ketua RT 3, Kelurahan Sebengkok, Syamsudin mengatakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)…

Kamis, 18 Oktober 2018 12:12

Bawaslu: Jangan Terjun ke Politik Tanpa Tahu Aturan

Tarakan — Tahapan kampanye pilpres dan Pileg 2019 yang rawan terhadap pelanggaran, membuat Badan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:44

2018, Pencari Kerja 1.186 Jiwa

LEDAKAN penduduk semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja menyebabkan meningkatnya…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:40

Wali Kota Harapkan Bantuan Pusat

TARAKAN – Masih adanya beberapa infrastruktur penunjang olahraga di Tarakan yang perlu mendapatkan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:38

ISU CDOB, KURANG MENDULANG SUARA

TARAKAN – Calon daerah otonomi baru (CDOB) kembali jadi bancakan sejumlah elit parpol yang akan…

Kamis, 18 Oktober 2018 11:33

Meski Terbatas, Kaltara Terbaik Nasional

Lebih dari 476 pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia dikumpulkan dalam kegiatan tahunan Kementerian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .