MANAGED BY:
RABU
12 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Maret 2018 11:47
Mahasiswa Kembali ‘Seruduk’ DPRD

Tuntut Legislatif Tolak UU MD3

TOLAK MD3: Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Kaltara di Jalan Kolonel Soetadji, terkait tuntutan soal UU MD3 yang pernah disampaikan sebelumnya. SAMSUL UMARDHANY/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, kedatangan mahasiswa tersebut merupakan yang ketiga kalinya yang mempertanyakan sikap DPRD untuk mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

Dari pantauan Radar Kaltara, mahasiswa mulai memadati Jalan Kolonel Soetadji tepat di depan pintu gerbang Gedung DPRD Provinsi Kaltara sekira pukul 10.30 Wita. Mahasiswa langsung disambut aparat kepolisian yang mengamankan aksi itu yang meminta agar mahasiswa tetap menjaga ketertiban.

Setelah beberapa menit di depan gerbang, mahasiswa yang juga turut ditemui Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Marten Sablon meminta agar ada kesepakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan sebelum duduk bersama di dalam gedung. Setelah ada kesepakatan, akhirnya seluruh mahasiswa masuk bersama anggota DPRD dan terus mendapat penjagaan dari pihak keamanan.

Setelah duduk bersama-sama dalam ruang sidang DPRD Kaltara, Koordinator Lapangan (Korlap) Nazar Roby Putra mengatakan, kedatangan pihaknya tentu untuk mempertanyakan sikap DPRD Kaltara yang diminta untuk turut mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MD3 sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

“Ini ketiga kalinya kami datang dan kali ini juga baru dipersilakan masuk, namun belum ada pernyataan sikap. Hari ini (kemarin, Red) kami ingin meminta kepastian sikap dari DPRD Kaltara terhadap tuntutan kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Adapun tuntutannya yaitu, DPRD Provinsi Kaltara diminta untuk menolak dengan tegas disahkannya revisi UU MD3 dan segera menyampaikan bentuk penolakan revisi UU MD3 secara tertulis dan dipublikasikan di media cetak maupun media sosial, akan mengajak segenap elemen bangsa antara lain, pejabat publik, tokoh agama, masyarakat, elit partai politik, ormas dan lainnya untuk turut mengondisikan keadaan. Serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif. “Ini yang kami minta untuk segera disikapi,” sebutnya.

Berdasarkan dialog yang sudah dilakukan, akhirnya DPRD Kaltara pun mengeluarkan deklarasi pernyataan sikap terhadap revisi UU MD3, yang dibacakan Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon.

Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, secara kelembagaan mengaku menolak UU tersebut yang dinilai membelenggu rakyat. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kaltara akan disampaikan kepada DPR RI.

“Kita memang secara kelembagaan menolak UU itu. Makanya, sesuai permohonan dari para mahasiswa, kita sudah membuat surat penolakan untuk disampaikan ke Ketua DPR RI di Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait UU MD3 itu merupakan hak dan kewenangan dari DPR RI. Karena UU yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat itu merupakan ranah dari DPR, bukan dari DPRD. Meski demikian, ia selaku Ketua DPRD Kaltara akan tetap menerima masukan tersebut untuk meningkatkan kinerja dari para wakil rakyat Kaltara.

 “Makanya, aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke pihak DPR RI dan tembusannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Itu nanti sebagai bahan pertimbangan yang mungkin dalam kesempatan yang akan datang melakukan uji materi. Mudah-mudahan itu nanti bisa sebagai bahan pertimbangan oleh MK sebagai khotib konstitusi untuk memutuskan yang terbaik,” jelasnya.

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, apapun yang menjadi tuntutan, asal itu untuk kepentingan masyarakat umum tetap akan diterima pihaknya. “Tentu merupakan kewajiban kami untuk melanjutkan dan memperjuangkan semua itu demi kebaikan ke depannya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ambo Intang juga mengatakan hal yang sama. “Untuk diketahui secara nasional fraksi PPP sudah menolak revisi Undang-Undang MD3,” tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltara, Jhonny Laing Impang memberikan masukan lain terkait penyampaian aspirasi dari aliansi mahasiswa Tanjung Selor yang menolak revisi Undang-Undang (UU) MD3.

Jhonny menegaskan, terkait tuntutan yang disampaikan itu, bukan maksud dari pihaknya untuk tidak mendukung. Tapi, untuk melakukan suatu tindakan itu tentu ada jalur yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengambil keputusan itu bukan di kita, tapi di Mahkamah Konstitusi (MK). Itu sudah jelas. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk itu,” sebut Jhonny.

Dalam hal ini, lanjut dia, sudah juga disampaikan bahwa untuk yang tidak setuju atau menolak revisi UU MD3 itu disarankan mengajukan tuntutannya ke MK. Kenapa demikain? Karena UU itu sudah disahkan dan sekarang sudah jalan.

“Pastinya penolakan itu bukan berarti tidak sependapat. Tapi jalurnya harus tepat. Yang benar itu ke MK. Silakan ditempuh sesuai jalurnya,” imbuhnya.

Terkait aksi mahasiswa tersebut, dijelaskan Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry melalui Ps.Kasubbag Humas Polres Bulungan Aiptu Tutut Murdayanto mengatakan, unjuk rasa berlangsung aman tanpa ada kendala satu apapun.

“Memang sudah disiapkan personel untuk pengamanan, berapa jumlahnya saya lupa, tapi yang pasti aksi ini berlangsung aman hingga selesai,” pungkasnya. (sny/iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 13:07

Bahas RAPBD Alot, Tak Usah Risau

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-26 Masa Sidang III 2018…

Rabu, 12 Desember 2018 12:57

Oknum Pejabat Dishub Jadi Tersangka

TANJUNG SELOR – Okum pejabat di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten…

Rabu, 12 Desember 2018 12:56

WAH NGGA ASIK..!! Layanan Wifi Gratis Dikurangi

TANJUNG SELOR - Kondisi APBD Bulungan yang terus merosot sejak…

Rabu, 12 Desember 2018 12:54

Pimping Jadi Percontohan Kampung KB di Kaltara

TANJUNG SELOR – Desa Pimping, Kecamatan Tanjung Palas Utara ditunjuk…

Rabu, 12 Desember 2018 12:53

PTT Kesehatan Bakal Jadi CPNS

TANJUNG SELOR - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Utara…

Rabu, 12 Desember 2018 12:51

Perda Pengakuan Masyarakat Adat Jalan di Tempat

TANJUNG SELOR - Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan nomor 12…

Rabu, 12 Desember 2018 12:50

Semua Daerah Rawan Kamtibmas

POLDA Kaltara menegaskan situasi Kaltara harus tetap kondusif jelang hingga…

Selasa, 11 Desember 2018 15:37

Puluhan Karung Daging Ilegal Diamankan

TANJUNG SELOR - Tim gabungan dari Kepolisian Resor (Polres) Bulungan,…

Selasa, 11 Desember 2018 15:36

Ditargetkan 2020, Seluruh Kaltara Dijangkau Internet

TANJUNG SELOR – Dewasa ini, masyarakat Indonesia sudah sangat ketergantungan…

Selasa, 11 Desember 2018 15:34

Tak Berbeda dengan Anak Normal, Mampu Hasilkan Karya

Keterbatasan bukan penghalang bagi anak penyandang disabilitas. Bahkan, mereka mampu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .