MANAGED BY:
SELASA
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Selasa, 13 Maret 2018 10:58
Mutasi Tak Gunakan Regulasi Anjab-ABK

Hanya Berdasarkan Kebutuhan OPD Saja

URGENSI: Mutasi ASN kemarin, tidak berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja hanya berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah. RIKO ADITYA/RADAR NUNUNKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Kekosongan sejumlah jabatan administrasi struktural di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memaksa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan mutasi aparatur sipil negara (ASN) Maret ini.

Sayangnya, dalam proses mutasi dan penempatan ASN pada jabatan adminstrasi justru tak berdasarkan analisas jabatan (Anjab) dan analisa beban kerja (ABK) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Hal ini terlihat dari proses pergantian posisi ASN di sebuah jabatan. Bahkan, diantaranya hanya bertukar posisi saja.

Seperti diketahui, Anjab dan ABK ini menjadi patokan penting bagi Pemkab Nunukan untuk mengusulkan jumlah kebutuhan ASN. Sehingga, formasi penerimaan calon ASN dapat menyesuaikan kebutuhan. Hal ini juga berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) tertanggal 25 April 2017 yang ditujukan kepada instansi pusat dan daerah tentang pengajuan ASN.

Perencanaan kebutuhan pegawai suatu instansi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang tepat baik jumlah dan waktu, maupun kualitas. Melalui studi analisis beban kerja yang dilakukan akan dapat memberikan gambaran pegawai yang dibutuhkan baik kuantitatif maupun kualitatif yang dirinci menurut jabatan dan unit kerja.

Kepala Bagian Organisasi (Kabag) Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Nunukan Kaharuddin Tokkong SS membenarkan hal tersebut. Sebab, proses anjab dan ABK yang seharusnya tuntas dan dijadikan sebagai dasar penempatan ASN sampai saat ini belum tuntas. Karena, 2017 lalu terhenti akibat minimnya anggaran pelaksanaan yang diberikan. “Baru 13 OPD yang dilakukan. Karena anggarannya baru diberikan pada APBD perubahan 2017 lalu,” kata Kaharuddin kepada media ini.

Jika harus berdasarkan anjab dan ABK dalam penempatan ASN tentunya sudah tidak dapat dilakukan pada mutasi ini. Sebab, pelaksanaannya memang belum tuntas. Makanya, sampai saat ini belum dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nunukan.

“Saya kira, memang seharusnya menyesuaikan anjab dan ABK sebelum melakukan mutasi. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya saya yakin sudah bisa dilakukan. Tapi, sebelum mutasi ini berlangsung, Baperjakat dan kepala daerah sudah mempertimbangkan siapa saja ASN yang dipilih menduduki jabatan. Karena memang banyak jabatan saat ini yang kosong,” jelasnya.

Untuk 2018 ini, telah dianggarkan kembali proses anjab dan ABK di sejumlah OPD. Termasuk OPD yang kurang dan menyelesaikan seluruh rangkaian anjab dan ABK yang sempat tertunda. “Target di Juni 2018 sudah tuntas anjab dan ABK ini. Karena, dengan dasar ini akan digunakan sebagai pengusulan ASN dan hal-hal yang berkaitan dengan pengisian jabatan,” bebernya.

Terpisah, Kepala BKPSDM Nunukan Sabri mengatakan, mutasi yang dilakukan ini bersifat penting. Sehingga tidak dapat menunggu anjab dan ABK lagi. Apa lagi, penempatan ASN, khususnya jabatan administrasi juga menyesuaikan kemampuan ASN dan kebutuhan di setiap OPD. “Untuk mutasi ini memang sudah menyesuaikan ASN yang dianggap mampu mengemban amanah yang diberikan,” tutur Sabri.

Kalau secara detail untuk anjab dan ABK itu memang tidak dilakukan sebagai dasar mutasi. Hanya saja secara umum. Apa lagi di beberapa OPD itu memang sejumlah jabatan kosong dan perlu diisi. “Sesuai kebutuhan organisasi, maka sejumlah ASN yang dibutuhkan dialihkan,” ujarnya. (oy/nri)


BACA JUGA

Minggu, 14 Oktober 2018 23:38

Karena Ini, Pedagang Lintas Batas Gelisah

NUNUKAN – Penangkapan oleh lintas instansi terhadap produk asal Malaysia di perbatasan Nunukan…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:09

Empat Kurir Sabu Dituntut 18 Tahun

NUNUKAN – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Nunukan kembali menuntut empat orang…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:07

Krisis Keuangan Masih Jadi PR

NUNUKAN – Usia Kabupaten Nunukan telah menginjak angka 19 tahun, sejak berdiri 1999 silam. Kini…

Minggu, 14 Oktober 2018 23:05

Bawaslu Selesaikan Sengketa KPU - PSI

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan menyelesaikan sengketa Partai Solidaritas Indonesia…

Minggu, 14 Oktober 2018 21:06

Kurir Sabu di Nunukan Dibekuk

NUNUKAN – Kurir narkotika golongan satu jenis sabu sekaligus terduga perompak tertangkap tim FQR…

Kamis, 11 Oktober 2018 14:59

Tiga ASN Diduga Tidak Netral

NUNUKAN – Tiga aparatur sipil negera (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan, akan dilaporkan…

Kamis, 11 Oktober 2018 14:30

BBM Satu Harga Terkendala Biaya Angkutan

NUNUKAN – Hampir sebulan, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang berada di Kecamatan Seimanggaris…

Kamis, 11 Oktober 2018 14:13

Ada yang Selipkan di BH sampai Simpan di Jok Sepeda Anak

NUNUKAN – Pihak Kepolisian Resor (Polres) Nunukan dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan…

Rabu, 10 Oktober 2018 14:20

Satu Parpol Terancam Batal Ikut Pemilu

NUNUKAN – Partai politik (parpol) yang terlambat melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan…

Rabu, 10 Oktober 2018 14:19

Jatuh ke Laut, Ahmad Ditemukan Tewas

NUNUKAN – Seorang warga Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, ditemukan sudah tak bernyawa setelah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .