MANAGED BY:
MINGGU
24 MARET
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Maret 2018 11:47
Mahasiswa Kembali ‘Seruduk’ DPRD

Tuntut Legislatif Tolak UU MD3

TOLAK MD3: Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor DPRD Provinsi Kaltara di Jalan Kolonel Soetadji, terkait tuntutan soal UU MD3 yang pernah disampaikan sebelumnya. SAMSUL UMARDHANY/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Aliansi mahasiswa se-Tanjung Selor kembali mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, kedatangan mahasiswa tersebut merupakan yang ketiga kalinya yang mempertanyakan sikap DPRD untuk mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

Dari pantauan Radar Kaltara, mahasiswa mulai memadati Jalan Kolonel Soetadji tepat di depan pintu gerbang Gedung DPRD Provinsi Kaltara sekira pukul 10.30 Wita. Mahasiswa langsung disambut aparat kepolisian yang mengamankan aksi itu yang meminta agar mahasiswa tetap menjaga ketertiban.

Setelah beberapa menit di depan gerbang, mahasiswa yang juga turut ditemui Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Marten Sablon meminta agar ada kesepakatan untuk bersama-sama menjaga keamanan sebelum duduk bersama di dalam gedung. Setelah ada kesepakatan, akhirnya seluruh mahasiswa masuk bersama anggota DPRD dan terus mendapat penjagaan dari pihak keamanan.

Setelah duduk bersama-sama dalam ruang sidang DPRD Kaltara, Koordinator Lapangan (Korlap) Nazar Roby Putra mengatakan, kedatangan pihaknya tentu untuk mempertanyakan sikap DPRD Kaltara yang diminta untuk turut mendukung dan menyatakan sikap terhadap revisi Undang-Undang (UU) MD3 sebagaimana yang pernah disuarakan sejak 20 Februari 2018 lalu.

“Ini ketiga kalinya kami datang dan kali ini juga baru dipersilakan masuk, namun belum ada pernyataan sikap. Hari ini (kemarin, Red) kami ingin meminta kepastian sikap dari DPRD Kaltara terhadap tuntutan kami yang sudah kami sampaikan sebelumnya,” ujarnya.

Adapun tuntutannya yaitu, DPRD Provinsi Kaltara diminta untuk menolak dengan tegas disahkannya revisi UU MD3 dan segera menyampaikan bentuk penolakan revisi UU MD3 secara tertulis dan dipublikasikan di media cetak maupun media sosial, akan mengajak segenap elemen bangsa antara lain, pejabat publik, tokoh agama, masyarakat, elit partai politik, ormas dan lainnya untuk turut mengondisikan keadaan. Serta tidak mengeluarkan pernyataan yang provokatif. “Ini yang kami minta untuk segera disikapi,” sebutnya.

Berdasarkan dialog yang sudah dilakukan, akhirnya DPRD Kaltara pun mengeluarkan deklarasi pernyataan sikap terhadap revisi UU MD3, yang dibacakan Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon.

Sementara, Ketua DPRD Kaltara, Marten Sablon mengatakan, secara kelembagaan mengaku menolak UU tersebut yang dinilai membelenggu rakyat. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD Kaltara akan disampaikan kepada DPR RI.

“Kita memang secara kelembagaan menolak UU itu. Makanya, sesuai permohonan dari para mahasiswa, kita sudah membuat surat penolakan untuk disampaikan ke Ketua DPR RI di Jakarta,” ujarnya.

Ia menjelaskan, terkait UU MD3 itu merupakan hak dan kewenangan dari DPR RI. Karena UU yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat itu merupakan ranah dari DPR, bukan dari DPRD. Meski demikian, ia selaku Ketua DPRD Kaltara akan tetap menerima masukan tersebut untuk meningkatkan kinerja dari para wakil rakyat Kaltara.

 “Makanya, aspirasi ini tetap akan kami teruskan ke pihak DPR RI dan tembusannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Itu nanti sebagai bahan pertimbangan yang mungkin dalam kesempatan yang akan datang melakukan uji materi. Mudah-mudahan itu nanti bisa sebagai bahan pertimbangan oleh MK sebagai khotib konstitusi untuk memutuskan yang terbaik,” jelasnya.

