MANAGED BY:
SELASA
25 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Maret 2018 11:47
Mahasiswa Kembali ‘Seruduk’ DPRD

Tuntut Legislatif Tolak UU MD3

TOLAK MD3: Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Kaltara di Jalan Kolonel Soetadji, terkait tuntutan soal UU MD3 yang pernah disampaikan sebelumnya. SAMSUL UMARDHANY/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, kedatangan mahasiswa tersebut merupakan yang ketiga kalinya yang mempertanyakan sikap DPRD untuk mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

Dari pantauan Radar Kaltara, mahasiswa mulai memadati Jalan Kolonel Soetadji tepat di depan pintu gerbang Gedung DPRD Provinsi Kaltara sekira pukul 10.30 Wita. Mahasiswa langsung disambut aparat kepolisian yang mengamankan aksi itu yang meminta agar mahasiswa tetap menjaga ketertiban.

Setelah beberapa menit di depan gerbang, mahasiswa yang juga turut ditemui Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Marten Sablon meminta agar ada kesepakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan sebelum duduk bersama di dalam gedung. Setelah ada kesepakatan, akhirnya seluruh mahasiswa masuk bersama anggota DPRD dan terus mendapat penjagaan dari pihak keamanan.

Setelah duduk bersama-sama dalam ruang sidang DPRD Kaltara, Koordinator Lapangan (Korlap) Nazar Roby Putra mengatakan, kedatangan pihaknya tentu untuk mempertanyakan sikap DPRD Kaltara yang diminta untuk turut mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MD3 sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

“Ini ketiga kalinya kami datang dan kali ini juga baru dipersilakan masuk, namun belum ada pernyataan sikap. Hari ini (kemarin, Red) kami ingin meminta kepastian sikap dari DPRD Kaltara terhadap tuntutan kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Adapun tuntutannya yaitu, DPRD Provinsi Kaltara diminta untuk menolak dengan tegas disahkannya revisi UU MD3 dan segera menyampaikan bentuk penolakan revisi UU MD3 secara tertulis dan dipublikasikan di media cetak maupun media sosial, akan mengajak segenap elemen bangsa antara lain, pejabat publik, tokoh agama, masyarakat, elit partai politik, ormas dan lainnya untuk turut mengondisikan keadaan. Serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif. “Ini yang kami minta untuk segera disikapi,” sebutnya.

Berdasarkan dialog yang sudah dilakukan, akhirnya DPRD Kaltara pun mengeluarkan deklarasi pernyataan sikap terhadap revisi UU MD3, yang dibacakan Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon.

Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, secara kelembagaan mengaku menolak UU tersebut yang dinilai membelenggu rakyat. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kaltara akan disampaikan kepada DPR RI.

“Kita memang secara kelembagaan menolak UU itu. Makanya, sesuai permohonan dari para mahasiswa, kita sudah membuat surat penolakan untuk disampaikan ke Ketua DPR RI di Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait UU MD3 itu merupakan hak dan kewenangan dari DPR RI. Karena UU yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat itu merupakan ranah dari DPR, bukan dari DPRD. Meski demikian, ia selaku Ketua DPRD Kaltara akan tetap menerima masukan tersebut untuk meningkatkan kinerja dari para wakil rakyat Kaltara.

 “Makanya, aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke pihak DPR RI dan tembusannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Itu nanti sebagai bahan pertimbangan yang mungkin dalam kesempatan yang akan datang melakukan uji materi. Mudah-mudahan itu nanti bisa sebagai bahan pertimbangan oleh MK sebagai khotib konstitusi untuk memutuskan yang terbaik,” jelasnya.

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, apapun yang menjadi tuntutan, asal itu untuk kepentingan masyarakat umum tetap akan diterima pihaknya. “Tentu merupakan kewajiban kami untuk melanjutkan dan memperjuangkan semua itu demi kebaikan ke depannya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ambo Intang juga mengatakan hal yang sama. “Untuk diketahui secara nasional fraksi PPP sudah menolak revisi Undang-Undang MD3,” tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltara, Jhonny Laing Impang memberikan masukan lain terkait penyampaian aspirasi dari aliansi mahasiswa Tanjung Selor yang menolak revisi Undang-Undang (UU) MD3.

Jhonny menegaskan, terkait tuntutan yang disampaikan itu, bukan maksud dari pihaknya untuk tidak mendukung. Tapi, untuk melakukan suatu tindakan itu tentu ada jalur yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengambil keputusan itu bukan di kita, tapi di Mahkamah Konstitusi (MK). Itu sudah jelas. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk itu,” sebut Jhonny.

Dalam hal ini, lanjut dia, sudah juga disampaikan bahwa untuk yang tidak setuju atau menolak revisi UU MD3 itu disarankan mengajukan tuntutannya ke MK. Kenapa demikain? Karena UU itu sudah disahkan dan sekarang sudah jalan.

“Pastinya penolakan itu bukan berarti tidak sependapat. Tapi jalurnya harus tepat. Yang benar itu ke MK. Silakan ditempuh sesuai jalurnya,” imbuhnya.

Terkait aksi mahasiswa tersebut, dijelaskan Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry melalui Ps.Kasubbag Humas Polres Bulungan Aiptu Tutut Murdayanto mengatakan, unjuk rasa berlangsung aman tanpa ada kendala satu apapun.

“Memang sudah disiapkan personel untuk pengamanan, berapa jumlahnya saya lupa, tapi yang pasti aksi ini berlangsung aman hingga selesai,” pungkasnya. (sny/iwk/eza)


BACA JUGA

Senin, 24 September 2018 21:15

Formasi Dokter Spesialis Terancam Minim Pelamar

TANJUNG SELOR – Pada Peneriman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini di lingkungan Pemerintah…

Senin, 24 September 2018 21:14

BBM Langka di Ibu Kota

TANJUNG SELOR - Antrean panjang dan kerap kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) di Tanjung Selor masih…

Senin, 24 September 2018 14:01

Penduduk Bertambah 242.258 Jiwa

TANJUNG SELOR - Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi…

Senin, 24 September 2018 13:59

SPBU 24 Jam, Stok BBM Tak Ada

TANJUNG SELOR - Sejak beberapa pekan terakhir, antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum…

Senin, 24 September 2018 13:57

Empat Proyek Multiyears Dikebut

TANJUNG SELOR - Pengerjaan delapan paket proyek Pemkab Bulungan yang skema pengerjaannya dengan sistem…

Senin, 24 September 2018 13:55

Waspada Pembobolan Rumah

TANJUNG SELOR – Tingkat kriminalitas di Bumi Tenguyun semakin hari kian memprihatinkan. Seiring…

Senin, 24 September 2018 13:51

Terancam Dipecat, Oknum ASN terlibat Judi

TANJUNG SELOR – Nahas, salah seorang oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah…

Senin, 24 September 2018 11:48

Tersedia Rp 1,5 Miliar untuk Perbaikan Jalan

TANJUNG SELOR – Sempat menjadi tanda tanya besar terkait tidak adanya kejelasan kelanjutan perbaikan…

Senin, 24 September 2018 11:11

MOMEN HARU KEPULANGAN JEMAAH HAJI

TANJUNG SELOR – Seluruh jamaah haji asal Bulungan akhirnya kembali menginjakkan kakinya di Bumi…

Senin, 24 September 2018 11:06

Masih Selidiki Kasus Pemukulan Warga

TANJUNG SELOR – Kepolisian Resor (Polres) Bulungan saat ini tengah mendalami kasus pemukulan yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .