MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 Maret 2018 11:23
Paslon Kecewa dengan KPU

Dinilai Tak Patuh dengan Tahapan

BAGIAN DARI TAHAPAN: Salah satu baliho pasangan calon yang masih terpampang di salah satu jalan protokol. INT

PROKAL.CO, TARAKAN - Alat peraga kampanye (algaka) yang hingga kini belum terealisasi di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan mengundang protes dari pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) Tarakan. KPU dinilai lalai dalam mengawal tahapan Pilwali.

Calon Wali Kota Tarakan, dr. Khairul menyatakan bahwa keterlambatan pemasangan algaka saat pelaksanaan kampanye, merugikan paslon. Meski begitu, ia berkomitmen akan mengikuti instruksi seluruh penyelenggara. “Sejak 11 Februari 2018 lalu sudah dibuka (ditertibkan) algaka kami. Dan hanya tersisa beberapa baliho saja,” tuturnya.

Terpisah, calon Wali Kota Tarakan, H. Badrun mengatakan KPU tidak memegang komitmen dalam pelaksanaan tahapan Pilwali. Pengawasan dari Panwaslu juga sangat dibutuhkan. “Ngapain pakai lapor-lapor? Kan tugas Panwaslu ke mana-mana mengawasi?” bebernya.

Badrun mengaku kecewa kepada KPU dan Panwaslu. Menurutnya, orientasi terhadap kepatuhan menjadi hal yang utama sebagai penyelenggara. “Jadwal itu dari KPU, dan itu tidak pernah dibicarakan kalau ada perubahan. Ketika aturan itu tidak dapat diberlakukan, semestinya KPU berkomunikasi dong dengan paslon,” tegasnya.

Sejak 15 Februari hingga 12 Maret 2018, Badrun mengaku telah mematuhi semua jadwal yang diberikan KPU. Yang membuat pihaknya kecewa, karena sikap KPU yang tidak taat terhadap jadwal yang dibuatnya. “Setiap ada jadwal (kampanye), kami (paslon) diawasi. Tapi giliran KPU tidak patuh kepada jadwal, tidak diawasi. Mana langkahnya (Panwaslu)?” katanya.

Menurut Badrun, jika sebuah aturan telah ditegakkan, maka tidak boleh didiskriminasi. Oleh karena itu, Panwalsu harus bersikap netral dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilwali tahun ini. “Ini seharusnya tidak boleh terjadi dan harus dibedah sama-sama,” terangnya.

Sementara itu,  Ketua Tim Pemenangan Pasangan Hj. Umi Suhartini dan Mahruddin Mado, Herman mengatakan bahwa proses pemilihan semakin dekat, pihaknya telah menyerahkan kepada KPU dan Panwaslu untuk pemasangan algaka. Nah, jika sampai saat ini belum dilakukan pemasangan algaka, maka pihaknya akan bergerak dengan inisiatif sendiri. “Tapi kami akan melihat aturan, jika merugikan paslon, terpaksa ini akan kami laporkan KPU secara persuasif,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengaku bahwa pihaknya merasa keberatan dengan pelayanan KPU yang terlambat merealisasikan algaka paslon. “Ini tanggungjawab KPU. Tapi kami akan melakukan pendekatan persuasif dulu dengan melihat persoalan yang dihadapi KPU. Sukses acara ini kan tergantung dari penyelenggara, pasangan calon dan masyarakat,” tutupnya.

Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sofian Raga dan Sabar Santuso (Sobat), Makbul mengatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menggelar rapat khusus membahas perkara pemasangan algaka yang terlambat. Pihaknya sadar jika KPU telah berupaya untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara, seperti pengumpulan materi hingga pada proses lelang. “Belum kami rapatkan sampai sekarang. Kami sabar saja, sampai sekarang kami belum merasa dirugikan dan belum berencana untuk melakukan laporan ke Panwaslu,” singkatnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan, Teguh Dwi Subagyo menyatakan terlambatnya pemasangan algaka merupakan efek keterlambatan pencairan anggaran. “Kami sudah berusaha yakni dengan menyampaikan usulan-usulan kepada Pemkot. Tapi sampai sekarang masih tersendat. Jadi, kalau ada apa-apa, sebenarnya bukan tanggung jawab KPU dan Panwaslu, karena kami sudah bekerja dengan aturan,” tegasnya.