Hal itu dikuatkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua I DPRD Kaltara, Abdul Djalil Fatah. Politisi Partai Golkar ini mengatakan, apapun yang menjadi tuntutan, asal itu untuk kepentingan masyarakat umum tetap akan diterima pihaknya. “Tentu merupakan kewajiban kami untuk melanjutkan dan memperjuangkan semua itu demi kebaikan ke depannya,” jelasnya.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Ambo Intang juga mengatakan hal yang sama. “Untuk diketahui secara nasional fraksi PPP sudah menolak revisi Undang-Undang MD3,” tegasnya.

Sementara, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltara, Jhonny Laing Impang memberikan masukan lain terkait penyampaian aspirasi dari aliansi mahasiswa Tanjung Selor yang menolak revisi Undang-Undang (UU) MD3.

Jhonny menegaskan, terkait tuntutan yang disampaikan itu, bukan maksud dari pihaknya untuk tidak mendukung. Tapi, untuk melakukan suatu tindakan itu tentu ada jalur yang harus ditempuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pengambil keputusan itu bukan di kita, tapi di Mahkamah Konstitusi (MK). Itu sudah jelas. Jadi kita tidak ada kewenangan untuk itu,” sebut Jhonny.

Dalam hal ini, lanjut dia, sudah juga disampaikan bahwa untuk yang tidak setuju atau menolak revisi UU MD3 itu disarankan mengajukan tuntutannya ke MK. Kenapa demikain? Karena UU itu sudah disahkan dan sekarang sudah jalan.

“Pastinya penolakan itu bukan berarti tidak sependapat. Tapi jalurnya harus tepat. Yang benar itu ke MK. Silakan ditempuh sesuai jalurnya,” imbuhnya.

Terkait aksi mahasiswa tersebut, dijelaskan Kapolres Bulungan AKBP Muhammad Fachry melalui Ps.Kasubbag Humas Polres Bulungan Aiptu Tutut Murdayanto mengatakan, unjuk rasa berlangsung aman tanpa ada kendala satu apapun.

“Memang sudah disiapkan personel untuk pengamanan, berapa jumlahnya saya lupa, tapi yang pasti aksi ini berlangsung aman hingga selesai,” pungkasnya. (sny/iwk/eza)


BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 11:26

PLN Kaltimra Cek Kondisi PLTU, Ini yang Ditemukan

TANJUNG SELOR - Guna mendapatkan informasi mengenai pemadaman bergilir yang…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:25

KPU Diserang, Satu Demonstran Ditembak

TANJUNG SELOR – Massa tiba-tiba menyerbu kantor Komisi Pemilihan Umum…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:23

Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Pemilu

TANJUNG SELOR - Ribuan personel siap dikerahkan guna mengamankan pelaksanaan…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:22

Tak Netral, ASN Dapat Dipidanakan

TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Sekretaris Provinsi (Sekprov)…

Sabtu, 23 Maret 2019 11:21

Dua Bus Damri Akan Dikomersilkan

TANJUNG SELOR – Jika sesuai rencana, dalam waktu dekat ini…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:25

Mampu Jadi Penopang Ekonomi Indonesia

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

SOA Barang Masih Proses Lelang

TANJUNG SELOR - Subsidi ongkos angkut (SOA) barang yang diprogramkan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

Kaltara Miliki Prospek Pengembangan Transportasi Darat

Sejak 22 Februari 2019, Tri Wijono Djati resmi mengepalai jabatan …

Sabtu, 23 Maret 2019 10:22

Caleg Stres, RSD Siapkan Dokter Kejiwaan

TANJUNG SELOR - Meskipun di beberapa rumah sakit (RS) di…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:19

Tak Disiplin, Diskualifikasi Menanti

TANJUNG SELOR - Sebanyak 453 calon pegawai negeri sipil (CPNS)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*