MANAGED BY:
SENIN
17 DESEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Maret 2018 11:48
Kebut Regulasi Pengelolaan Dermaga Ancam
DIIZINKAN: BUMDes Ardi Mulyo tengah mempersiapkan segala kepengurusan terkait pengelolaan Demaga Ancam. Tampak, Kapal Ferry yang berlabuh di dermaga tersebut. RACHMAD RHOMADHANI/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Pasca mendapatkan izin dari pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan terkait pengelolaan Dermaga Ancam, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sedang menyusun segala persiapannya.

Bahkan, dalam proses penyusunan diakui pemdes saat ini, harus dilakukan dari awal yakni penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Pasalnya, untuk AD/ART yang lama menurut mereka sudah tidak relevan lagi digunakan. Mengingat besarnya potensi yang dapat digali dari pengelolaan Dermaga Ancam.

Kepala Desa (Kades) Ardi Mulyo Tri Mukadi mengatakan, sekalipun dalam proses penyusunan membutuhkan kerja yang cukup ekstra. Namun, pihaknya optimistis bilamana wewenang sepenuhnya telah diserahkan ke BUMDes. Maka, mereka akan memastikan pengelolaan dapat dimaksimalkan nantinya.

“BUMDes yang akan kami bentuk ini juga bukan hanya untuk jangka pendek. Melainkan, bagaimana ke depan BUMDes memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) untuk jangka panjangnya,’’ ungkap Tri kepada Radar Kaltara saat dihubungi melalui sambungan telepon pribadinya, kemarin (13/3).

Disamping proses penyusunan yang terus berjalan. Pihaknya saat ini juga sembari mencari perbandingan mengenai untung ruginya bila mana BUMDes yang akan bergerak dalam pengelolaannya nanti.

Sebab, jangan sampai ketika BUMDes terbentuk dan resmi mengelola justru berdampak pada kerugian dari pengelola itu sendiri. Oleh karenanya, banyak aspek yang dilakukan saat ini sembari menunggu survei sendiri dari pihak Dishub Bulungan.

“Di sini kami juga tak ingin menerima langsung kerja sama yang ada nantinya. Pastinya, akan kami pelajari dulu. Jangan sampai desa yang rugi nantinya,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai target penyusunan kepengurusan BUMDes. Tri belum bisa memastikan tentang waktu penyelesaiannya. Hanya, menurutnya terkait pengelolaan pihaknya hanya menunggu kepastian terlebih dahulu.

“Kita tak ingin buru-buru. Kan, tak mungkin juga saat resmi dan kami langsung bergerak. Pasti ada jeda waktunya,’’ ucapnya.

Untuk BUMDes, pihaknya akan mencari seorang pengurus yang memiliki semangat tinggi. Tentunya, para pemuda di desa setempat akan dilibatkan.“Pengurus ini yang muda-muda pastinya. Karena kita tahu bagaimana semangat pemuda,’’ tuturnya.

Sebelumnya, persoalan terkait pengelolaan pelabuhan bongkar muat di Dermaga Ancam, Desa Ardi Mulyo akhirnya mulai menemui titik terang. Bahkan, diprediksi pelabuhan yang dibangun di salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Utara itu dalam waktu dekat bakal menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasalnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bulungan saat ini tengah melakukan survei di lapangan guna pedoman atau acuan dalam pengelolaannya nanti.

Kepala Dishub Bulungan Hasan Pemma mengatakan, mengenai pengelolaan pelabuhan diakuinya selama ini memang masih belum jelas siapa yang diberikan tanggung jawab.

Akan tetapi, ke depan pihaknya bakal memberikan peluang terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat. Sebab, diketahui pemerintah desa (Pemdes) melalui BUMDes sempat melontarkan keinginannya dalam hal pengelolaan pelabuhan.

“Pengelolaannya nanti ke BUMDes tak masalah. Asal mereka menyatakan kesanggupannya kepada kami,” ungkapnya.

Namun, sebelum nantinya benar-benar pihak BUMDes yang mengelola. Pihaknya sementara ini mengerahkan petugas ke pelabuhan untuk melakukan survei. Termasuk survei mengenai perkiraan jasa retribusi yang dijadikan plafon dalam perjanjian kontrak nantinya.

“Kalau misalkan jadi nanti. Pasti ada perjanjian kontrak. Tak lain kontrak itu akan ditargetkan juga mengenai PAD-nya,” ujar pria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bulungan ini.

“Atau paling tidak dalam proses ini memakan waktu dua hingga empat minggu ke depan. Sebab, kami harus memikirkan matang-matang juga,” sambungnya.

Disinggung mengenai alternatif lain jika BUMDes tak sanggup. Hasan dalam hal ini tetap berpikir positif. Jika beralasan tak sanggup pasti ada alasannya. Dan pihaknya tentu akan mencarikan jalan keluarnya terlebih dahulu. “Kita tak mungkin diam juga. Pasti nanti kami bantu bagaimana mencari jalan keluarnya,” ucapnya.

Hasan berharap, selama proses survei berjalan ini tak ada kendala yang berarti. Sehingga pengelolaan pelabuhan akan segera terealisasi. Begitu juga pihak BUMDes sekiranya dapat mempersiapkan dengan baik wacana tentang program atau sistem manajemennya di lapangan. “Di sini sama-sama saling membantu. BUMDes setidaknya bisa mempersiapkan segala sesuatunya,” pintanya.(omg/nri)


BACA JUGA

Sabtu, 15 Desember 2018 12:04

Beda Persepsi, Persetujuan Ditunda

TANJUNG SELOR – Deadline persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:02

Pembangunan Lanudal Butuh Lahan Enam Hektare

TANJUNG SELOR - Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanudal) di…

Sabtu, 15 Desember 2018 12:01

Sempat Molor, DPTHP-II Nasional Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Meski sempat molor, penetapan jadwal Daftar Pemilih…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:59

Mau Bangun Ini, Pertamina Beri Catatan Khusus

TANJUNG SELOR – Setelah melakukan survei ke Bandara Kolonel RA…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:58

2.107 Warga Binaan Miliki Hak Pilih

TANJUNG SELOR – Hak pilih narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas)…

Sabtu, 15 Desember 2018 11:56

Harga TBS Anjlok, Ini Dampak yang Paling Terasa

TANJUNG SELOR - Turunnya harga crude palm oil (CPO) dunia…

Jumat, 14 Desember 2018 14:50

Diupah RM 5.000, Nelayan Bawa Sabu 10 Kg

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali…

Jumat, 14 Desember 2018 14:48

Infrastruktur dan Bantuan Keuangan Jadi Perhatian

TANJUNG SELOR ­– Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:46

Rp 9 Miliar untuk Relokasi Pipa

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Jumat, 14 Desember 2018 14:44

Bawaslu Pertanyakan Hak Suara di Lapas

TANJUNG SELOR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .