MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 20 Maret 2018 11:25
Bangun Rumah di WKP, Warga Susah Urus Surat
Ketua RT 5, Moh. Sa’di. Foto Lisawan/Radar Tarakan

PROKAL.CO, TARAKAN – Berada di atas lahan wilayah kerja pertambangan (WKP) ternyata menimbulkan banyak dampak dan dikeluhkan warga. Salah satunya yang terjadi di RT 5 Kelurahan Kampung Satu Skip.

Salah satunya persoalan pendistribusian jaringan gas (jargas) dan kepemilikan tanah. Diungkapkan Ketua RT 5, Moh. Sa’di mengatakan, warga hanya menginginkan mempunyai surat kepemilikan yang sah. Namun dalam kepengurusannya selalu terhambat lantaran masih masuk dalam wilayah kerja pertambangan (WKP).

“Sudah bermukim selama puluhan tahun, mau punya pegangan seperti surat tanah yang sah tapi sampai saat ini belum ada karena WKP,” terangnya kepada Radar Tarakan.

Ia melanjutkan, ingin mengurus surat izin mendirikan bangunan (IMB) selalu saja terhambat bahkan tidak terbit dengan alasan WKP. Ia juga sangat menyayangkan, sebab awal 2017 lalu saat jaringan gas (jargas) akan masuk di daerah Kampung 1/Skip ini. Lingkungan RT 5, menjadi sasaran pemasangan. Namun dengan alasan permukiman masih berada di atas WKP, akhirnya jargas dialihkan.

“Di Kelurahan Kampung 1/Skip ini, hanya RT 5 saja yang belum dapat jargas. Tapi waktu pembongkaran ke rumah warga, itu paling pertama,” jelasnya.

Ia merasa di lingkungan RT lainnya, yang dapat dikatakan masih di dalam WKP, justru dapat menikmati jargas. Bahkan beberapa warga memiliki sertifikat tanah.

“Kalau satu tidak bisa, pasti semua tidak bisa. Apakah warga harus berdasi, bersepatu necis, bawa mobil datangi pemerintah untuk urus kepemilikan itu,” katanya.

Selama ini, ia dan warga merasa terbebani dengan status lahan. Sehingga ia sangat berharap agar ke depannya lingkungan RT 5 dapat dibebaskan dari WKP.

“Yang menjadi hambatan selama ini selalu saja WKP. Mau urus lampu, air harus ada IMB. Kita urus IMB tidak diterbitkam dengan alasan WKP. Mohon lepaskan WKP di RT 5 ini,” harapnya.

Saat dikonfirmasi, Asisten Manager Legal and Relation PT Pertamina EP Asset 5 Field Tarakan, Enriko R.E Hutasoit menerangkan, tidak ada larangan tertulis bagi warga yang ingin mengurus surat kepemilikan atau ingin menikmati aliran listrik maupun jargas. Namun sebenarnya dari Pertamina lebih mengamankan keberadaan sumur di WKP tersebut. Justru saat ini sudah banyak permukiman warga yang berdiri di atas WKP.

“Kita tidak pernah buat statement melarang warga. Tapi sekarang di WKP ada rumah warga, kita tidak melarang rumahnya tapi aset pertamina. Pertanyaannya kenapa ada rumah di situ? Kenapa warga buat rumah di WKP?,” terang Enriko.

Di WKP sangat berpotensi terjadi kecelakaan kerja. Kendaraan berbahan bakar bensin saja dilarang masuk, apalagi jika ingin menyalakan api atau yang mudah terbakar. Namun tidak semua WKP dilarang memasukkan jargas karena sudah tidak ada sumur.

“Seperti rumah dinas kita tidak dilarang karena bukan sumur. Jadi tidak bisa masuk jargas karena ada gas, ada minyak yang berpotensi terjadinya kecelakaan. Kalau misalnya jargas masuk, sama saja kita membakar wilayah itu,” jelasnya.

Ia melanjutkan, tidak ada larangan untuk mengurus IMB selagi ketentuan-ketentuan tersebut sah. Namun selama ini warga yang ingin mengurus IMB justru tidak dapat menunjukkan surat-surat yang sah.

“Kenapa dilarang terbit IMB? Tanahnya beli sama siapa? Belinya sah? Misalnya, mbak jual tanah yang bukan miliknya, dan saya beli. Apakah ini sah? Sementara yang punya tanah tidak tahu,” tutupnya. (*/one/zia)


BACA JUGA

Kamis, 26 April 2018 13:51

Kapolres Baru, Fokus Suksesi Pilwali

TARAKAN – Rabu (25/4), nakhoda kepemimpinan Polres Tarakan secara resmi berganti dari AKBP Dearystone…

Kamis, 26 April 2018 13:49

Batu Lokal Diminati, Sempat Diundang Datu Bandar Tawau

Empat tahun lalu tren batu akik melejit, diburu para kolektor. Harganya pun tak main-main, sebuah batu…

Kamis, 26 April 2018 13:23

Stunting Serang 30 Persen Balita di Kaltara

TARAKAN - Kasus stunting yang menimpa 30 persen balita di Kalimantan Utara memang perlu segera ditangani.…

Kamis, 26 April 2018 13:17

Tiga Tahun Bangun 60 BTS, Medan Menyulitkan

TARAKAN -  Direktur Infrastruktur Balai Penyedia Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika…

Kamis, 26 April 2018 13:16

Penertiban Allana, Prospek Cerah Daging Lokal

TARAKAN - Daging beku saat ini tidak semua ilegal. Tetapi karena banyaknya daging beku ilegal yang beredar,…

Kamis, 26 April 2018 12:51

Stok Barang Aman, Harga Masih Normal

TARAKAN - Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Kementerian Perdagangan melakukan sidak ke beberapa pasar.…

Kamis, 26 April 2018 12:40

Salurkan 5.800 Tabung Per Hari

TARAKAN - Naiknya harga LPG 3 kg  di beberapa pangkalan dan terlihat langka memang masih menjadi…

Kamis, 26 April 2018 12:24

Tidak Kapok, Residivis Berhasil Diringkus

TARAKAN – Meski sempat mendekam di penjara karena kasus pencurian, SN (29), kembali melakukan…

Kamis, 26 April 2018 12:24

Tidak Kapok, Residivis Berhasil Diringkus

TARAKAN – Meski sempat mendekam di penjara karena kasus pencurian, SN (29), kembali melakukan…

Rabu, 25 April 2018 12:10
Terkait 2.900 Ton Beras Vietnam via Sebatik

NAH KAN..!! Kemendag Sebut Selundupan

JAKARTA – Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan Oke Nurwan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .