MANAGED BY:
SELASA
21 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Maret 2018 10:50
Pemkab Masih Tunggu Surat Resmi

Soal Bankeu Revisi Perda RTRW

BERPROSES: KBM Tanjung Selor merupakan salah satu yang menjadi titik revisi dari RTRW Bulungan nanti. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Rencana pemberian bantuan keuangan (bankeu) dari Pemprov Kaltara ke Pemkab Bulungan untuk revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditetapkan secara lisan sebesar Rp 3 miliar.

Namun, hingga memasuki triwulan pertama tahun ini, pemkab belum menerima surat resmi dari pemprov terkait bankeu yang akan diberikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, sejauh ini pihaknya hanya menunggu saja kapan diberikannya surat resmi dan anggaran kepada pihaknya yang diketahui secara lisan berkurang Rp 2 miliar dari rencana sebelumnya Rp 5 miliar.

“Untuk data-data sudah kita inventarisasi. Termasuk komunikasi dengan pihak ketiga juga sudah kita lakukan. Jadi tinggal anggarannya saja yang kita tunggu,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui belum lama ini.

Berbicara kepastian nominal bantuan, menurut mantan Sekkab Bulungan ini, sebelum diberikannya surat resmi dari pemprov, pihaknya tetap belum bisa memastikan anggaran tersebut akan berubah lagi atau tidak. “Kalau sudah fix sekian (Rp 3 miliar, Red), bagaimana kalau turun lagi?,” sebutnya.

Meskipun sebenarnya pemkab tidak begitu terpaku dengan jumlah bantuan yang akan diberikan, tapi tetap tidak dapat dipungkiri bahwa bankeu tersebut juga dibutuhkan. Dalam hal ini dirinya berharap bulan ini sudah terealisasi.

Sejauh ini, kata dia, pihaknya juga sedang dalam proses penyiapan dokumen revisi. Termasuk melakukan pembahasan internal terkait perda RTRW lama yang akan direvisi, serta melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait lainnya. 

Bahkan, berbagai data untuk melengkapi, semua masih dalam proses dikumpulkan. Hasilnya baru akan dikomunikasikan dengan kementerian, seperti Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan akademisi. “Kita siapkan dulu agar nanti tidak ditolak,” jelasnya.

Pastinya nanti tetap akan dikomunikasikan ke pihak ketiga. Tapi sejauh ini akademisi mana yang akan digandeng belum pasti. Meskipun sebelumnya sempat dikatakan akan menggandeng UGM Jogjakarta.

Sebab, lanjut dia, akademisi dari UGM sudah mengetahui sebagian besar dari substansi materi RTRW Bulungan, karena sebelumnya memang dari UGM yang mengkaji perda RTRW Bulungan. “Untuk komunikasi dengan pihak akademisi dan kementerian terkait sudah diagendakan oleh Bappeda dan Litbang bersama DPUPR Bulungan,” sebutnya.

Intinya yang perlu diperhatikan di dalam revisi tersebut, seberapa besar presentase perubahan RTRW yang diperbolehkan sesuai aturan yang berlaku. Artinya hal itu juga tentu harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan. (iwk/eza)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*