MANAGED BY:
KAMIS
17 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 21 Maret 2018 12:11
Bupati Kecewa terhadap Camat dan Kades

Terkait DD yang Kerap Terlambat Cair

BERI PENGARAHAN: Para camat dan kades saat mengikuti rapat bersama unsur OPD yang dipimpin langsung Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura, di lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa (20/3). ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Akibat Dana Desa (DD) yang sering mengalami keterlambatan dalam proses pencairan, membuat Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura merasa kecewa terhadap para kepala desa dan camat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Hj. Asmin Laura mengatakan, beberapa waktu lalu ia sebagai mendapat teguran dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akibat sering mengalami keterlambatan proses pencairan DD. “Pagi ini saya harus menyampaikan kekecawaan kepada para camat dan kades ini,” kata Hj. Asmin Laura dalam rapat pertemuan yang berlangsung di lantai IV Kantor Bupati Nunukan kemarin (20/3).

Menurutnya, keterlambatan pengesahan APBD sangat berpengaruh dengan pencairan DD. Sehingga setelah penetapan APBD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Nunukan langsung melengkapi administrasi untuk proses pencairan DD. “DD itu harus masuk di batang tubuh APBD, sehingga proses administrasi di daerah harus disiapkan,” ujarnya.

Untuk itu, ia ingin mengetahui persoalan keterlambatan administrasi di tingkat desa. Karena pencairan DD tidak dapat dilakukan jika proses administrasi di desa belum selesai dilakukan. “Permasalahan administrasi di desa ini seperti apa, kenapa terlambat dalam proses administrasi,” tuturnya.

Persoalan administrasi tersebut dijawab Kades Sekaduyan Taka, Kecamatan Sei Menggaris, Putra Sinar Jaya. Dikatakannya, keterlambatan proses administrasi dipengaruhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di masing-masing desa. “Di tiap desa ada sekdes tapi belum mampu maksimal. Untuk itu perlu ada pendampingan dilakukan. Para pendamping desa harus berperan aktif,” kata Putra Sinar Jaya kemarin.

Berbeda dikatakan Kades Bulu Mengelom, Kecamatan Lumbis Ogong, Donal. Dia menuturkan persoalan keterlambatan pencairan DD bukan hanya ada di desa, karena yang mencairkan DD adalah dinas terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. “Contoh seperti 2018 ini masuk Maret belum ada pencairan dilakukan, karena terkadang pencairan DD dan ADD secara bersamaan,” kata Donal.

Ia pun meminta keterlambatan administrasi ini segera diselesaikan, sehingga DD tidak lagi terlambat cair, meningat penggunaan DD setelah cair membutuhkan waktu. Seperti digunakan untuk pembangunan kantor desa serta jalan semenisasi. “Jika tahap satu terlambat cair, maka berpengaruh pencairan tahap selanjutnya,” ujarnya. (nal/ash)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*