Kendati demikian, jika anggaran dipastikan cair, pihaknya tidak akan menunda-nunda tahapan yang ada. Hingga kini, algaka sudah dalam proses percetakan. Pemenang lelang dipastikan berasal dari Jawa.

“Algaka sudah dalam proses, tapi memang ada keterlambatan. Inilah dampak dari lambatnya anggaran,” katanya.

Ia berharap Pemkot tidak lagi menyicil anggaran pelaksanaan. “Kalau paslon keberatan, ini seolah-olah KPU salah. Tetapi, kesalahan itu siapa yang menyebabkan? Sudah jelas keterlambatan itu menganggu secara psikologis karena tidak nyaman jika mendapat komplain,” ujarnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tarakan  Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada KPU untuk segera melakukan pemasangan algaka. Sebab, jika paslon merasa keberatan, pihaknya dapat melakukan proses terhadap hal ini. “Kalau KPU tidak mampu untuk melanjutkan, lebih baik dihentikan saja (tahapan Pilwali),” bebernya.

Menurut Sulaiman, jika kewenangan yang melekat pada KPU tidak dijalankan, maka dikhawatirkan timbul konsekuensi logis. Lambatnya pemasangan algaka otomatis merugikan pasangan calon. Mengingat masa kampanye hampir sebulan. “Namanya tahapan kampanye, jadi masyarakat mau melihat juga foto pasangan calon dan sebagainya,” tuturnya.

Jika alasan KPU menyangkut anggaran, Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak ingin tahu perkara tersebut. Sebab, sebagai penyelenggara, KPU harus bertanggung jawab dalam seluruh pelaksanaan tahapan kampanye. “Kalau kami tidak mau tahu itu urusan KPU dan Pemkot. Makanya kalau tidak siap, lebih baik dihentikan saja tahapan ini. Yang jelas, kalau ada yang melapor, kami akan melakukan proses tindaklanjut,” tegasnya.

Sulaiman menjelaskan, jika dalam perkara ini ditemukan paslon yang keberatan, maka masuk dalam proses sengketa. Sengketa Pemilu tidak boleh dijadikan temuan Panwaslu. Misalnya, ada baliho yang sudah dipasang, sementara paslon lain belum. Untuk menyelesaikan perkara sengketa, Panwaslu akan melakukan mediasi antar paslon dengan KPU lebih dulu, jika tidak berhasil akan dilakukan sidang. “Apapun keputusan kami, maka KPU wajib jalankan,” tegasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) dengan nilai Rp 3 miliar kepada KPU sejak Jumat (9/3) lalu. Arief hanya berharap agar pihaknya dapat menjalankan tugas sesuai dengan harapan KPU. “Mudah-mudahanlah (tidak dicicil), kalau anggaran masuk,” singkatnya. (*/shy/lim)


BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 21:02

Selumit Membara, Dua Rumah Warga Diamuk Si Jago Merah

 TARAKAN - Kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Selumit  perbatasan RT…

Jumat, 18 Januari 2019 12:23

Hasil Debat Pengaruhi Pilihan

TARAKAN – Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon…

Jumat, 18 Januari 2019 12:20

Lima Bulan Terakhir, Produksi Sampah Berkurang

TARAKAN - Meski Tempat Pembuangan Sampah (TPA) saat ini sangat…

Jumat, 18 Januari 2019 12:17

Ditemukan Dompeng, Diduga Milik Rustan

TARAKAN - Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian terhadap warga…

Jumat, 18 Januari 2019 12:15

Dahlan Iskan: Pers Itu Lembaga Perjuangan

SAMARINDA - Pers tak hanya sekadar pekerjaan yang dapat dijadikan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:13

Sembilan ASN Melanggar, Diberikan Pembinaan

TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan telah melakukan pengawasan dan…

Jumat, 18 Januari 2019 12:12

Jadwal Ujian Nasional Dimajukan

TARAKAN - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan pada…

Jumat, 18 Januari 2019 11:43

Terdakwa Mengaku Hanya Iseng Membuat Video

TARAKAN – Terdakwa terduga terorisme yaitu Agus Salim mengungkapkan alasan…

Jumat, 18 Januari 2019 11:24

Beli Sabu, Petani Rumput Laut Diamankan Anggota Marinir

TARAKAN – Dua pria yang diketahui merupakan petani rumput laut…

Jumat, 18 Januari 2019 10:32

Ilmu Kepemimpinan Harus Dimiliki Kepala Sekolah

TARAKAN - Panggilan menjadi seorang pemimpin di sekolah bukanlah hal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*